Pajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangPajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangSabtu 11 Feb 2017 12:15Ajeng Widyadibaca 937 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerapkan pajak progresif tanah nganggur mendapat respons dari pihak Real Estat Indonesia (REI). Diyakini pajak ini berdampak positif bagi kepentingan rakyat.selengkapnya

 Menkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalMenkeu: Perekonomian Global buat Pajak Isu InternasionalSelasa 24 Mei 2016 16:34Administratordibaca 793 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan perkembangan ekonomi global perlahan-lahan membuat isu pajak menjadi isu internasional. "Karena di masa lalu pajak itu dianggap isu domestik, masing-masing negara tentunya sibuk dengan urusan pajaknya baik di dalam bentuk mengumpulkan pajaknya, kebijakan pajaknya, dan bagaimana pajak bisa merangsang investasi sekaligus juga bisa menjaga penerimaanselengkapnya

 Ini Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanIni Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanKamis 1 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyebutkan bahwa aturan IMEI memiliki tujuan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang black market (BM).selengkapnya

 Dear Bu Sri Mulyani, Industri Otomotif Butuh Kepastian Pajak Mobil 0%Dear Bu Sri Mulyani, Industri Otomotif Butuh Kepastian Pajak Mobil 0%Jumat 9 Okt 2020 14:41Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sempat melontarkan wacana pajak mobil baru 0%. Pajak mobil baru nol persen itu diwacanakan untuk mendongkrak industri otomotif yang tengah lesu.selengkapnya

 Insentif pajak belum tentu menggairahkan pasar hunian mewahInsentif pajak belum tentu menggairahkan pasar hunian mewahJumat 23 Nov 2018 11:29Ridha Anantidibaca 365 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana melonggarkan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk kepemilikan properti berharga mewah. Sebelumnya Menteri keuangan Sri Mulyani menyatakan harga rumah yang terkena PPnBM akan dinaikkan dari Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar.selengkapnya

 Pebisnis Properti Tagih Janji Insentif PajakPebisnis Properti Tagih Janji Insentif PajakJumat 25 Jan 2019 13:07Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pebisnis properti menanti realisasi insentif pajak yang sudah dijanjikan pemerintah. Pelonggaran pajak diharapkan bisa menggelitik pertumbuhan pasar yang sedang melambat.selengkapnya

 Ranmor Penunggak Pajak dan Kendaraan Antik Akan Dihapus dari RegidentRanmor Penunggak Pajak dan Kendaraan Antik Akan Dihapus dari RegidentKamis 25 Okt 2018 11:14Ridha Anantidibaca 633 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya mulai awal 2019 bakal menindak tegas kendaraan yang menunggak pajak. Kendaraan yang menunggak pajak selama tujuh tahun akan dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor).selengkapnya

 Perumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifPerumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifRabu 25 Jan 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 714 kaliSemua Kategori

PT Perumnas (Persero) mengaku tidak masalah dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan secara produktif. Wacana pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur dimaksudkan agar tidak ada spekulan tanah yang memainkan harga.selengkapnya

 Demi Kenyamanan, Dovizioso Tak Masalah Bayar PajakDemi Kenyamanan, Dovizioso Tak Masalah Bayar PajakSenin 24 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 275 kaliSemua Kategori

Dari masa ke masa, para pembalap top Italia cukup dikenal dengan upaya mereka dalam menghindari pajak. Akan tetapi, hal itu nyatanya menjadi sesuatu yang tidak dilakukan oleh pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso.selengkapnya

 Gaji Rp 7 Juta/Bulan Bisa Beli Rusunami Bebas PPN, Ini SyaratnyaSabtu 16 Jan 2016 08:42Administratordibaca 1883 kaliSemua Kategori

Kini membeli rumah susun sederhana milik (rusunami) tidak dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan yang menjadi salah satu isi paket ekonomi pemerintah ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 296/PMK.010/2015.selengkapnya

 Industri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokIndustri Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kenaikan Cukai RokokRabu 25 Sep 2019 09:05Ridha Anantidibaca 387 kaliSemua Kategori

Kenaikan tarif cukai rokok hingga 23% akan diterapkan mulai Januari 2020 mendatang. Akibat kenaikan tarif cukai itu, harga jual eceran (HJE) sebesar 35% juga siap diberlakukan.selengkapnya

 Tak bayar bea cukai, 169 unit mobil Subaru bakal dilelang mulai Rp 61 jutaTak bayar bea cukai, 169 unit mobil Subaru bakal dilelang mulai Rp 61 jutaJumat 27 Sep 2019 11:34Ridha Anantidibaca 2956 kaliSemua Kategori

Membeli mobil lewat balai lelang jadi salah satu cara mendapatkan unit kendaraan dengan harga terjangkau. Selain diinisiasi beberapa kantor lelang swasta, tak jarang instansi pemerintah juga kerap melakukan lelang mobil.selengkapnya

 Inilah Indikasi TA Gairahkan Pasar PropertiInilah Indikasi TA Gairahkan Pasar PropertiJumat 5 Ags 2016 21:23Administratordibaca 1191 kaliSemua Kategori

Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mulai berlaku pada hari Senin (18/7/2016) telah memberikan dampak terhadap penjualan properti nasional yang sejak dua tahun terakhir meredup. Salah satu pemilik broker properti kelas menengah, dari The Premium Property, Yuliartha Sianturi menuturkan pertumbuhan penjualan properti dikantornya mulai bergerak naik ketika UU tentang pengampunanselengkapnya

 Ini Cerita Sri Mulyani di Balik `Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa`Ini Cerita Sri Mulyani di Balik `Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa`Senin 26 Ags 2019 11:30Ridha Anantidibaca 503 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berulang kali menegaskan bahwa pembayaran pajak ke depannya harus semudah membeli pulsa.selengkapnya

 Pemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifPemilik Lahan Lebih dari Satu Bidang Bakal Kena Pajak ProgresifSelasa 20 Ags 2019 13:56Ridha Anantidibaca 480 kaliSemua Kategori

Masyarakat yang telah memiliki atau akan membeli sejumlah bidang lahan baru, harus siap-siap terkena pajak lebih tinggi. Hal ini diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang baru melalui mekanisme pajak progresif bagi masyarakat yang memiliki lahan lebih dari satu bidang.selengkapnya

 Ditjen Pajak Bakal Punya Sistem Baru, Biaya Pengadaan Rp 3,1 TriliunDitjen Pajak Bakal Punya Sistem Baru, Biaya Pengadaan Rp 3,1 TriliunJumat 18 Mei 2018 13:53Ridha Anantidibaca 867 kaliSemua Kategori

Pemerintah bersiap untuk memperbaharui sistem administrasi perpajakan. Pembaharuan dilakukan dengan mengembangkan sistem informasi yang andal untuk mengolah data perpajakan secara akurat. Proses pengadaan sistem bakal berlangsung selama tujuh tahun dengan biaya mencapai Rp 3,1 triliun.selengkapnya

 Anggaran Rp 3,1 triliun untuk perbarui sistem IT Ditjen PajakAnggaran Rp 3,1 triliun untuk perbarui sistem IT Ditjen PajakJumat 18 Mei 2018 10:02Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Dengan Perpres ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sudah dapat restu untuk membeli sistem IT atau sistem core tax baru.selengkapnya

 Relaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamRelaksasi Pajak AS Lebih Untungkan Pemegang SahamJumat 9 Feb 2018 09:42Ridha Anantidibaca 978 kaliSemua Kategori

Anggota Senat AS dari Partai Demokrat menyatakan relaksasi pajak korporasi di AS yang baru disahkan pada Desember 2017 memberi keuntungan amat sedikit bagi pekerja dibandingkan kepada pemegang saham korporasi. Mereka mengindentifikasi lebih dari dua puluh korporasi melakukan aksi beli kembali saham sejak 5 Januari 2018. Termasuk di dalamnya para raksasa perbankan, energi, manufaktur, dan ritel.selengkapnya

 Menakar Potensi Nyata Pengampunan PajakMenakar Potensi Nyata Pengampunan PajakSelasa 21 Jun 2016 11:20Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

Langkah pemerintah untuk menjalankan program Tax Amnesty atau yang lebih dikenal dengan program Pengampunan Pajak tampaknya sudah di depan mata karena saat ini pemerintah sudah mengajukan RUU Pengampunan Pajak dan tinggal menunggu pengesahan DPR. Kalau tidak ada aral melintang, RUU tersebut semestinya dapat disahkan di akhir bulan ini. Artinya program pengampunan pajak tersebut dapat dijalankanselengkapnya

 Pemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisPemerintah Dinilai Perlu Naikkan Cukai Rokok Secara DrastisSelasa 13 Nov 2018 10:25Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Ketua Indonesian Health Economic Asssociation (Inhea) atau Asosiasi Ekonomi Kesehatan Indonesia, Prof Hasbullah Thabrany mengatakan, pemerintah perlu menaikkan cukai rokok secara drastis. Hal itu, kata dia, mampu mengefektifkan penurunan prevelansi perokok di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :