Perbaiki Kepatuhan Pajak, Ini yang Harus Dilakukan PemerintahPerbaiki Kepatuhan Pajak, Ini yang Harus Dilakukan PemerintahJumat 4 Okt 2019 10:15Ridha Anantidibaca 356 kaliSemua Kategori

Partner DDTC Fiscal Research Bawono Kristiaji mengatakan pemerintah perlu melakukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 DPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanDPR Minta Tax Amnesty Sasar Revolusi PerpajakanJumat 27 Mei 2016 16:09Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau tax amnesty yang kini sedang menjadi pembahasan Komisi XI DPR RI, harus menjadi momentum untuk merevolusi sistem perpajakan. "Dibutuhkan data akurat dan administrasi yang kuat dalam proses pengampunan," kata Anggota Komisi XI DPR, Heri Gunawan di Gedung DPR RI, Jumat (27/05/2016).selengkapnya

 30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakan30 BUMN segera ikuti jejak Pertamina integrasi data perpajakanJumat 23 Feb 2018 14:41Ridha Anantidibaca 1226 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengintegrasikan data perpajakan dengan PT Pertamina (Persero). Selanjutnya, langkah ini akan diikuti oleh BUMN lainnya bahkan swasta.selengkapnya

 Penerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelPenerimaan Pajak 2018 Tumbuh 15%, Pengelolaan APBN Dinilai KredibelRabu 2 Jan 2019 15:32Ridha Anantidibaca 375 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) berpendapat pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 lebih kredibel dibandingkan dengan periode sebelumnya. Pertimbangan lembaga pengkajian pajak ini bahwa target yang ditetapkan realistis untuk dicapai.selengkapnya

 Kemenkeu perluas kriteria wajib pajak terkait restitusiKemenkeu perluas kriteria wajib pajak terkait restitusiRabu 4 Apr 2018 13:40Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Robert Pakpahan, mengatakan kebijakan penyederhanaan dan percepatan restitusi dilakukan dengan memperluas kriteria wajib pajak yang berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.selengkapnya

 Biayai Pembangunan, Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Rp1.481,9 TriliunBiayai Pembangunan, Penerimaan Pajak 2021 Diproyeksi Rp1.481,9 TriliunRabu 19 Ags 2020 14:10Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, untuk mendanai kegiatan pembangunan pada tahun 2021 mendatang, pemerintah akan didukung oleh sumber penerimaan mandiri dari pendapatan negara sebesar Rp1.776,4 triliun. Selain itu pemerintah juga siapkan pembiayaan investasi sebesar Rp169,1 triliun pada 2021, salah satunya guna mengakselerasi pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana transportasi.selengkapnya

 Kemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaKemenkeu Bangun Ekosistem Kepatuhan dan Kemudahan BerusahaRabu 26 Jun 2019 14:43Ridha Anantidibaca 451 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkuat sinergi antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) dalam upaya optimalisasi penerimaan negara dan meningkatkan kemudahan layanan terhadap Wajib Pajak (WP) dan/atau Wajib Bayar (WB) meningkatkan kepatuhan pajak serta kemudahan berusaha.selengkapnya

 Reformasi pajak berkutat pada perbaikan proses bisnis dan sistem ITReformasi pajak berkutat pada perbaikan proses bisnis dan sistem ITRabu 25 Apr 2018 16:05Ridha Anantidibaca 809 kaliSemua Kategori

Reformasi pajak secara resmi dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 melalui program sunset policy. Melalui program itu, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan bunga administrasi pajak. Program itu diharapkan menjadi titik awal peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.selengkapnya

 Tax Amnesty Harus Jadi Momentum Revolusi Perpajakan NasionalTax Amnesty Harus Jadi Momentum Revolusi Perpajakan NasionalSelasa 31 Mei 2016 16:53Administratordibaca 1214 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan mengatakan, dalam pembahasan RUU Pengampun Pajak (Tax Amnesty) diperlukan kejelian dan kehati-hatian penuh. Ia menuturkan RUU Pengampunan Pajak diharapkan harus menjadi momentum revolusi perpajakan nasional yang saat ini dirasakan masih belum baik.selengkapnya

 Pentingnya Akses Data Pajak dan Sosok Hadi PoernomoPentingnya Akses Data Pajak dan Sosok Hadi PoernomoSelasa 16 Jul 2019 13:50Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Momen tak terlupakan terjadi ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan kepada sejumlah mantan Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak pada peringatan Hari Pajak.selengkapnya

 Hitung-hitungan Kemenkeu, Penerimaan Pajak 2020 Bisa Tumbuh 12%Hitung-hitungan Kemenkeu, Penerimaan Pajak 2020 Bisa Tumbuh 12%Rabu 26 Jun 2019 13:08Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menargetkan penerimaan pajak di 2020 naik 9-12%. Lalu apa dasarnya target itu dibuat?selengkapnya

 Pengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanPengusaha Takut Aturan BEPS DiberlakukanKamis 9 Jun 2016 12:37Administratordibaca 1268 kaliSemua Kategori

Pengusaha saat ini takut Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) akan memberlakukan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Kebijakan tersebut melarang pengalihan keuntungan perusahaan multinasional dari negara satu ke negara lain, memakai tarif pajak rendah.selengkapnya

 Kemenkeu kaji sektor jasa ekspor bisa dapat tarif PPN nol persenKemenkeu kaji sektor jasa ekspor bisa dapat tarif PPN nol persenKamis 27 Sep 2018 14:36Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Kepala Bidang Kebijakan Pajak dan PNBP I, Pusat Kebijakan Penadapatan Negara (PKPN) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Rustam Effendi tengah memproses dan mengkaji sektor jasa yang atas ekspornya bisa diberikan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) alias tarif 0 persen.selengkapnya

 Strategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan NegaraStrategi Sri Mulyani Genjot Penerimaan NegaraKamis 28 Mar 2019 14:43Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinergikan kinerja tiga institusi di bawah kementeriannya yakni Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Bea dan Cukai (DJBC), dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Dengan sinergi tersebut, maka tiga institusi bisa melakukan kerja secara bersama-sama.selengkapnya

 Ditjen Pajak merevitalisasi pemeriksaan pajakDitjen Pajak merevitalisasi pemeriksaan pajakKamis 5 Apr 2018 10:08Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak melakukan revitalisasi pemeriksaan pajak. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan keadilan, kualitas dan tata kelola pemeriksaan pajak.selengkapnya

 Grup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakGrup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakSenin 13 Nov 2017 14:48Ajeng Widyadibaca 587 kaliSemua Kategori

Grup usaha milik Sukanto Tanoto, Royal Golden Eagle, mengakui memiliki beberapa perusahaan cangkang yang digunakan dalam kegiatan bisnis. RGE pun menyatakan hampir 10 tahun bekerja sama dengan perusahaan firma hukum Appleby, yang dokumennya menjadi rujukan Paradise Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).selengkapnya

 Menteri ESDM: 53 PKP2B Generasi III Wajib Bayar PajakMenteri ESDM: 53 PKP2B Generasi III Wajib Bayar PajakSelasa 26 Jul 2016 21:13Administratordibaca 3009 kaliSemua Kategori

Hari ini, Komisi VII DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said. Dalam pemaparannya, Menteri ESDM Sudirman Said menjelaskan soal tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPP 2015.selengkapnya

 IMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaIMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaSenin 5 Ags 2019 09:47Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019.selengkapnya

 Sri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSri Mulyani: Jangan sampai piutang pajak dibiarkan kedaluwarsaSelasa 24 Jul 2018 11:18Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017 mencatat piutang pajak sebesar Rp 54,16 triliun. Angka itu turun Rp 47 triliun dibanding tahun 2016 yang sebesar Rp 101,7 triliun.selengkapnya

 Pemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaPemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaSelasa 26 Mar 2019 15:23Ridha Anantidibaca 324 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan pentingnya kepatuhan wajib bayar bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :