Warga Australia yang memiliki penghasilan menengah ke bawah rencananya akan mendapatkan pemotongan pajak senilai 10,50 dolar AS per minggu. Hal itu tertuang dalam RAPBN Australia 2018 dan berlaku mulai Juli mendatang.selengkapnya
Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhammad Misbakhun mengatakan anggaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu ditingkatkan seiring DJP mengeluarkan paket kemudahan layanan pajak. Menurutnya, untuk melakukan sosialisasi yang lebih masif perlu ditingkatkan anggarannya.selengkapnya
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) didesak segera turun tangan untuk mencegah kerugian negara akibat perang tarif seluler.selengkapnya
Pertumbuhan ekonomi saat ini sulit diharapkan dari aktivitas ekposr dan impor karena perdagangan internasional masih lemah. Banyak negara harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri untuk tumbuh, termasuk Indonesia. Jadi, pemerintah disarankan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong permintaan domestik.selengkapnya
Ekonomi menjadi salah satu perhatian pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla atau Jokowi-JK. Bahkan, belasan Paket Kebijakan Ekonomi sudah diluncurkan.selengkapnya
Pemerintah memastikan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru mengenai fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan (PPh) atau "tax holiday" yang merupakan bagian dari paket kebijakan ekonomi jilid XVI.selengkapnya
Pemerintah melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI memperluas Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan (tax holiday) menjadi 18 sektor. Kebijakan ini untuk meningkatkan investasi dan memperkokoh sektor industri dari hulu hingga hilir.selengkapnya
Melalui Paket Kebijakan Ekonomi XI, pemerintah berencana menurunkan pajak penghasilan final dana investasi real estat sebesar 0,5% serta tarif bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang disinergikan dengan pemerintah daerah sebesar 1%. Pemerintah meyakini bahwa kebijakan itu mampu menarik minat sejumlah pengembang.selengkapnya
Pemerintah mengkaji keringanan pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelonggaran fiskal ini akan dimasukkan dalam paket kebijakan ekonomi. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan keringanan pajak ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor mikro. Apalagi UMKM menyerap tenaga kerja lebih banyak dibandingkan produsen besar.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan jajaran eselon I Kementerian Keuangan mendatangi Kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melaporkan SPT hari ini, Selasa (10/3/2020).selengkapnya
Ekonom Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, menilai penerapan tax holiday dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya
Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tak sabar dengan leletnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Mendekati masa reses 29 April, parlemen lewat komisi XI tak juga masuk substansi isi undang-undang tax amnesty, namun masih menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli dan lembaga terkait.selengkapnya
Pemerintah mengatakan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 akan dikeluarkan dalam waktu dekat.selengkapnya
Pemerintah dan DPR akhirnya menuntaskan pembahasan Revisi Undang-Undang Nomor 20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). UU ini akan menjadi payung hukum baru atas pungutan non-pajak yang dibanderol pemerintah.selengkapnya
Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty terganjal pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Parlemen dan pemerintah sepakat untuk menyelesaikan RUU KPK lebih dulu. Sofjan Wanandi, Kepala Staf Ahli Wakil Presiden, kepada KONTAN, mengatakan, pembahasan RUU Tax Amnesty hingga kini belum bergerak, meski pemerintah telah melayangkan amanat presiden (Ampres)selengkapnya
Pemerintah telah menambahkan paket stimulus Covid-19 sebesar Rp677,2 triliun. Rp589,65 triliun akan dialokasikan pada pemulihan ekonomi, sedangkan Rp87,55 triliun akan dialokasikan untuk perbaikan sistem kesehatan. Namun, terbatasnya anggaran perlu disikapi dengan penggunaan yang tepat sasaran.selengkapnya
Pemerintah segera memberikan insentif bagi para pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi pertama yang kontraknya akan habis.selengkapnya
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan akan mempermudah proses administrasi pengampunan pajak. Hanya itu yang ia janjikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bukan mengubah undang-undang untuk memperpanjang periodesasi program tax amnesty tersebut.selengkapnya
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak ke Indonesia dengan membawa barang bawaan dari luar negeri.selengkapnya
Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya