Soal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiSoal Penindakan Ranmor Penunggak Pajak, DKI Tunggu Konfirmasi PolisiKamis 25 Okt 2018 11:23Ridha Anantidibaca 395 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berencana menghapus kendaraan penunggak pajak dari daftar registrasi dan identifikasi (regident) kendaraan bermotor (ranmor). Untuk itu, Pemprov DKI mengimbau kepada penunggak pajak kendaraan bermotor yang sudah lebih dari lima tahun agar segera melunasi kewajibannya.selengkapnya

 Mobil mewah di DKI banyak tunggak pajak, pemilik bisa manfaatkan bebas denda pajakMobil mewah di DKI banyak tunggak pajak, pemilik bisa manfaatkan bebas denda pajakJumat 29 Jun 2018 09:54Ridha Anantidibaca 434 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan, sekitar 69% kendaraan mewah yang ada di DKI Jakarta belum melunasi pajak kendaraan.selengkapnya

 Hapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunHapuskan Denda Pajak Kendaraan dan BBN, dalam 1 Bulan DKI Peroleh Rp 1 TriliunSabtu 3 Des 2016 09:40Ajeng Widyadibaca 979 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta berhasil meraup pendapatan hingga lebih dari Rp 1 triliun selama sebulan sejak mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi alias denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),selengkapnya

 Pemkot Semarang Bebaskan Denda PBB 5 TahunPemkot Semarang Bebaskan Denda PBB 5 TahunRabu 8 Ags 2018 14:58Ridha Anantidibaca 3137 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Semarang akan membebaskan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk lima tahun ke belakang, terhitung sejak tahun 2013 hingga 2017.selengkapnya

 Tenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuTenggat Lapor Pajak e-Filing Mundur, DJP Hapus Denda Rp 100 RibuKamis 31 Mar 2016 13:48Administratordibaca 2114 kaliSemua Kategori

Sebagai kompensasi mundurnya batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi menjadi 30 April 2016, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) menghapus sanksi administrasi sebesar Rp 100 ribu. Denda tersebut pada dasarnya dikenakan bagi Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi yang terlambat melaporkan pajaknya.selengkapnya

 ASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanASIAN GAMES 2018: Pemprov DKI Tidak Akan Kenakan Pajak HiburanJumat 25 Mei 2018 12:28Ridha Anantidibaca 722 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak akan menarik pajak hiburan untuk acara pertandingan di Asian Games 2018.selengkapnya

 DKI terapkan penghapusan sanksi pajak selama 68 hariDKI terapkan penghapusan sanksi pajak selama 68 hariKamis 28 Jun 2018 14:51Ridha Anantidibaca 431 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan kebijakan penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor dan pajak bumi dan bangunan selama 68 hari mulai 27 Juli sampai 31 Agustus 2018.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfAlasan Pemprov DKI Hapus Diskon Pajak Lapangan GolfSelasa 8 Mei 2018 14:18Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan alasan pajak lapangan golf tidak mendapat diskon lagi dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.selengkapnya

 Pemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorPemprov DKI Gratiskan Denda Tunggakan Pajak Kendaraan BermotorSelasa 21 Nov 2017 09:52Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggratiskan denda pajak kendaraan dan bea balik nama kendaraan bermotor untuk mereka yang mempunyai tunggakan. Wajib pajak cukup membayar tunggakannya saja.selengkapnya

 Pajak Air hingga PPB Bakal Naik, Warga DKI Makin Sulit Punya RumahPajak Air hingga PPB Bakal Naik, Warga DKI Makin Sulit Punya RumahSenin 28 Mei 2018 14:06Ridha Anantidibaca 792 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji peningkatan besaran pajak, salah satunya pajak air tanah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan mengatakan, Pemprov DKI juga menyoroti besaran pajak bumi dan bangunan (PBB).selengkapnya

 Ini alasan Pemprov DKI usulkan kenaikan pajak kendaraan baruIni alasan Pemprov DKI usulkan kenaikan pajak kendaraan baruJumat 8 Feb 2019 11:07Ridha Anantidibaca 632 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5 persen dari harga kendaraan. Tarif pajak saat ini yakni 10%.selengkapnya

 Pemprov DKI usulkan kenaikan tarif pajak kendaraan baru sebesar 12,5%Pemprov DKI usulkan kenaikan tarif pajak kendaraan baru sebesar 12,5%Jumat 8 Feb 2019 10:56Ridha Anantidibaca 424 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak bea balik nama (BBN) 1 untuk kendaraan baru menjadi 12,5% dari harga kendaraan.selengkapnya

 Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Jangan Anggap Sepele Denda Telat Bayar Pajak Motor!Kamis 4 Apr 2019 15:48Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Pajak merupakan suatu hal yang wajib kita bayarkan untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan masyarakat umum, itulah mengapa semua warga negara Indonesia wajib membayar pajak.selengkapnya

 Tindak Reklame Penunggak Pajak, Anies: DKI Tak Khawatir Kekurangan PADTindak Reklame Penunggak Pajak, Anies: DKI Tak Khawatir Kekurangan PADSenin 22 Okt 2018 14:42Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI menindak tegas sejumlah papan reklame yang sudah tidak berizin dan menunggak pajak di Jakarta. Tercatat ada 60 titik reklame yang akan dibongkar dan diberi peringatan, salahsatunya di dekat gedung KPK, Jakarta Selatan.selengkapnya

 Capai Target Pajak Rp1,47 T, BPRD DKI Rutin Lakukan Razia KendaraanCapai Target Pajak Rp1,47 T, BPRD DKI Rutin Lakukan Razia KendaraanSelasa 27 Nov 2018 15:54Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya, PT Jasa Raharja, Bank DKI dan Diskominfo DKI Jakarta meningkatkan razia kendaraan bermotor, terkait pengesahan STNK serta sosialisasi program penghapusan sanksi pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sanksi administrasi bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di seluruh wilayah DKI Jakarta.selengkapnya

 Pemutihan Pajak Kendaraan Bakal Pengaruhi Penerimaan APBD DKIPemutihan Pajak Kendaraan Bakal Pengaruhi Penerimaan APBD DKIJumat 6 Jul 2018 15:19Ridha Anantidibaca 631 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana melakukan pemutihan pajak kendaraan di DKI Jakarta. Rencana tersebut dinilai berpengaruh terhadap penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di ibu kota.selengkapnya

 Ingat Denda Dua Persen Bila Terlambat Bayar Pajak KendaraanIngat Denda Dua Persen Bila Terlambat Bayar Pajak KendaraanJumat 28 Jun 2019 09:43Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Pemilik kendaraan belakangan disibukkan dengan informasi kenaikan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang direncanakan naik. Namun ada beberapa biaya lain yang sebenarnya juga perlu mendapat perhatian saat memiliki kendaraan.selengkapnya

 Mulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanMulai Hari Ini Warga DKI Terbebas dari Denda Pajak KendaraanKamis 15 Nov 2018 11:08Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor berupa denda. Kebijakan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (15/11/2018).selengkapnya

 Pemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Kejar Tunggakan Rp600 MiliarPemkot Surabaya Bebaskan Denda PBB Kejar Tunggakan Rp600 MiliarSelasa 2 Apr 2019 14:11Ridha Anantidibaca 698 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan program penghapusan denda Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) guna mengejar tunggakan pajak pokok yang mencapai Rp600 miliar sejak 1994 - 2018.selengkapnya

 Bekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanBekasi Hapus Denda Pajak Bumi dan BangunanSenin 14 Okt 2019 13:59Ridha Anantidibaca 894 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bekasi, Jawa Barat menghapus denda piutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mulai 1 Oktober hingga 31 Desember 2019. Tujuan penghapusan tersebut untuk mempercepat penerimaan pendapatan dari sektor tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :