Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menghubungi menteri keuangan Singapura, terkait kabar perbankan di Singapura mencoba menghambat wajib pajak (WP) asal Indonesia yang ingin melakukan repatriasi dalam program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Rapat kerja lanjutan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dengan Komisi XI DPR, Jakarta, Rabu (31/08/2016), menelorkan sejumlah keputuskan. Salah satu keputusannya adalah merestui langkah Menkeu Sri dalam penghematan anggaran di Kementerian/Lembaga agar tetap memperhatikan target pembangunan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran, dan perbaikan gini ratio.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Pertama, program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan target penerimaan Rp 165 triliun dan kedua, pengumpulan setoran pajak yang dipatok Rp 1.271,7 triliun.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan kebijakan pemerintah untuk menaikkan pendapatan tidak kena pajak (PTKP) dari Rp 36 juta per tahun menjadi Rp 54 juta per tahun mampu mendorong daya beli masyarakat. Namun sayangnya, kebijakan tersebut berdampak negatif bagi penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memutuskan untuk memangkas anggaran belanja pemerintah dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp133,8 triliun pada APBN-P 2016. Hal ini lantaran target penerimaan negara dari perpajakan diperkirakan akan meleset hingga Rp219 triliun di bawah target.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (SMI) mewarning pengusaha atau wajib pajak agar tidak menyembunyikan harta dan aset. "Waktunya nanti, sudah ada Automatic Exchange Of Information (AEOI). Kalau selama ini, menyembunyikan (harta) di bawah bantal, atau dibawa ke luar negeri, mungkin cukup aman. Karena kami punya keterbatasan negara untuk menjangkau ke sana," kata Sri dalam acara sosialisasiselengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto merayu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari aktivitas impor bahan baku kapas. Tujuannya, untuk menambah daya saing ekspor produk olahan dari bahan baku tersebut.selengkapnya

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

Pemerintah melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya. Salah satu terobosan yang dilakukan adalah segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi beberapa jenis sektor jasa untuk mendorong perkembangan jasa modern, meningkatkan daya saing, dan memperbaiki neraca perdagangan nasional.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, seluruh pajak yang diterima negara digunakan untuk pembangunan Indonesia. Hal tersebut baik berupa pembangunan fisik seperti jalan maupun transportasi, hingga pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan.selengkapnya

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan mengenakan nol persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menekankan bahwa pemerintah akan terus mendukung tumbuh kembang ekonomi digital di Indonesia. Pihaknya pun tengah mempersiapkan insentif termasuk pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberi nilai 7 untuk Direktorat Jenderal Pajak dalam hal tindakan melawan perbuatan korupsi. Angka tersebut diberikannya karena berani memastikan bahwa korupsi secara sistematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sudah tidak ada lagi.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan persiapan pemerintah menuju pelaksanaan pertukaran data keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan dengan yuridiksi lain (AEOI) mulai 2018 terus dilakukan dalam berbagai tahapan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan upaya peningkatan tingkat rasio perpajakan (tax ratio) yang saat ini masih berada pada kisaran 10,3 persen terhadap PDB terus dilakukan melalui penguatan dalam reformasi perpajakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali membeberkan fakta-fakta baru terkait ulah Wajib Pajak. Kali ini,Bendahara Negara itu mengungkap kepatuhan perpajakan profesi di bidang notaris, pengacara, dan kurator.selengkapnya

Jarum jam menunjukkan pukul 19.15 WIB. Dari luar salah satu ruangan di lantai dua kantor pusat Ditjen Pajak, Selasa (27/9), masih terdengar sayup-sayup panggilan nomor antrean peserta amnesti pajak lewat pengeras suara.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Salah satunya mengurus program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mematok target penerimaan Rp 165 triliun.selengkapnya

Kabar gembira bagi pengusaha di bidang kesehatan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memperpanjang pemberian insentif pajak kepada wajib pajak yang berasa di lingkup kesehatan, termasuk sektor farmasi.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya