Peneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiPeneliti UI: Cukai Rokok Naik Rp50, Masalah Pendanaan BPJS SelesaiJumat 10 Ags 2018 15:28Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Klaim soal cukai rokok untuk dijadikan sumber pendanaan Jaminan Kesehatan Nasional kembali dibicarakan. Peneliti dari Universitas Indonesia (UI) mengatakan hanya dengan menaikkan cukai rokok Rp50 saja, pendanaan dan keberlangsungan JKN bisa diatasi.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiAMNESTI PAJAK: Itu Menguntungkan Negara, Kata GunadiRabu 2 Nov 2016 18:55Administratordibaca 1075 kaliSemua Kategori

Guru Besar Ilmu Administrasi Pajak Universitas Indonesia, Gunadi, menilai program amnesti pajak dapat memberikan keuntungan kepada negara.selengkapnya

 Amnesti Pajak Menakuti Dan Incar Rakyat Kecil?Amnesti Pajak Menakuti Dan Incar Rakyat Kecil?Ahad 28 Ags 2016 09:11Administratordibaca 1548 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Indonesia, Darussalam, mengatakan program pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang gencar dilakukan pemerintah tidak bermaksud untuk mempersulit atau menakuti wajib pajak (WP).selengkapnya

 Tak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiTak Hanya Google, Ini Perusahaan yang Juga Harus DipajakiKamis 22 Sep 2016 12:19Administratordibaca 1330 kaliSemua Kategori

Pemerintah saat ini tengah fokus mengejar pajak Google yang sampai saat ini masih belum dibayarkan. Meski demikian, kata Pengamat Pajak dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako, pemerintah juga harus mengejar perusahaan-perusahaan nirkabel lainnya.selengkapnya

 Sri Mulyani: Potensi Sadar Bayar Pajak Masih BanyakSri Mulyani: Potensi Sadar Bayar Pajak Masih BanyakJumat 9 Nov 2018 14:14Ridha Anantidibaca 583 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan bahwa masih banyak potensi untuk meningkatkan kesadaran membayar pajak. Sebab, rasio pajak masih di bawah 15 persen, yakni 10 hingga 12 persen selama lima tahun terakhir.selengkapnya

 Tax Amnesty Memulangkan Dana demi Perekonomian dan Basis Pajak BaruTax Amnesty Memulangkan Dana demi Perekonomian dan Basis Pajak BaruKamis 26 Mei 2016 19:25Administratordibaca 1634 kaliSemua Kategori

Berbagai kalangan menilai repatriasi modal menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Dana repatriasi berguna untuk membiayai pembangunan nasional dan memperbesar basis data pajak baru. Pengamat Pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo berpendapat, bahwa RUUselengkapnya

 Begini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegalBegini cara Bea Cukai gempur peredaran rokok ilegalSenin 30 Ags 2021 15:25Ridha Anantidibaca 550 kaliSemua Kategori

Sebagai upaya untuk meningkatkan pengawasan terhadap barang kena cukai (BKC) ilegal, Bea Cukai kembali mengadakan operasi gempur periode tahun 2021. Program ini dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja (satker) vertikal Bea Cukai secara serentak dan terpadu yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017.selengkapnya

 Kenaikan cukai rokok bisa bikin warga dan kantong negara sehatKenaikan cukai rokok bisa bikin warga dan kantong negara sehatSelasa 7 Jul 2020 15:22Ridha Anantidibaca 299 kaliSemua Kategori

Untuk menghadapi pandemi virus covid-19, Komnas Pengendalian Tembakau dan Klaster Riset POLTAX (Politic of Taxation, Welfare, and National Resilience) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (UI) merekomendasikan adanya upaya pengendalian rokok secara signifikan.selengkapnya

 Muhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakMuhammadiyah akan Ajukan Judicial Review UU Pengampunan PajakSenin 29 Ags 2016 08:51Administratordibaca 880 kaliSemua Kategori

Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengajukan judicial review (JR) Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Pengajuan JR tax amnesty ini merupakan hasil dari rapat kerja nasional (Rakernas) Majelis Hukum dan HAM (MHH) PP Muhammadiyah di Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. Rakernas berlangsung pada 26-28 Agustus 2016.selengkapnya

 Ekonom UI: Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia super kompleksEkonom UI: Struktur tarif cukai tembakau di Indonesia super kompleksKamis 1 Okt 2020 14:13Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Indonesia memiliki sistem paling kompleks di dunia seperti yang terlihat pada struktur tarif cukai hasil tembakau yang terdiri dari empat komponen di antaranya jenis produksi (tangan dan mesin), golongan produksi (ada yang 2 atau 3 golongan), rasa (kretek atau putih) dan Harga Jual Eceran (HJE).selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalTax Amnesty Harus Mampu Dorong Repatriasi ModalJumat 27 Mei 2016 12:34Administratordibaca 1239 kaliSemua Kategori

Repatriasi modal dinilai menjadi tolak ukur keberhasilan kebijakan pengampunan pajak. Oleh karenanya, RUU tax amnesty harus dapat mendorong pemilik dana tidak hanya mendeklarasikan aset yang belum dilaporkan, tapi juga merepatriasi dananya ke Tanah Air. Hal tersebut disampaikan pengamat pajak dari Universitas Indonesia Darussalam dan Direktur Eksekutif Center for Indonesi Taxation Analysis (CITA)selengkapnya

 Bertemu Pengusaha, Jokowi Isyaratkan Perpanjang Masa Tax AmnestyBertemu Pengusaha, Jokowi Isyaratkan Perpanjang Masa Tax AmnestyJumat 23 Sep 2016 09:17Administratordibaca 748 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menindaklanjuti usulan pengusaha terkait perpanjangan waktu periode pertama program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal ini terungkap dalam pertemuannya dengan sejumlah ekonom dan pengusaha, hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta.selengkapnya

 Pengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaPengamat UPH: Beleid pajak e-commerce perlu kaji ulang mengenai tarif dan teknisnyaSenin 14 Jan 2019 09:47Ridha Anantidibaca 349 kaliSemua Kategori

Pengamat pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Ronny Boko menilai beleid yang dikeluarkan pemerintah terkait e-commerce pekan lalu belum matang.selengkapnya

 Pemakaian pajak rokok rawan penyimpanganPemakaian pajak rokok rawan penyimpanganRabu 31 Okt 2018 14:42Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Penggunaan pajak rokok oleh provinsi dan kabupaten/kota rawan penyimpangan. Hal ini disampaikan oleh Abdillah Ahsan, Peneliti dari Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI). Dari hasil temuan Abdillah, banyak perangkat pemerintahan di daerah tidak memahami peruntukan dana pajak rokok yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerahselengkapnya

 Vokasi UI Kembangkan Aplikasi Konsultasi Pajak GratisVokasi UI Kembangkan Aplikasi Konsultasi Pajak GratisRabu 4 Sep 2019 13:27Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Dosen Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia (UI) membuat aplikasi Konsultasi Pajak bernama E-Taxaction. Aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran pajak bagi para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).selengkapnya

 DPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan PajakDPR Didesak Percepat Pembahasan RUU Pengampunan PajakKamis 9 Jun 2016 12:32Administratordibaca 620 kaliSemua Kategori

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak dinilai harus secepatnya disahkan menjadi Undang-Undang dan diterapkan demi keberlangsungan pembangunan. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak memiliki kaitan erat denganselengkapnya

 RI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatRI Butuh Pengampunan Pajak untuk Sejahterakan RakyatKamis 18 Feb 2016 06:01Administratordibaca 941 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Rony Bako menilai, manfaat dari pengampunan pajak sangat banyak. Uang yang masuk dari tarif tebusan yang dibayarkan wajib pajak bisa menambah modal pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program pendidikan, kesehatan, perumahan dan pembangunan infrastruktur.selengkapnya

 Ahli ekonomi katakan `tax holiday` untuk mengejar ketertinggalanAhli ekonomi katakan `tax holiday` untuk mengejar ketertinggalanKamis 29 Nov 2018 10:01Ridha Anantidibaca 579 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada, A Tony Prasetiantono, menilai penerapan tax holiday dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya

 Penerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatPenerapan Tax Holiday di Indonesia TerlambatKamis 29 Nov 2018 09:31Ridha Anantidibaca 956 kaliSemua Kategori

Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM), A. Tony Prasetiantono, menilai penerapan "tax holiday" dan perluasannya melalui Paket Kebijakan Ekonomi XVI dilakukan untuk mengejar ketertinggalan Indonesia dengan negara-negara lain dalam menarik minat investasi.selengkapnya

 Pengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakPengamat Pertanyakan Rencana Kemendikbud Cari Dana Bukan PajakRabu 25 Jan 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 1078 kaliSemua Kategori

Pakar pendidikan dari Universitas Paramadina, Andreas Tambah, mempertanyakan, rencana Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberdayakan sejumlah satuan kerja untuk mencari dana bukan pajak. Pasalnya, fasilitas pendidikan merupakan tanggung jawab negara/pemerintah.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :