Dana repatriasi tax amnesty atau pengampunan pajak mencapai Rp 141 triliun hingga 31 Januari 2017. Pengamat menilai, dana repatriasi itu masih minim sehingga pemerintah dinilai perlu langkah persuasif untuk wajib pajak yang sudah deklarasi harta dalam tax amnesty untuk melakukan repatriasi.selengkapnya

Memasuki babak terakhir amnesti pajak, harapan agar dana warga negara Indonesia yang masih diparkir di luar negeri masuk ke dalam negeri terlihat semakin tipis. Selain dinamika politik, pemilik dana masih berpikir ulang untuk investasi ke sektor riil yang ditawarkan pemerintah.selengkapnya

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

Sejak pertengahan 2016, pemerintah membuat gebrakan dengan melaksanakan program amnesti pajak yang bertujuan untuk menambah penerimaan negara, repatriasi dana dari luar negeri, dan memperbaiki basis data perpajakan.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku masih mengkaji mengenai Undang-Undang (UU) Perpajakan. Adapun Undang-Undang (UU) yang berencana untuk dilakukan adalah KUP, UU PPH dan UU PPN.selengkapnya

“Kalau uang dalam bentuk deposito dan menjadi deklarasi dalam negeri, uangnya sudah ada di sistem perbankan cuma DJP saja yang tidak tahu.”selengkapnya

Dalam dua pekan terakhir, pemberitaan seputar komitmen beberapa pengusaha nasional untuk mengikuti Program Pengampunan Pajak menghiasi pemberitaan di hampir seluruh media.selengkapnya

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencatatkan dana repatriasi masih mencapai Rp79,4 miliar. Kendati begi, perseroan optimis dan masih menanti aksi wajib pajak kakap untuk ikut dana pengampunan pajak.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengatakan, kepastian hukum investasi yang dituangkan dalam Undang-undang (UU) tax amnesty atau pengampunan pajak merupakan hal yang sangat ditunggu oleh pengusaha dan investor. Pasalnya sejauh ini, mereka masih mengkhawatirkan tentang kepastian hukum investasi di Indonesia.selengkapnya

Sejumlah emiten memproyeksi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty belum akan berdampak signifikan terhadap penjualan properti pada paruh kedua 2016.selengkapnya

Bagi pengembang, pemberlakuan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau UU Tax Amnesty diyakini akan memperbaiki kinerja industri properti.selengkapnya

Analis pasar modal David Nathanael Sutyanto mengatakan investor saham di dalam negeri sedang menanti peraturan turunan dari UU Pengampunan Pajak sehingga dapat dengan cepat memutuskan pilihan investasinya.selengkapnya

Investor masih menanti peraturan pelaksana Kementerian Keuangan terkait tax amnesty untuk memanfaatkan kontrak pengelolaan dana (KPD) sebagai penampungan dana repatriasi. Pasalnya, Undang-Undang Pengampunan Pajak tak menyebut secara spesifik bahwa KPD dapat digunakan untuk menampung repatriasi.selengkapnya

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (Plt BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara menyatakan APBN Perubahan 2016 menunggu pembahasan RUU Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak di DPR RI. "Sebelum APBN Perubahan itu, kami ingin menanti terlebih dahulu hasil dari suatu terobosan yang kami siapkan yaitu pengampunan pajak," kata Suahasil, di Jakarta, Kamis (19/5) malam.selengkapnya

Penjualan properti residensial sepanjang awal tahun ini menunjukkan tren pelemahan yang disinyalir akibat pelambatan pertumbuhan ekonomi. Kalangan pengembang cukup terpukul, tetapi mereka masih mencoba tetap optimistis bahwa tahun ini akan terjadi pemulihan. Akankah realisasi kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty menjadi jalan keluar?selengkapnya

Rencana pemerintah memberlakukan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) tahun ini ternyata mendapat dukungan dari para pengusaha. Bahkan, para pengusaha telah menanti kebijakan tersebut untuk segera diimplementasikan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengatakan, tax amnesty memiliki daya tarik tersendiri di kalangan dunia usaha. Hanya saja, kebijakan tersebutselengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeastiadi terlihat tak sabar untuk segera menerapakan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) bagi para pengemplang pajak. Ketika ditemui di Kompleks DPR, Jakarta, Rabu (20/4/2016), Ken tampak ceria sekali. Wajahnya optimis terpancar dari pria penggenggam titel pendidikan Master of Science in Tax Auditing dari Opleidings Institute Financien, Den Haag, Belanda ini.selengkapnya

Tax amnesty alias pengampunan pajak menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling dinanti, termasuk mereka yang bermain di industri properti. Secara tidak langsung, kebijakan tersebut bakal menaikkan permintaan properti. Maklum, sejatinya banyak orang Indonesia kelebihan duit. Tapi, duit tersebut tersimpan di luar negeri. Ketika implementasi tax amnestyselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang P.S Brodjonegoro telah menetapkan Ken Dwijugiaesteadi sebagai Direktur Jenderal Pajak secara tetap atau definitif. Penetapan resmi tersebut saat ini tengah menanti surat Keputusan Presiden Joko Widodo. "Hanya menunggu Keppres saja," ujar Bambang singkat kepada CNNIndonesia.com Minggu (7/2).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya