Pemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak KendaraanPemprov Jatim Bebaskan Denda Pajak KendaraanJumat 21 Sep 2018 11:09Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Timur membebaskan denda pajak kendaraan bermotor sebagai wujud memberikan kemudahan dalam pelayanan perubahan data kepemilikan serta meringankan beban masyarakat setempat.selengkapnya

 Pemprov Bali gelar program penghapusan denda pajak kendaraanPemprov Bali gelar program penghapusan denda pajak kendaraanJumat 10 Ags 2018 10:52Ridha Anantidibaca 1935 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali menggelar program pemutihan atau penghapusan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor mulai 13 Agustus hingga 14 Desember 2018.selengkapnya

 35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak Pajak35 Persen Pemilik Kendaraan di Karawang Nunggak PajakSenin 9 Jul 2018 13:36Ridha Anantidibaca 675 kaliSemua Kategori

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jawa Barat mencatat sekitar 30-35 persen pemilik kendaraan bermotor di Kabupaten Karawang menunggak pajak. Untuk mendorong kesadaran para wajib pajak, Bapenda Jabar menggulirkan program Bebas Bea Balik Nama dan Bebas Denda Pajak.selengkapnya

 Anies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaAnies: 46% Kendaraan di Jakarta Belum Dibayarkan PajaknyaKamis 28 Jun 2018 16:00Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperpanjang periode pembebasan denda pajak kendaraan yang semula 18 Agustus, menjadi 31 Agustus. Anies ingin mengakomodasi penunggak pajak yang dinilai masih banyak.selengkapnya

 Pemprov DKI akan Kembali Laksanakan Pemutihan Pajak Pada Tahun IniPemprov DKI akan Kembali Laksanakan Pemutihan Pajak Pada Tahun IniSelasa 27 Mar 2018 14:19Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan kembali menggelar penghapusan denda atas kendaraan bagi warga Ibu kota yang menunggak pajak.selengkapnya

 Telat Melaporkan SPT, Denda MenantiTelat Melaporkan SPT, Denda MenantiSenin 12 Mar 2018 09:36Ridha Anantidibaca 941 kaliSemua Kategori

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengingatkan ada sanksi administratif berupa denda bagi Wajib Pajak (WP) yang terlambat lapor Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak mereka. WP yang dimaksud adalah untuk Orang Pribadi dan Badan atau perusahaan.selengkapnya

 `Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan Petugas`Tax Amnesty` Jilid 2, Adu Cepat antara Wajib Pajak dengan PetugasSelasa 21 Nov 2017 09:13Ridha Anantidibaca 972 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi daftar harta para wajib pajak yang belum dilaporkan ke dalam Surat Penyertaan Harta (SPH) atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).selengkapnya

 Bantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaBantu Nasabah Kemplang Pajak, HSBC Bayar Denda USD353 JutaKamis 16 Nov 2017 13:26Ridha Anantidibaca 758 kaliSemua Kategori

HSBC Holdings sepakat untuk membayar denda sebesar 300 juta euro atau setara dengan USD353 juta kepada otoritas Perancis, terkait penyelesaian kasus penghindaran pajak oleh klien asal Prancis. Kantor Jaksa Keuangan Prancis mengklaim HSBC Private Bank (Suisse), yang merupakan anak perusahaan HSBC telah membantu nasabah untuk mengemplang pajak.selengkapnya

 Wajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaWajib Pajak Bisa Cabut Permohonan Tax Amnesty Tanpa Kena DendaKamis 22 Sep 2016 11:00Administratordibaca 1513 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan Wajib Pajak (WP) yang sudah terlanjur mengikuti program pengampunan pajak (tax amnesty) dapat menarik permohonannya. Dengan keputusan tersebut, pemerintah menjamin akan mengembalikan uang tebusan tanpa pengenaan denda kepada WP.selengkapnya

 Wajib Pajak Ini Bebas dari Denda 200 PersenWajib Pajak Ini Bebas dari Denda 200 PersenSelasa 30 Ags 2016 21:08Administratordibaca 3560 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi memastikan bahwa masyarakat berpendapatan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak perlu ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Manfaat lainnya, pemerintah tidak memberlakukan denda 200 persen yang berlaku di Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak.selengkapnya

 Pemerintah hapus pajak UMKM selama 6 bulanPemerintah hapus pajak UMKM selama 6 bulanRabu 15 Apr 2020 15:20Ridha Anantidibaca 1081 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan membebaskan pajak bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) selama enam bulan ke depan. Pembebasan pajak ini dilakukan sebagai stimulus bagi UMKM di tengah pandemi virus corona (Covid-19).selengkapnya

 Pemerintah Akhirnya Hapus Pajak UMKM Selama 6 BulanPemerintah Akhirnya Hapus Pajak UMKM Selama 6 BulanRabu 15 Apr 2020 14:41Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan untuk menghapus pajak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) selama 6 bulan ke depan. Hal ini salah satu relaksasi yang diberikan kepada para pelaku usaha selama masa pandemi virus corona (COVID-19).selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi 9 Jenis Pajak DaerahPemprov DKI Hapus Sanksi Administrasi 9 Jenis Pajak DaerahSenin 16 Sep 2019 15:25Ridha Anantidibaca 486 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) memberikan kebijakan penghapusan sanksi administrasi untuk sembilan jenis pajak daerah 2019.selengkapnya

 Menteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Hapus Pajak KayuMenteri Airlangga Rayu Sri Mulyani Hapus Pajak KayuRabu 11 Sep 2019 14:41Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tengah melobi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mau membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap kayu log alias kayu mentah sebelum diolah menjadi produk kayu. Ini dilakukan untuk mendukung daya saing dan kinerja ekspor kayu dan produk kayu nasional.selengkapnya

 Pemerintah Bakal Hapus Pajak DividenPemerintah Bakal Hapus Pajak DividenRabu 11 Sep 2019 09:42Ridha Anantidibaca 529 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menghapus Pajak Penghasilan (PPh) atas Dividen dari Dalam Negeri dan Luar Negeri.selengkapnya

 YLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiYLKI minta pemerintah hapus beberapa pajak yang dikenakan kepada maskapaiRabu 3 Jul 2019 13:31Ridha Anantidibaca 470 kaliSemua Kategori

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyoroti beberapa hal terkait upaya pemerintah menurunkan tiket pesawat.selengkapnya

 Kemenkeu Bakal Hapus Pajak Sewa PesawatKemenkeu Bakal Hapus Pajak Sewa PesawatSenin 24 Jun 2019 14:10Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan akan membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN atas jasa sewa pesawat dari luar negeri. Hal ini akan diatur dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2015 Tentang Impor dan Penyerahan Alat Angkutan Tertentu dan Penyerahan Jasa Kena Pajak Terkait Alat Angkutan Tertentu yang Tidak Dipungut PPN.selengkapnya

 Pengusaha Minta Presiden Jokowi Hapus Tarif PPH Bagi UMKMPengusaha Minta Presiden Jokowi Hapus Tarif PPH Bagi UMKMRabu 19 Jun 2019 13:52Ridha Anantidibaca 613 kaliSemua Kategori

Para pengusaha UMKM memberikan usulan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar membebaskan tarif pajak penghasilan (PPh) 0% kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Ketua Umun Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) M. Ikhsan mengatakan, pajak yang saat ini sudah diturunkan masih memberatkan pengusaha UMKMselengkapnya

 Sri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturSri Mulyani Pertimbangkan Hapus PPN AvturKamis 14 Feb 2019 14:50Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mempertimbangkan usulan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibebankan terhadap avtur atau bahan bakar pesawat. Pasalnya, avtur dituding sebagai biang kerok mahalnya tarif tiket penerbangan ke sejumlah rute domestik.selengkapnya

 Apkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatApkindo Minta Pemerintah Hapus PPN Kayu BulatSelasa 27 Nov 2018 10:10Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) meminta pemerintah untuk dapat menghapuskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) karena kayu bulat belum mengalami penambahan nilai.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :