Perjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissPerjanjian MLA Tak Kuat Jadi Dasar RI Cari WP yang `Kabur` ke SwissKamis 7 Feb 2019 15:07Ridha Anantidibaca 881 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyatakan, perjanjian Mutual Legal Assistance/MLA atau Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Indonesia dengan Swiss, saat ini belum kuat dijadikan dasar untuk memburu para wajib pajak kategori pengemplang yang melarikan dananya ke Swiss.selengkapnya

 Puluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarPuluhan Mobil Mewah Tunggak Pajak Senilai Rp4 MiliarJumat 28 Des 2018 11:07Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Puluhan kendaraan mewah di Jakarta Barat masih menunggak pajak. Saat ini Samsat Jakarta Barat terus mengejar pemilik ken daraan supaya secepatnya melunasi pajak sebelum masa pemutihan pajak habis pada 31 Desember mendatang.selengkapnya

 Samsat Jakarta Barat Buru Mobil Mewah Penunggak PajakSamsat Jakarta Barat Buru Mobil Mewah Penunggak PajakKamis 27 Des 2018 15:37Ridha Anantidibaca 734 kaliSemua Kategori

Mendekati hari-hari terakhir penunggak pajak Senin 31 Desember 2018. Samsat Jakarta Barat memburu sejumlah pemilik mobil mewah penunggak pajak.selengkapnya

 Penyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuPenyebab Insentif Fiskal Pemerintah Belum LakuSenin 26 Nov 2018 14:15Ridha Anantidibaca 491 kaliSemua Kategori

Pemerintah lewat Kementerian Keuangan sudah menerbitkan insentif fiskal yang bisa dimanfaatkan para investor. Dana dari investor pun diharapkan bisa mendorong roda perekonomian nasional.selengkapnya

 Apindo Apresiasi Penetapan PPh Final UMKM 0,5 persenApindo Apresiasi Penetapan PPh Final UMKM 0,5 persenSenin 25 Jun 2018 14:06Ridha Anantidibaca 629 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengapresiasi langkah pemerintah dalam meluncuran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang keringan pajak penghasilan (PPh) bagi UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) menjadi 0,5%.selengkapnya

 Wakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranWakil Ketua DPR Ingatkan Pemerintah Agar Tax Amnesty Tidak Salah SasaranKamis 1 Sep 2016 15:02Administratordibaca 954 kaliSemua Kategori

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon meminta agar pelaksanaan UU pengampunan pajak‎ (tax amnesty) tidak salah sasaran. Hal itu harus dimanfaatkan para orang-orang kaya yang berada di luar negeri dan tidak membayar pajak.selengkapnya

 Presiden Jokowi Tidak Khawatir Gugatan UU Amnesti PajakPresiden Jokowi Tidak Khawatir Gugatan UU Amnesti PajakSelasa 9 Ags 2016 08:35Administratordibaca 751 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir adanya permohonan pengujian kembali Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) atau amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

 BTN Alokasikan Dana Repatriasi untuk Program 1 Juta RumahBTN Alokasikan Dana Repatriasi untuk Program 1 Juta RumahSelasa 9 Ags 2016 07:43Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk telah mendapatkan izin sebagai bank persepsi untuk program amnesti pajak. Pemerintah melalui Menteri Keuangan RI telah menyetujui Bank BTN sebagai administrator Rekening Dana Nasabah (RDN) yang merupakan salah satu syarat penunjukan bank sebagai gateway dalam menerima dana repatriasi amnesti pajak.selengkapnya

 AMNESTI PAJAK:Tebusan Pajak Di Bali Baru Rp1 MiliarAMNESTI PAJAK:Tebusan Pajak Di Bali Baru Rp1 MiliarRabu 3 Ags 2016 10:58Administratordibaca 1101 kaliSemua Kategori

Sebanyak 7 wajib pajak di Bali akhirnya mengajukan deklarasi amnesti pajak dengan nilai total Rp50 miliar dan dana tebusan mencapai Rp1 miliar. Kakanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Bali Nader Sitorus optimistis jumlah wajib pajak yang memanfaatkan tax amnesty‎ tersebut akan terus meningkat seiring adanya sosialisasi.selengkapnya

 Ini Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestyIni Kategori Wajib Pajak yang Tak Bisa Ikut Program Tax AmnestySenin 25 Jul 2016 15:12Administratordibaca 7423 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan setiap orang maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Namun pemerintah mengecualikan kebijakan tersebut untuk WP tertentu yang sedang terlilit masalah hukum pidana.selengkapnya

 MOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan KetinggalanMOMENTUM AMNESTI PAJAK : Pengusaha Daerah Jangan KetinggalanRabu 20 Jul 2016 14:00Administratordibaca 1219 kaliSemua Kategori

Daerah meyakini pemberlakuan program pengampunan pajak akan menggenjot aliran dana ke industri riil berupa investasi langsung dan peningkatan pendapatan pajak pemerintah.selengkapnya

 Realisasi insentif pajak hingga baru 6,8%, ini penyebabnya menurut MenkeuRealisasi insentif pajak hingga baru 6,8%, ini penyebabnya menurut MenkeuSenin 22 Jun 2020 14:18Ridha Anantidibaca 308 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menggelontorkan insentif pajak dalam rangka mendukung dunia usaha terhadap dampak ekonomi yang disebabkan corona virus disease 2019 (Covid-19). Sayangnya belum banyak wajib pajak (WP) yang memanfaatkan insentif ini. Hingga Mei 2020, realisasi insentif pajak baru mencapai 6,8% dari anggaran atau setara Rp 8,2 triliunselengkapnya

 Sri Mulyani Rinci Ketentuan Aktiva Tetap Dalam Tax AllowanceSri Mulyani Rinci Ketentuan Aktiva Tetap Dalam Tax AllowanceRabu 19 Feb 2020 14:17Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempertegas tata cara penggantian aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang bisa mendapatkan fasilitas tax allowance.selengkapnya

 Rekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaRekening nasabah diintip, Kantor Pajak harus jamin privasi masyarakat terjagaSenin 2 Des 2019 14:50Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Kantor pajak kini bisa langsung mengakses data informasi rekening di atas Rp 1 miliar. Wewenang inilah yang dimanfaatkan otoritas pajak untuk memperluas basis Wajib Pajak (WP).selengkapnya

 Cegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKCegah Kebocoran Penerimaan Cukai Rokok, Pemerintah Wajib Gandeng KPKRabu 28 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 279 kaliSemua Kategori

Pemerintah diminta menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah kebocoran penerimaan cukai dari industri hasil tembakau (IHT) yang bernilai triliunan. KPK dinilai dapat memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam mengevaluasi kebijakan tarif cukai rokok.selengkapnya

 Tanpa Aturan Teknis, Tarif Pajak UMKM 0,5% Bisa MultitafsirTanpa Aturan Teknis, Tarif Pajak UMKM 0,5% Bisa MultitafsirRabu 4 Jul 2018 15:49Ridha Anantidibaca 1067 kaliSemua Kategori

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan penurunan pajak penghasilan (PPh) final bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dari 1% menjadi 0,5% dinilai belum bisa dimanfaatkan optimal, Sebab belum ada aturan teknis.selengkapnya

 DJP Iming-imingi Ini Untuk Pikat Wajib PajakDJP Iming-imingi Ini Untuk Pikat Wajib PajakKamis 19 Apr 2018 08:51Ridha Anantidibaca 409 kaliSemua Kategori

DJP akan berusaha untuk membuat peraturan yang lebih mudah, jelas dan sederhana sehingga momentum kepatuhan wajib pajak (WP) yang telah meningkat dapat dimanfaatkan.selengkapnya

 Menkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanMenkeu minta barang milik negara `menganggur` dimanfaatkanSenin 6 Nov 2017 11:51Ajeng Widyadibaca 400 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta kementerian dan lembaga untuk mendorong optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) agar tidak "menganggur" dan bisa memberikan nilai tambah.selengkapnya

 Jokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetJokowi: Tax Amnesty Soal Kesadaran, Bukan TargetSelasa 6 Des 2016 11:43Ajeng Widyadibaca 816 kaliSemua Kategori

Memasuki periode kedua pelaksanaan tax amnesty, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali melakukan sosialisasi ke berbagai kota di Indonesia. Sosialisasi dilakukan karena melihat potensi yang masih sangat besar yang sebenarnya bisa dimanfaatkan.selengkapnya

 Presiden minta anggota REI ikut amnesti pajakPresiden minta anggota REI ikut amnesti pajakSelasa 29 Nov 2016 13:37Ajeng Widyadibaca 763 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta anggota Real Estate Indonesia (REI) ikut Program Amnesti Pajak mengingat masih rendahnya jumlah wajib pajak yang memanfaatkan program itu pada periode pertama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :