Tax Amnesty, Perlukah Ditjen Pajak Terbitkan Aturan?Tax Amnesty, Perlukah Ditjen Pajak Terbitkan Aturan?Kamis 1 Sep 2016 16:00Administratordibaca 713 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengeluarkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan turunan dari UU tax amnesty atau pengampunan pajak. Hanya saja, PMK ini ternyata belum berhasil menjawab keresahan masyarakat.selengkapnya

 Alasan Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru Tax AmnestyAlasan Dirjen Pajak Keluarkan Aturan Baru Tax AmnestyRabu 31 Ags 2016 07:49Administratordibaca 1624 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengungkapkan alasan dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Padahal, UU Tax Amnesty sudah disahkan dan mulai berlaku pada Juli 2016 lalu.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tak Pernah Paksa WNI Ikut Tax AmnestyDirjen Pajak Tak Pernah Paksa WNI Ikut Tax AmnestySelasa 30 Ags 2016 20:15Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menegaskan tak pernah memaksa Warga Negara Indonesia (WNI) supaya ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Tax amnesty merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah membayar pajak sebelum era keterbukaan informasi di 2018.selengkapnya

 Peminat Tax Amnesty di Jateng Masih MinimPeminat Tax Amnesty di Jateng Masih MinimRabu 3 Ags 2016 13:55Administratordibaca 729 kaliSemua Kategori

Sejak diberlakukan pada awal Juli 2016, jumlah masyarakat yang memanfaatkan program tax amnesty atau pengampunan pajak masih minim. Bahkan di Kanwil DJP Jateng II sendiri, jumlah masyarakat yang memanfaatkan program ini bisa dihitung jari atau hanya belasan orang.selengkapnya

 JK: Jangan Khawatir, Sensus Ekonomi Tak Menjurus ke PajakJK: Jangan Khawatir, Sensus Ekonomi Tak Menjurus ke PajakJumat 27 Mei 2016 16:12Administratordibaca 1225 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat dan pengusaha tidak usah takut pada sensus ekonomi. JK mengatakan, masyarakat atau pengusaha tak perlu khawatir data terkait pajaknya dipublikasikan saat ikut dalam Sensus Ekonomi 2016 yang digelar oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan ini.selengkapnya

 Penggratisan Pajak Tiket Tingkatkan Animo Menonton AGPenggratisan Pajak Tiket Tingkatkan Animo Menonton AGKamis 7 Jun 2018 12:50Ridha Anantidibaca 267 kaliSemua Kategori

Kebijakan Pemprov DKI membebaskan pajak tiket untuk semua cabang olahraga (cabor) yang dipertandingkan di Asian Games (AG) 2018 didukung anggota dewan. Anggota Fraksi Gerindra Prabowo Sunirman menilai kebijakan tersebut dapat meningkatkan animo masyarakat.selengkapnya

 Ada Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakAda Enam Variabel Menentukan Tingkat Kepatuhan Bayar PajakRabu 22 Feb 2017 09:42Ajeng Widyadibaca 619 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak, Ken Dwijugiasteadi ‎mengungkapkan ada enam variabel yang membuat masyarakat tidak patuh membayar pajak.selengkapnya

 Jokowi Tegaskan Tax Amnesty Bukan KewajibanJokowi Tegaskan Tax Amnesty Bukan KewajibanRabu 31 Ags 2016 07:37Administratordibaca 747 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan program pengampunan pajak (tax amnesty) bukanlah sebuah kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini guna menjawab keresahan masyarakat terkait program yang belum lama ini digulirkan.selengkapnya

 Tiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakTiga Kelompok Masyarakat yang tidak Wajib Ikut Amnesti PajakRabu 31 Ags 2016 07:01Administratordibaca 5225 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2016 tentang Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Beleid ini diterbitkan salah satunya untuk menjawab keresahan masyarakat kecil atas kebijakan amnesti pajak.selengkapnya

 Logika Hukum Pengampunan PajakLogika Hukum Pengampunan PajakRabu 21 Des 2016 10:15Ajeng Widyadibaca 1298 kaliSemua Kategori

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas pengujian UU Pengampunan Pajak (UUPP) No. 11 Tahun 2016 telah membuktikan bahwa logika hukum memahami UUPP telah memberi kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Pengujian UUPP yang diajukan beberapa pihak memberi pelajaran pentingnya logika hukum dipahami dengan benar.selengkapnya

 Pembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMPembangunan Infrastruktur Harus Sejalan dengan Kesiapan SDMSabtu 2 Jul 2016 09:08Administratordibaca 1330 kaliSemua Kategori

Pembangunan infrastruktur berjalan besar-besaran. Sementara realisasi penerimaan pajak yang merupakan bahan bakar pembangunan diperkirakan jauh dari targetnya.selengkapnya

 Pakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahPakai Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Lebih MudahKamis 24 Sep 2020 16:29Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Di tengah pandemi Covid-19 seluruh sektor pelayanan publik dituntut beradaptasi dengan kebiasaan dan tatanan kehidupan baru untuk mencegah penyebaran virus. Sebab itu, strategi atau inovasi melalui teknologi diperlukan untuk menghindari kerumunan dan mengurangi interaksi antarorang.selengkapnya

 Ini Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanIni Alasan Utama Aturan IMEI DiberlakukanKamis 1 Okt 2020 15:26Ridha Anantidibaca 514 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyebutkan bahwa aturan IMEI memiliki tujuan untuk melindungi produsen-produsen dalam negeri dalam menjaga kondisi perekonomian negara. Selain itu juga, aturan IMEI ini agar masyarakat tidak mudah tertipu dengan barang black market (BM).selengkapnya

 Menkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiMenkeu: Pajak dari Masyarakat untuk Stimulus EkonomiJumat 15 Mar 2019 14:18Ridha Anantidibaca 433 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menjelaskan, pajak yang ditarik pemerintah dari masyarakat digunakan untuk stimulasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Di antaranya untuk pembangunan infrastruktur dan pemerataan pendidikan di berbagai daerah.selengkapnya

 Yusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisYusran: Wacana Penghapusan Pajak Barang Mewah Tidak PopulisSenin 10 Des 2018 14:28Ridha Anantidibaca 306 kaliSemua Kategori

Wacana Pemerintah Pusat melalui Kementerian Bidang Kemaritiman menghapus Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM) seperti apartemen, pesawat, kapal pesiar dan yacth dinilai tidak populis.selengkapnya

 Intip Transaksi Kartu Kredit, Takkan Dikenai PajakIntip Transaksi Kartu Kredit, Takkan Dikenai PajakJumat 20 Mei 2016 20:45Administratordibaca 1066 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan pada tanggal 23 Maret lalu telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Dalam kebijakan ini, Kementerian Keuangan mewajibkan 23 entitas penyedia kartu kredit, untuk melaporkan setiap data dan transaksi kartu kredit kepadaselengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiTOP OF THE WEEK: Program Entaskan Kemiskinan hingga Pajak RI Tak SeksiSenin 18 Apr 2016 10:53Administratordibaca 1308 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Diantaranya ada beberapa program sinergi yang bakal dijalankan pemerintah. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali naik pitam lantaran lamanya pembuatan sertifikat tanah. Hal ini dia temukan saat melakukan kunjungan ke Brebes. Selain itu, Okezone telah merangkum tiga berita yang paling banyak dibacaselengkapnya

 Ekonom Nilai Ada Pembenahan di Kantor PajakEkonom Nilai Ada Pembenahan di Kantor PajakKamis 6 Okt 2016 08:59Administratordibaca 658 kaliSemua Kategori

Ekonom dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Jawa Tengah, Agnes Arie Mientary Christie menyatakan sudah ada pembenahan di Kantor Pajak yang berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat.selengkapnya

 Pemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyPemerintah dan DPR Minta Mahkamah Tolak Uji Materi Tax AmnestyRabu 21 Sep 2016 11:07Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat kompak meminta Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi atau judicial review Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak yang diajukan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan kelompok masyarakat lainnya. Pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk menggugatnya.selengkapnya

 Soal Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Kata Jusuf KallaSoal Hashtag Stop Bayar Pajak, Ini Kata Jusuf KallaSenin 29 Ags 2016 07:26Administratordibaca 1578 kaliSemua Kategori

Belakangan ini, media sosial melalui akun twitter diramaikan dengan hastag stop bayar pajak. Tak jelas dari mana asal usul dari hastag tersebut. Dengan mengunakan #stopbayarpajak, netizen ramai-ramai mengajak masyarakat untuk tidak patuh terhadap aturan perpajakan di Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :