Sri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar PajakSri Mulyani Minta Perusahaan Perikanan dan Mutiara Bayar PajakKamis 27 Okt 2016 12:40Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut saat ini penerimaan negara dari sektor kelautan masih rendah. Sebab, masih banyak perusahaan perikanan dan mutiara yang tidak bayar pajak akibat kurangnya upaya dalam menata sektor tersebut.selengkapnya

 Menkeu Awasi Perusahaan Perikanan tak Bayar PajakMenkeu Awasi Perusahaan Perikanan tak Bayar PajakKamis 27 Okt 2016 07:34Administratordibaca 569 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, penerimaan pajak dari sektor perikanan masih sangat minim. Padahal sektor perikanan sudah banyak melakukan kegiatan ekspor berkat didukung oleh sumber daya alam yang berlimpah.selengkapnya

 Sri Mulyani Minta Bantuan Susi Tarik Pajak di Sektor PerikananSri Mulyani Minta Bantuan Susi Tarik Pajak di Sektor PerikananKamis 27 Okt 2016 06:42Administratordibaca 904 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani mengungkapkan saat ini penerimaan negara dari sektor pajak, terutama yang bersumber dari sektor kelautan masih sangat minim.selengkapnya

 DJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun IniDJP Perjuangkan Terbentuknya Badan Penerimaan Pajak Tahun IniSenin 17 Okt 2016 12:01Administratordibaca 1255 kaliSemua Kategori

Masih ingat dengan rencana penggantian wajah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menjadi Badan Penerimaan Pajak? Rencana besar transformasi kelembagaan ini terus diperjuangkan pemerintah dalam revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) di 2016.selengkapnya

 Soal Pajak Google, Sri Mulyani Akui Bukan Persoalan MudahSoal Pajak Google, Sri Mulyani Akui Bukan Persoalan MudahAhad 18 Sep 2016 08:58Administratordibaca 819 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, kasus Google Indonesia yang disebut-sebut mangkir dari kewajiban membayar pajak bukan persoalan mudah. Dan kasus ini juga dialami banyak negara. Beberapa negara bahkan belum bisa membuat Google untuk mematuhi aturan perpajakan di tempat mereka.selengkapnya

 Menkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaMenkeu: Pajak Perdagangan Elektronik Jadi Persoalan DuniaAhad 18 Sep 2016 08:45Administratordibaca 1183 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari perdagangan secara elektronik saat ini sedang menjadi persoalan dunia dan sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 Pemerintah Kaji Pungutan Pajak Bagi Pelaku Bisnis OnlinePemerintah Kaji Pungutan Pajak Bagi Pelaku Bisnis OnlineAhad 18 Sep 2016 07:56Administratordibaca 1314 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan masalah pajak dari bisnis online atau perdagangan secara elektronik sedang menjadi persoalan dunia. Saat ini, sedang diupayakan solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISri Mulyani akan Terus Kejar Google untuk Bayar Pajak di RISabtu 17 Sep 2016 08:14Administratordibaca 791 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Ditjen Pajak akan berjuang untuk terus menagih hak pajak kepada empat perusahaan internet raksasa dunia, yakni Google, Facebook, Twitter, dan Yahoo.selengkapnya

 Google Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Persoalan Serius!Google Tolak Bayar Pajak, Sri Mulyani: Persoalan Serius!Jumat 16 Sep 2016 20:07Administratordibaca 671 kaliSemua Kategori

Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki payung hukum terhadap pajak e-commerce. Akibatnya, berbagai perayaan over the top (OTT) pun dapat secara bebas mengembangkan bisnisnya di Indonesia tanpa membayar pajak.selengkapnya

 Menko Darmin: Ekonomi RI Tergantung Keberhasilan Tax AmnestyMenko Darmin: Ekonomi RI Tergantung Keberhasilan Tax AmnestyJumat 9 Sep 2016 18:24Administratordibaca 993 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati dan Komisi XI DPR RI telah menyepakati asumsi pertumbuhan ekonomi nasional 5,1 persen di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun pertumbuhan ekonomi Indonesia akan dipengaruhi berhasil atau tidaknya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Tumpuan Pemerintah Hadapi Gejolak Ekonomi DuniaTax Amnesty Jadi Tumpuan Pemerintah Hadapi Gejolak Ekonomi DuniaAhad 21 Ags 2016 14:21Administratordibaca 697 kaliSemua Kategori

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengutarakan bahwa program pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi andalan pemerintah untuk menghadapi gejolak perekonomian global. Amnesti pajak dinilai menjadi tumpuan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian Indonesia.selengkapnya

 Target Pajak Tak Realistis, Jokowi Setujui Usul Sri MulyaniTarget Pajak Tak Realistis, Jokowi Setujui Usul Sri MulyaniSelasa 9 Ags 2016 14:23Administratordibaca 801 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung dan menyetujui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani memangkas belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016. Ini dilakukan karena Jokowi mulai menyadari bahwa target penerimaan pajak tahun ini tidak realistis.selengkapnya

 Kemenperin Dorong Dana Amnesti Pajak untuk HilirisasiKemenperin Dorong Dana Amnesti Pajak untuk HilirisasiKamis 4 Ags 2016 19:55Administratordibaca 939 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian mendorong dana dari amnesti pajak diarahkan mengalir ke hilirisasi industri untuk pengolahan sumber daya alam. "Kita lebih menekankan hilirisasi, pengolahan sumber daya alam. Misalnya, di sektor agro bisa masuk ke cokelat," kata Sekjen Kemenperin Syarif Hidayat dihubungi di Jakarta, Jumat.selengkapnya

 Ekonom, Pengusaha & Birokrat Berkumpul Bikin KajianEkonom, Pengusaha & Birokrat Berkumpul Bikin KajianSenin 1 Ags 2016 16:07Administratordibaca 1165 kaliSemua Kategori

Institute for Develoment of Economics and Finance (Indef) bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Universitas Trilogi, WIEF Foundation, serta pakar&praktisi ekonomi, guna mengkaji situasi ekonomi.selengkapnya

 Pelebaran Defisit, Darmin: Jangan Sampai Utang BablasPelebaran Defisit, Darmin: Jangan Sampai Utang BablasSelasa 26 Jul 2016 08:44Administratordibaca 549 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan pada situasi ekonomi global saat ini sulit mencapai laju ekonomi lebih dari lima persen. Karena itu, pemerintah akan mengandalkan belanja modal, khususnya infrastruktur, guna mencapai potensi pertumbuhan tersebut.selengkapnya

 Menko Darmin Yakin Akhir 2016 Ekonomi Kian PositifMenko Darmin Yakin Akhir 2016 Ekonomi Kian PositifSenin 25 Jul 2016 16:25Administratordibaca 749 kaliSemua Kategori

Perekonomian nasional pada kuartal kedua tahun ini menunjukkan beberapa perbaikan dibandingkan kuartal pertama.selengkapnya

 Pengusaha Menanti Kepastian Hukum Investasi dalam Tax AmnestyPengusaha Menanti Kepastian Hukum Investasi dalam Tax AmnestyAhad 24 Jul 2016 11:07Administratordibaca 1060 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, kepastian hukum investasi yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan hal yang sangat ditunggu oleh pengusaha dan investor. Pasalnya sejauh ini, mereka masih mengkhawatirkan tentang kepastian hukum investasi di Indonesia.selengkapnya

 Apindo Sebut Dana Repatriasi bisa Kembangkan IndustrialisasiApindo Sebut Dana Repatriasi bisa Kembangkan IndustrialisasiAhad 24 Jul 2016 10:53Administratordibaca 725 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengatakan, kebijakan tax amnesty berhasil membuat investor memulangkan dananya di luar negeri kembali ke Indonesia. Apindo menilai dana tersebut bisa digunakan sebagai modal untuk menciptakan lapangan pekerjaan lewat pengembangan industrialisasi.selengkapnya

 Tax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanTax Amnesty Dipercaya Bisa Ciptakan Lapangan PekerjaanAhad 24 Jul 2016 10:42Administratordibaca 1131 kaliSemua Kategori

Kepastian hukum kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty ditunggu oleh para pelaku usaha, khususnya pengusaha dan investor. Mereka mengaku masih khawatir mengenai kepastian iklim investasi tanah air untuk melakukan repatriasi.selengkapnya

 Jokowi Cubit Pemilik Rekening Gendut di LNJokowi Cubit Pemilik Rekening Gendut di LNSenin 4 Jul 2016 16:33Administratordibaca 758 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo sindir perilaku pengusaha Indonesia yang gemar menyimpan uang dalam jumlah besar ke luar negeri. Padahal, mereka bisa sukses karena potensi ekonomi di negeri ini,selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :