Dirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakDirjen Pajak: Tak Ada Namanya Pengemplang PajakSelasa 3 Mei 2016 19:08Administratordibaca 1672 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak bukan ditujukan untuk pengemplang pajak. Sebab, menurutnya tidak ada orang yang mengemplang pajak. Menurutnya, kalaupun banyak wajib pajak (WP) yang tidak melaporkan harta yang dimilikinya secara benar, hal itu mungkin dilakukan atas dasar ketidaksengajaan.selengkapnya

 Tax Amnesty Sasar Siapa?Tax Amnesty Sasar Siapa?Senin 29 Ags 2016 11:18Administratordibaca 1142 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau tax amnesty telah menjadi buah simalakama. Sejumlah kalangan masyarakat, terutama para penunggak pajak, merasa keberatan dengan tarif tebusan yang dinilai cukup besar bila dihitung dari jumlah penghasilan yang tidak dilaporkan selama ini.selengkapnya

 Tax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiTax Amnesty Bukan Tameng Pelaku KorupsiJumat 29 Apr 2016 22:10Administratordibaca 1358 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (RUU Tax Amnesty) jelas dinyatakan bahwa pengampunan pajak bukan untuk mengampuni kejahatan pidana atau koruptor. Namun, sesungguhnya tujuan tax amnesty memberi kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh wajib pajak. Menurut Managing Partner Danny Darussalam Tax Center, Darussalam, Tax amnesty bukan serta merta membebaskan para pelaku korupsi dari tuntutanselengkapnya

 Simplifikasi Tarif Cukai Rugikan Industri dan Petani TembakauSimplifikasi Tarif Cukai Rugikan Industri dan Petani TembakauKamis 18 Jul 2019 15:15Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Asosiasi Masyarakat Tembakau meminta Menteri Keuangan(Menkeu) Sri Mulyani Indrawati beserta jajarannya mendukung program dan kebijakan Presiden Jokowi Widodo (Jokowi) dalam melindungi industri hasil tembakau di Tanah Air. Salah satunya adalah tidak melakukan simplifikasi dalam pemungutan cukai rokok.selengkapnya

 Aturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasAturan Pajak Toko Online Masih Banyak `Bolongnya`, Pengusaha Was-wasRabu 6 Mar 2019 15:26Ridha Anantidibaca 410 kaliSemua Kategori

Pegusaha yang tergabung dalam Asosiasi e-commerce Indonesia (iDEA) khawatir terkait rencana pemerintah menerapkan aturan pajak e-commerce pada April 2019.selengkapnya

 Penguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifPenguatan Reformasi Layanan Bea dan Cukai Buahkan Hasil PositifSelasa 30 Okt 2018 12:57Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Memasuki tahun kedua, Program Penguatan Reformasi Kepabeanan dan Cukai yang diusung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah banyak membuahkan hasil.selengkapnya

 Restitusi Wajib Pajak Patuh Dipercepat, Hingga Rp1 M Tanpa PemeriksaanRestitusi Wajib Pajak Patuh Dipercepat, Hingga Rp1 M Tanpa PemeriksaanJumat 30 Mar 2018 14:05Ridha Anantidibaca 642 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal mempercepat pengembalian (restitusi) pendahuluan untuk kelebihan bayar pajak. Selain itu, Kemenkeu akan memperluas kriteria wajib pajak patuh dan berisiko rendah yang bisa memanfaatkannya. Kebijakan ini diambil untuk membantu likuiditas wajib pajak terkait.selengkapnya

 Revisi Tax Allowance Rampung Akhir Bulan IniRevisi Tax Allowance Rampung Akhir Bulan IniRabu 14 Feb 2018 10:10Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Aturan mengenai fasiitas pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) badan (tax allowance) akan segera direvisi dan direncanakan rampung akhir Februari 2018.selengkapnya

 Pemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiPemerintah beri pendapat atas uji materi UU Akses InformasiSelasa 6 Feb 2018 09:35Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Sidang uji materi atas Undang-Undang No. 9 /2017 tentang Akses Informasi Keuangan kembali dilanjutkan. Kali ini, agenda persidangan adalah mendegarkan pendapat pemerintah atas gugatan yang diajukan pemohon.selengkapnya

 PAJAK PROGRESIF TANAH TERLANTAR: Pemerintah Yakini Tak akan Rugikan PengembangPAJAK PROGRESIF TANAH TERLANTAR: Pemerintah Yakini Tak akan Rugikan PengembangJumat 3 Feb 2017 13:34Ajeng Widyadibaca 1165 kaliSemua Kategori

Pemerintah menjamin tidak akan merugikan dunia usaha properti dalam kebijakan pengenaan pajak progresif atas tanah terlantar.selengkapnya

 Apindo Optimistis Pengusaha Kakap Ikut Amnesti PajakApindo Optimistis Pengusaha Kakap Ikut Amnesti PajakKamis 8 Sep 2016 17:24Administratordibaca 1089 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Haryadi Sukamdani meyakini para pengusaha kakap segera mengikuti amnesti pajak atau pengampunan pajak pada September ini. Apalagi, tarif tebusan hingga September merupakan yang terendah.selengkapnya

 JK: Bila Lapor Pajak dengan Benar, Tak Perlu Takut Tax AmnestyJK: Bila Lapor Pajak dengan Benar, Tak Perlu Takut Tax AmnestySabtu 3 Sep 2016 10:32Administratordibaca 553 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) membuat kekhawatiran di masyarakat. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla buka suara terkait ini.selengkapnya

 Pajak Mobil 0% Ditolak, Stimulus Lain DisiapkanPajak Mobil 0% Ditolak, Stimulus Lain DisiapkanRabu 21 Okt 2020 14:09Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Pelaku industri automotif di Tanah Air tampaknya harus gigit jari pasalnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menolak usulan pembebasan tarif pajak mobil baru sebesar 0%.selengkapnya

 Simplifikasi tarif cukai mengancam rantai bisnis pelaku IHTSimplifikasi tarif cukai mengancam rantai bisnis pelaku IHTRabu 22 Jul 2020 14:33Ridha Anantidibaca 312 kaliSemua Kategori

Industri tembakau merupakan salah satu industri yang berperan cukup besar dalam perekonomian Indonesia. Kendati demikian, peredarannya termasuk yang dikontrol mengingat adanya risiko yang mungkin muncul jika dikonsumsi secara berlebihan.selengkapnya

 Bentuk Task Force, Ditjen Pajak Buru Wajib Pajak Tak PatuhBentuk Task Force, Ditjen Pajak Buru Wajib Pajak Tak PatuhSenin 26 Ags 2019 11:17Ridha Anantidibaca 265 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak mulai merancang strategi untuk memburu wajib pajak (WP) tak patuh seiring dengan meningkatnya risiko shortfall penerimaan pajak tahun 2019.selengkapnya

 Kerja Pemerintah Tak Cuma Tarik Pajak, Banyak Juga Insentif DiberikanKerja Pemerintah Tak Cuma Tarik Pajak, Banyak Juga Insentif DiberikanSenin 11 Mar 2019 14:48Ridha Anantidibaca 530 kaliSemua Kategori

Pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membahas rendahnya tax ratio Indonesia. Tetapi, Kemenkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengumpulkan pajak, melainkan memberikan insentif pajak dalam beragam kerangka hukum.selengkapnya

 Peretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlinePeretail dan Agen Travel Minta Kesetaraan Aturan pada Bisnis OnlineJumat 1 Feb 2019 09:19Ridha Anantidibaca 460 kaliSemua Kategori

Pelaku usaha dari sektor jasa agen travel dan retail konvensional meminta pemerintah berlaku adil dalam menerapkan aturan bisnis. Hal ini membuat sejumlah pelaku usaha khawatir, terlebih ada sebagian pemain bisnis konvensional adalah pelaku usaha kecil menengah (UKM).selengkapnya

 Menilik dampak relaksasi pajak barang mewah properti terhadap pertumbuhan ekonomiMenilik dampak relaksasi pajak barang mewah properti terhadap pertumbuhan ekonomiSenin 22 Okt 2018 10:07Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Kucuran insentif dari pemerintah bagi sektor properti belum berakhir. Teranyar, Kementerian Keuangan menyatakan tengah mengkaji rencana penghapusan Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas properti.selengkapnya

 Aturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatAturan Tarif Cukai Dinilai Buat Persaingan Industri Rokok Tak SehatRabu 15 Ags 2018 11:29Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146 Tahun 2017 tentang Tarif Cukai Tembakau dinilai berpotensi menyebabkan persaingan industri hasil tembakau (IHT) menjadi tidak sehat. Alasannya, aturan tersebut membuat terjadinya merger dan akuisisi di antar-industri hasil tembakau.selengkapnya

 Perubahan Sikap Sri Mulyani Pasca-OTT Pegawai Ditjen PajakPerubahan Sikap Sri Mulyani Pasca-OTT Pegawai Ditjen PajakKamis 24 Nov 2016 11:58Ajeng Widyadibaca 934 kaliSemua Kategori

Pasca-terungkapnya kasus dugaan suap di tubuh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sikap Menteri Keuangan Sri Mulyani seakan berubah. Bagaimana tidak, sejak duduk di kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani begitu semangat menumbuhkan kepercayaan publik akan Ditjen Pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :