Jangan Lupa! Barang Impor Rp 45.000 Mulai Kena PajakJangan Lupa! Barang Impor Rp 45.000 Mulai Kena PajakRabu 5 Feb 2020 13:53Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan telah memberlakukan bea masuk barang impor via online atau e-commerce. Ketentuan ini berlaku untuk barang yang harganya di atas US$ 3 atau Rp 45.000 (kurs Rp 15.000).selengkapnya

 Tok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariTok! Belanja Barang Impor Rp 45.000 Kena Pajak Berlaku 30 JanuariKamis 16 Jan 2020 08:56Ridha Anantidibaca 828 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan telah menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019. Aturan itu akan mulai berlaku pada 30 Januari 2020.selengkapnya

 Aturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaAturan Barang Kiriman Diubah, Simak Bea MasuknyaSelasa 14 Jan 2020 12:52Ridha Anantidibaca 791 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea Cukai menetapkan ketentuan impor terbaru terkait barang kiriman yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 199/PMK.04/2019.selengkapnya

 Kemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporKemenkeu Terbitkan Aturan Baru untuk Tekstil dan Produk Tekstil ImporSelasa 12 Nov 2019 15:06Ridha Anantidibaca 910 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019. Ketiga aturan tersebut dikeluarkan untuk mengamankan industri dalam negeri serta mendorong penggunaan produk dari pasar domestik.selengkapnya

 Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Marak Produk Tekstil Impor, Sri Mulyani Tetapkan Bea Masuk 67%Selasa 12 Nov 2019 09:36Ridha Anantidibaca 535 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerapkan kebijakan tarif bea masuk baru bagi beberapa komoditas impor. Kebijakan baru itu ditujukan kepada produk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK 161/PMK.010/2019, PMK 162/PMK.010/2019, dan PMK 163/PMK.010/2019selengkapnya

 Instrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuInstrumen Fiskal Pengamanan Tekstil Sudah Mulai BerlakuSenin 11 Nov 2019 09:51Ridha Anantidibaca 318 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menetapkan kebijakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk beberapa jenis barang impor yang diatur dalam tiga peraturan menteri sekaligus.selengkapnya

 Shortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanShortfall pajak melebar, pemerintah perlu evaluasi target penerimaan tahun depanSenin 28 Okt 2019 13:07Ridha Anantidibaca 440 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memproyeksi defisit anggaran akan melebar ke kisaran 2% - 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 2019.selengkapnya

 Bea Cukai selamatkan kerugian negara Rp 5,8 miliar dari rokok dan HPTL ilegalBea Cukai selamatkan kerugian negara Rp 5,8 miliar dari rokok dan HPTL ilegalSenin 28 Okt 2019 12:52Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea dan Cukai , Kementerian Keuangan Republik Indonesia berhasil menyelamatkan kerugian negara sekitar Rp 5,8 miliar dari disitanya barang kena cukai (BKC) seperti rokok, rokok elektrik dan minuman keras.selengkapnya

 Penurunan Pajak Rangsang Perusahaan untuk Go PublicPenurunan Pajak Rangsang Perusahaan untuk Go PublicSenin 9 Sep 2019 11:45Ridha Anantidibaca 422 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah memberikan insentif berupa beberapa pembebasan pajak bagi kontraktor yang bergerak di bidang eksplorasi migas (minyak dan gas bumi).selengkapnya

 Bea Cukai Musnahkan Barang-Barang Ilegal Sebagai Upaya Nyata Lindungi MasyarakatBea Cukai Musnahkan Barang-Barang Ilegal Sebagai Upaya Nyata Lindungi MasyarakatKamis 11 Jul 2019 09:48Ridha Anantidibaca 531 kaliSemua Kategori

Menjalankan tugas sebagai Community Protector Bea Cukai terus berupaya dalam memberantas peredaran dan penyelundupan barang ilegal di Indonesia.selengkapnya

 Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Pantoloan Selamatkan Kerugian Negara Miliaran RupiahBea Cukai Malang dan Bea Cukai Pantoloan Selamatkan Kerugian Negara Miliaran RupiahSelasa 2 Jul 2019 15:28Ridha Anantidibaca 427 kaliSemua Kategori

Menjalankan tugas sebagai Community Protector Bea Cukai terus konsisten dalam memberantas peredaran barang-barang ilegal di masyarakat. Kali ini Bea Cukai Malang dan Bea Cukai Pantoloan berhasil mengamankan penerimaan negara hingga miliaran rupiah.selengkapnya

 Kejar target penerimaan cukai, Bea Cukai gencar tindak rokok ilegalKejar target penerimaan cukai, Bea Cukai gencar tindak rokok ilegalKamis 21 Mar 2019 14:02Ridha Anantidibaca 692 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) menargetkan penerimaan cukai tahun ini sebesar Rp 165,5 triliun. Target tersebut meningkat sekitar 3,69% dibandingkan realisasi sepanjang 2018 yang tercatat sebesar Rp 159,69 triliun.selengkapnya

 Bahas Isu Kepabeanan, Bea Cukai Aktif dalam Forum InternasionalBahas Isu Kepabeanan, Bea Cukai Aktif dalam Forum InternasionalSelasa 11 Des 2018 15:40Ridha Anantidibaca 671 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Indonesia mengundang berbagai administrasi kepabeanan internasional untuk menghadiri pertemuan Sub-Regional Asia Pacific Seminar on Customs Human Resources yang dilangsukan pada 29-30 November 2018.selengkapnya

 Industri makanan dan minuman menolak bea masuk anti-dumpingIndustri makanan dan minuman menolak bea masuk anti-dumpingJumat 20 Apr 2018 14:45Ridha Anantidibaca 1204 kaliSemua Kategori

Industri makanan dan minuman menolak usulan Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSyFI) terkait bea masuk anti dumping (BMAD) terhadap polyethylene terephthalate (PET) sebesar 5%-26%. Adanya BMAD akan memberikan kerugian untuk industri makanan dan minuman juga negara.selengkapnya

 Industri makanan minuman protes penetapan BMAD kemasan plastik dari tiga negaraIndustri makanan minuman protes penetapan BMAD kemasan plastik dari tiga negaraJumat 20 Apr 2018 14:20Ridha Anantidibaca 548 kaliSemua Kategori

Kalangan industri makanan dan minuman menolak usulan petisi yang dilakukan Asosiasi Produsen Syntetic Fiber Indonesia (APSyFI) terkait Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap Polyethylene Terephthalate (PET/PETE) sebesar 5%-26%.selengkapnya

 Pahami pajak di bursa saham dan cermati tarifnyaPahami pajak di bursa saham dan cermati tarifnyaJumat 16 Mar 2018 10:41Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Baru-baru ini, otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan penghapusan pajak dividen. Penghapusan ini diyakini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk masuk ke pasar saham.selengkapnya

 DPR absen uji materi UU Pengadilan PajakDPR absen uji materi UU Pengadilan PajakSelasa 12 Des 2017 08:44Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali absen dalam sidang uji materi Pasal 1 angka 12 dan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (UU Pengadilan Pajak) di Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 Industri wajib bayar iuran lingkunganIndustri wajib bayar iuran lingkunganSenin 13 Nov 2017 12:12Ajeng Widyadibaca 1831 kaliSemua Kategori

Di satu sisi, pemerintah selalu berdendang, ingin mempermudah iklim investasi di negeri ini dengan menggunting pungli. Tapi di sisi lain, ada pungutan baru ke pengusaha.selengkapnya

 Pengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakPengamat: RI Masih Lunak kepada Pengemplang PajakSenin 13 Nov 2017 08:54Ajeng Widyadibaca 503 kaliSemua Kategori

Bocoran dokumen Paradise Papers yang diungkap ke publik oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi (ICIJ) pada 6 November lalu menyeret nama-nama politikus dan pejabat Indonesia yang diduga melakukan pengemplangan pajak.selengkapnya

 MK Bela Tax Amnesty, Menkeu Ani Sanjung TinggiMK Bela Tax Amnesty, Menkeu Ani Sanjung TinggiKamis 15 Des 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 521 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi rajin senyum pasca keputusan MK menolak gugatan UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :