Kumpulkan 500 Eksportir, Sri Mulyani: Tak Ada Lagi Pungutan PajakKumpulkan 500 Eksportir, Sri Mulyani: Tak Ada Lagi Pungutan PajakSelasa 7 Ags 2018 15:13Ridha Anantidibaca 287 kaliSemua Kategori

Pemerintah hari ini mengumpulkan sebanyak 500 eksportir untuk menjelaskan fasilitas fiskal yang ditawarkan oleh negara. Hal ini untuk mendorong kinerja ekspor Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan yang defisit.selengkapnya

 Taxprime Dorong Peningkatan Kepatuhan Wajib PajakTaxprime Dorong Peningkatan Kepatuhan Wajib PajakKamis 31 Jan 2019 15:33Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Konsultan Pajak Taxprime menyatakan, fokus pada jasa terutama yang terkait dengan harga transfer, sengketa harga transfer dan perpajakan internasional. Di samping itu layanan lain yang dihadirkan seperti pendampingan dalam pemeriksaan pajak dan penyelesaian sengketa perpajakan, serta kepatuhan hingga konsultasi perpajakan.selengkapnya

 Pengembang keluhkan minimnya edukasi perpajakanPengembang keluhkan minimnya edukasi perpajakanJumat 8 Des 2017 09:41Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Persatuan perusahaan pengembang Real Estate Indonesia (REI) mendorong dan mendukung berbagai upaya yang dilakukan untuk memberikan pembekalan dan wawasan mengenai perpajakan kepada pengembang.selengkapnya

 Dikritik Bank Dunia soal insentif pajak, begini tanggapan KemenkeuDikritik Bank Dunia soal insentif pajak, begini tanggapan KemenkeuJumat 6 Sep 2019 10:43Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merespons kritik Bank Dunia terkait langkah pemerintah menggelontorkan berbagai insentif perpajakan untuk menarik investasi, terutama investasi langsung asing (foreign direct investment) ke Indonesia.selengkapnya

 Ini Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawIni Skema Pengaturan Pajak Daerah Dalam Omnibus LawSenin 10 Feb 2020 08:53Ridha Anantidibaca 576 kaliSemua Kategori

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

 Adopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakAdopsi Teknologi, Pemerintah Permudah Pembayaran PajakKamis 5 Apr 2018 15:29Ridha Anantidibaca 536 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak melakukukan berbagai perbaikan di bidang layanan perpajakan. Di antaranya, ada penyederhanaan pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kemudahan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), perluasan layanan di luar kantor, serta percepatan pemberian surat keterangan fiskal.selengkapnya

 RUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunRUU Perpajakan Baru, Pangkas PPH Badan dan Hapus PPH Dividen serta Denda TurunJumat 6 Sep 2019 09:24Ridha Anantidibaca 469 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan dan fasilitas perpajakan untuk penguatan perekonomian, yang mencakup berbagai substansi yang sangat penting. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menerangkan RUU ini prinsipnya adalah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Pengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakPengamat: Ekonomi lesu akibat pandemi corona, perluasan basis pajak kian mendesakSenin 13 Apr 2020 13:45Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Kondisi ekonomi yang lesu akibat pandemi Covid-19 akan berdampak terhadap penerimaan perpajakan. Relaksasi fiskal berupa keringanan administrasi maupun beban perpajakan yang digelontorkan pemerintah untuk mengantisipasi kelesuan ekonomi akan semakin menggerus penerimaan pajak.selengkapnya

 Kemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPKemkeu: Reformasi pajak tetap berjalan tanpa menunggu revisi UU KUPSelasa 27 Nov 2018 09:16Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih macet. Meski pembahasan RUU KUP masih jalan di tempat, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan reformasi perpajakan tetap dijalankan.selengkapnya

 Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Pemerintah putar otak agar penerimaan pajak tahun depan naik 8%Rabu 14 Okt 2020 15:27Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Pemerintah cari celah agar penerimaan pajak di tahun depan bisa tumbuh 8%Rabu 14 Okt 2020 15:17Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan target penerimaan pajak tahun depan seharusnya bisa tumbuh 8%. Angka tersebut mengkalkulasi target pertumbuhan ekonomi 2021 sebesar 5% dan inflasi 3%.selengkapnya

 Ciputra : Pemulihan Pasar Properti Tunggu Tax AmnestyCiputra : Pemulihan Pasar Properti Tunggu Tax AmnestySelasa 24 Mei 2016 17:12Administratordibaca 1331 kaliSemua Kategori

Realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dinilai akan memulihkan penjualan properti, terutama di segmen perumahan. Sementara itu, segmen perkantoran diperkirakan akan menikmati kebangkitan sektor properti di paling akhir. Ir. Ciputra, Chairman Grup Ciputra, mengatakan isu perpajakan menjadi salah satu faktor pengganjal pertumbuhan penjualan properti. "Sekarang orang mau beli properselengkapnya

 Ini rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun ke depanIni rekomendasi IMF untuk Ditjen Pajak dalam lima tahun ke depanSenin 5 Ags 2019 09:58Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) belum lama ini merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019. Meski secara keseluruhan perekonomian Indonesia dinilai positif, IMF menyoroti kinerja penerimaan negara yang masih rendah, terutama pajak.selengkapnya

 Dorong Pertumbuhan 7%, Ini Langkah Kanwil Bea Cukai Jateng & DIYDorong Pertumbuhan 7%, Ini Langkah Kanwil Bea Cukai Jateng & DIYSelasa 25 Feb 2020 11:06Ridha Anantidibaca 563 kaliSemua Kategori

Pemanfaatan fasilitas fiskal maupun nonfiskal dari Bea Cukai diharapkan membantu pencapaian target pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang ditarget di angka 7% pada 2023.selengkapnya

 PT Marvel Mendapat Fasilitas Kawasan BerikatPT Marvel Mendapat Fasilitas Kawasan BerikatJumat 29 Nov 2019 11:16Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

Perusahaan produsen sarung tangan dan perlengkapan pakaian musim dingin, PT Marvel Sports Indonesia (MSI) mendapatkan fasilitas fiskal berupa kawasan berikat dari Kantor Bea Cukai Jateng-DIY.selengkapnya

 Ditjen Pajak Pertegas Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25, Ini PerinciannyaDitjen Pajak Pertegas Mekanisme Angsuran PPh Pasal 25, Ini PerinciannyaRabu 2 Okt 2019 14:56Ridha Anantidibaca 1004 kaliSemua Kategori

Otoritas pajak mempertegas mekanisme pembayaran angsuran PPh Pasal 25 dengan menerbitkan edaran yang diterbitkan pekan lalu.selengkapnya

 Ini Rencana Isi PMK Turunan PP Insentif Pajak dan VokasiIni Rencana Isi PMK Turunan PP Insentif Pajak dan VokasiKamis 11 Jul 2019 10:09Ridha Anantidibaca 666 kaliSemua Kategori

Pemerintah mengatakan aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2019 akan dikeluarkan dalam waktu dekat.selengkapnya

 Pacu Pertumbuhan, Berbagai Insentif Pajak Siap Ditebar PemerintahPacu Pertumbuhan, Berbagai Insentif Pajak Siap Ditebar PemerintahKamis 27 Jun 2019 10:39Ridha Anantidibaca 332 kaliSemua Kategori

Insentif fiskal kepada pelaku industri yang mampu meningkatkan ekspor dan investasinya siap diterbitkan pemerintah.selengkapnya

 Menkeu Siapkan Insentif Mobil Listrik dengan Perubahan PPnBMMenkeu Siapkan Insentif Mobil Listrik dengan Perubahan PPnBMSelasa 12 Mar 2019 11:26Ridha Anantidibaca 461 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyusun kebijakan fiskal untuk mendukung percepatan produksi mobil listrik. Insentif fiskal tersebut berupa skema perubahan pajak penjualan nilai barang mewah (PPnBM).selengkapnya

 Pengusaha: Pemerintah Sebaiknya Fokus ke PPN dan PPhPengusaha: Pemerintah Sebaiknya Fokus ke PPN dan PPhKamis 27 Des 2018 15:09Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menilai, insentif seperti tax holiday tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengusaha. Sebab, insentif ini cenderung berefek lebih terhadap investasi atau penanaman modal dalam membangun perusahaan di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :