Ini Penyebab Rendahnya Rasio Pajak IndonesiaIni Penyebab Rendahnya Rasio Pajak IndonesiaSenin 29 Jul 2019 09:29Ridha Anantidibaca 2388 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) baru saja merilis Revenue Statistic in Asia and Pasific Economies 2019 yang kemudian menempatkan tax ratio Indonesia di posisi paling buncit.selengkapnya

 Rasio penerimaan pajak Indonesia paling rendah dari negara lainRasio penerimaan pajak Indonesia paling rendah dari negara lainJumat 26 Jul 2019 14:17Ridha Anantidibaca 1221 kaliSemua Kategori

Dalam laporan terbarunya, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mengungkapkan faktor-faktor penentu tinggi rendahnya rasio pajak (tax ratio) di berbagai negara, terutama di kawasan Asia dan Pasifik.selengkapnya

 `Penarikan Pajak Digital Bisa Melalui PPN atau PPh Badan``Penarikan Pajak Digital Bisa Melalui PPN atau PPh Badan`Rabu 17 Jul 2019 14:53Ridha Anantidibaca 524 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai, skema penarikan pajak digital yang paling sesuai dengan ekosistem bisnis di Indonesia adalah melalui Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sebab, pemerintah atau pihak yang akan melakukan penarikan pajak cukup mengecek jumlah transaksinya.selengkapnya

 EY Ajak Entrepreneur dan UMKM Taat PajakEY Ajak Entrepreneur dan UMKM Taat PajakSelasa 16 Jul 2019 15:44Ridha Anantidibaca 1113 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyelenggarakan Business Development Services (BDS) Fair 2019, sebuah program tahunan yang diselenggarakan sejak tahun 2015.selengkapnya

 Kementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijauKementerian LHK jalin kerja sama dengan OECD untuk optimalkan potensi pajak hijauKamis 11 Jul 2019 14:19Ridha Anantidibaca 628 kaliSemua Kategori

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerjasama dengan Organisation for Economic Co-orperation and Development (OECD) akan mengoptimalisasikan pajak hijau.selengkapnya

 Pajak Perusahaan Digital Masih Jadi Perdebatan GlobalPajak Perusahaan Digital Masih Jadi Perdebatan GlobalSelasa 9 Jul 2019 11:43Ridha Anantidibaca 394 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menunggu hasil studi The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk menetapkan skema pengenaan pajak bagi industri digital. OECD diminta negara-negara G20 untuk melakukan kajian skema pemungutan tersebut.selengkapnya

 Insentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiInsentif Pajak Tidak Nendang untuk Pertumbuhan InvestasiJumat 21 Jun 2019 14:01Ridha Anantidibaca 374 kaliSemua Kategori

Ekonom Institute Development of Economic and Finance (Indef) Abdul Manap Pulungan menilai, rencana pemerintah melalui insentif pajak kurang cukup mendorong pertumbuhan investasi di Indonesia. Salah satunya disebabkan oleh iklim global yang masih kurang baik akibat perang dagang. Selain itu, negara lain, terutama Vietnam, jauh lebih menarik bagi investor.selengkapnya

 Tambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraTambah 3 Negara, Profil Transfer Pricing OECD Kini Jadi 55 NegaraKamis 20 Jun 2019 10:22Ridha Anantidibaca 614 kaliSemua Kategori

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) memperluas profil transfer pricing dari 52 negara menjadi 55 negara.selengkapnya

 Cara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGsCara Sri Mulyani Mobilisasi Dana untuk SDGsSenin 15 Apr 2019 14:21Ridha Anantidibaca 594 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memiliki cara untuk memobilisasi dana Sustainable Development Goals (SDGs) atau dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Sri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSri Mulyani Andalkan Skema Pembiayaan Campuran Mobilisasi Dana SDGsSenin 15 Apr 2019 13:37Ridha Anantidibaca 502 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memaparkan bagaimana Indonesia memobilisasi dana untuk Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan aksi filantropi.selengkapnya

 Ini Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiIni Dampak Kawasan Berikat dan KITE untuk EkonomiKamis 21 Feb 2019 15:55Ridha Anantidibaca 1390 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Tuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporTuai Hasil Positif, Bea Cukai Rilis Survei Dampak Ekonomi Fasilitas Kawasan Berikat & Kemudahan ImporSelasa 19 Feb 2019 13:56Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Bea Cukai secara resmi merilis survei manfaat ekonomi yang dihasilkan oleh fasilitas Kawasan Berikat (KB) dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), hasil kerja sama antara Bea Cukai dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan University Network for Indonesia Export Development (UNIED).selengkapnya

 Insentif Pajak R&D Segera Meluncur Akhir Tahun IniInsentif Pajak R&D Segera Meluncur Akhir Tahun IniSelasa 13 Nov 2018 09:58Ridha Anantidibaca 444 kaliSemua Kategori

Insentif pajak berupa super deductible tax bagi pelaku industri yang berinvestasi di pendidikan vokasi dan research & development (R&D) diperkirakan meluncur sebelum tahun berganti.selengkapnya

 Risiko Penurunan Penerimaan Pajak Masih Tinggi, Ini SebabnyaRisiko Penurunan Penerimaan Pajak Masih Tinggi, Ini SebabnyaJumat 29 Jun 2018 10:18Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Wakil Direktur Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Eko Listiyanto memperkirakan penerimaan negara tahun ini masih dibayangi risiko shortfall atau penurunan penerimaan pajak. Hal ini seiring dengan ancaman fluktuasi nilai tukar rupiah.selengkapnya

 Kepala BKPM Sebut Pengurang Pajak Perusahaan Inovatif Sebesar 200%Kepala BKPM Sebut Pengurang Pajak Perusahaan Inovatif Sebesar 200%Jumat 6 Apr 2018 11:18Ridha Anantidibaca 481 kaliSemua Kategori

Pemerintah sedang menyiapkan insentif pajak berupa super deduction bagi perusahaan yang mengalokasikan modalnya untuk berinovasi. Nantinya, perusahaan dibolehkan menambah komponen biaya research and development (R&D) hingga jumlah tertentu, sehingga kewajiban pajaknya berkurang.selengkapnya

 Pemerintah Wacanakan Tambahan Insentif Pajak bagi Perusahaan InovatifPemerintah Wacanakan Tambahan Insentif Pajak bagi Perusahaan InovatifKamis 5 Apr 2018 14:53Ridha Anantidibaca 565 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana meningkatkan insentif berupa pengurangan pajak kepada perusahaan inovativ yang melakukan penelitian dan pengembangan (research and development/R&D). Besaran insentifnya bisa melebihi 100%, sehingga disebut super deduction.selengkapnya

 Pemerintah rampungkan insentif pajak litbangPemerintah rampungkan insentif pajak litbangKamis 5 Apr 2018 10:12Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin segera merampungkan desain insentif pajak berupa pengurangan pembiayaan bagi perusahaan yang mengalokasikan anggaran untuk penelitian dan pengembangan atau litbang (Research and Development/R&D) dan pendidikan vokasi.selengkapnya

 Regulasi Pajak Dinilai Sumbang Ketimpangan Kaya MiskinRegulasi Pajak Dinilai Sumbang Ketimpangan Kaya MiskinKamis 1 Mar 2018 15:26Ridha Anantidibaca 1121 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menilai regulasi pajak yang berlaku di Indonesia telah ikut menyumbang ketimpangan.selengkapnya

 Perusahaan Akan Diberi Potongan Pajak jika Lakukan InovasiPerusahaan Akan Diberi Potongan Pajak jika Lakukan InovasiJumat 2 Feb 2018 15:54Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyatakan, perusahaan yang melakukan inovasi dalam bentuk Research and Development (R&D) akan diberikan tax allowance atau potongan pajak.selengkapnya

 Keseimbangan pajak bisnis digital di OECDKeseimbangan pajak bisnis digital di OECDSenin 6 Feb 2017 09:49Ajeng Widyadibaca 602 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia akan mengusulkan penyeimbangan hak pemajakan bisnis digital antar negara kepada anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Usulan ini dilayangkan karena selama ini banyak potensi pajak negara berkembang hilang dari pajak bisnis digital.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :