Mardiasmo & Robert Pakpahan Dilantik Jadi Anggota Komwas PerpajakanMardiasmo & Robert Pakpahan Dilantik Jadi Anggota Komwas PerpajakanSelasa 24 Des 2019 08:18Ridha Anantidibaca 872 kaliSemua Kategori

Komite Pengawas Perpajakan diharapkan dapat memberikan input positif dalam upaya reformasi struktural di bidang tersebut.selengkapnya

 Kata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaKata pengamat pajak terkait RPP Perpajakan turunan UU Cipta KerjaJumat 22 Jan 2021 11:23Ridha Anantidibaca 669 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menerbitkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha. Calon beleid ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.selengkapnya

 Bersiap Manfaatkan Dana RepatriasiBersiap Manfaatkan Dana RepatriasiSenin 3 Okt 2016 18:45Administratordibaca 580 kaliSemua Kategori

Penerimaan dana melalui deklarasi dan restitusi aset pada tahap I program amnesti pajak lebih baik dari yang diperkirakan.selengkapnya

 Fasilitas pengurang pajak juga akan dipermudah seperti tax holidayFasilitas pengurang pajak juga akan dipermudah seperti tax holidayKamis 1 Ags 2019 14:14Ridha Anantidibaca 341 kaliSemua Kategori

Pemerintah kembali menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2015 tengang Fasilitas Pajak Penghasilan (PPh) Untuk Penanaman Modal Di Bidang-Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah tertentu. Kebijakan yang sering disebut tax allowance itu akan mempermudah proses permohonan oleh wajib pajak, hingga menambah jumlah penerimanya.selengkapnya

 Pemerintah Finalisasi 300 Industri yang Akan Nikmati Diskon PajakPemerintah Finalisasi 300 Industri yang Akan Nikmati Diskon PajakSenin 2 Jul 2018 10:02Ridha Anantidibaca 506 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memberikan pengurangan pajak atau diskon untuk 300 industri sebagai bagian dari revisi kebijakan tax allowance. Penerima diskon pajak ditentukan dalam rapat bersama melibatkan lintas kementerian.selengkapnya

 Kantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganKantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganSelasa 15 Mei 2018 14:19Ridha Anantidibaca 885 kaliSemua Kategori

Program pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan mulai berjalan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan. Data itu akan diolah untuk mendukung pengumpulan setoran pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya

 Ditjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNDitjen Pajak pantau data WP dan e-commerce di GPNRabu 6 Des 2017 10:31Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 UU Tax Amnesty Sah Konstitusional, Hilangkan Keraguan Wajib PajakUU Tax Amnesty Sah Konstitusional, Hilangkan Keraguan Wajib PajakKamis 15 Des 2016 14:54Ajeng Widyadibaca 891 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kepastian dan menghilangkan keraguan bagi Wajib Pajak (WP) yang ikut tax amnesty.selengkapnya

 Pemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakPemerintah Janji tidak akan Melakukan Ijon PajakRabu 26 Okt 2016 15:31Administratordibaca 927 kaliSemua Kategori

Pemerintah tidak akan melakukan ijon pajak untuk mengejar penerimaan pada tahun ini. Janji itu diungkapkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kepada media di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) pada Selasa (25/10).selengkapnya

 Mengampuni Pengampunan PajakMengampuni Pengampunan PajakSenin 13 Jun 2016 12:48Administratordibaca 827 kaliSemua Kategori

DPR dan pemerintah tengah membahas RUU Pengampunan Pajak. RUU ini diharapkan berlaku mulai 1 Juli 2016 dan berakhir 31 Desember 2016. DPR mematok target penerimaan dari Tax Amnesty sebesar Rp165 triliun dan dana repatriasi Rp 1.000 triliun. Jumlah yang fantastis. Bank Indonesia mentargetkan di angka Rp45 triliun, sedangkan pemerintah sejak awal memasang angka Rp60 triliun.selengkapnya

 DJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalDJP Kini Punya Direktorat Pajak InternasionalKamis 3 Mar 2016 13:06Administratordibaca 3205 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan restrukturisasi organisasi untuk meningkatkan tantangan dalam bidang administrasi perpajakan, memperkuat kapasitas perpajakan internasional serta persiapan pembentukan kelembagaan baru. Dalam rilis DJP yang diterima di Jakarta, Selasa, menyebutkan melalui restrukturisasi ini maka DJP membentuk dua unit baru setingkat eselon dua yaituselengkapnya

 Kewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraKewajiban Pencantuman Data Pembeli di e-Faktur Pajak Tuai Pro KontraRabu 27 Des 2017 14:28Ridha Anantidibaca 1470 kaliSemua Kategori

Kalangan pengusaha kembali mengeluhkan ketentuan baru perpajakan. Kali ini, terkait kewajiban bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) non-retail untuk mencantumkan identitas pembeli dalam faktur pajak elektronik (e-faktur) yang diterbitkannya.selengkapnya

 Bea Cukai Buat Alat Pemeriksa Kayu Otomatis Berbasis AndroidBea Cukai Buat Alat Pemeriksa Kayu Otomatis Berbasis AndroidRabu 13 Nov 2019 13:34Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menggandeng Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BPPI) KLHK membuat alat identifikasi kayu otomatis (AIKO). Alat ini akan mengefisiensi waktu dan keakuratan pemeriksaan barang atau produk hasil hutan.selengkapnya

 Bea Cukai Gandeng BPPI KLHK Periksa Produk Kayu dengan CepatBea Cukai Gandeng BPPI KLHK Periksa Produk Kayu dengan CepatRabu 13 Nov 2019 10:38Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Bea Cukai bekerja sama dengan Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi (BPPI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam meningkatkan efisiensi waktu dan keakuratan pemeriksaan terhadap barang hasil hutan atau produk hasil hutan.selengkapnya

 Ditjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEADitjen Pajak punya dua direktorat baru optimalkan pengumpulan data, ini kata idEASelasa 9 Jul 2019 09:26Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) resmi membentuk dua direktorat baru dalam Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, Senin (8/7). Keduanya adalah Direktorat Data Informasi Perpajakan (DDIP) serta Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi (DTIK).selengkapnya

 Sri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Reformasi PajakSri Mulyani Beberkan Alasan Pemerintah Reformasi PajakKamis 8 Feb 2018 13:46Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pemerintah yang tengah mereformasi sistem perpajakan nasional agar dapat menjangkau secara luas potensi pajak.selengkapnya

 Menkeu: GPN bisa mendorong basis data pajakMenkeu: GPN bisa mendorong basis data pajakSenin 4 Des 2017 14:35Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang akan memungkinkan sistem pembayaran yang saling interkoneksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, GPN ini bisa digunakan untuk menambah basis perpajakan.selengkapnya

 Tax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakTax Amnesty belum dongkrak jumlah Wajib PajakJumat 20 Jan 2017 14:57Ajeng Widyadibaca 1084 kaliSemua Kategori

Dua periode program amnesti pajak (tax amnesty) berjalan ternyata tidak mendongkrak kenaikan secara signifikan jumlah wajib pajak (WP). Jumlah WP yang tercatat per tanggal 1 Januari 2017 hanya sebanyak 35,82 juta WP.selengkapnya

 Jokowi Bentuk Gugus Tugas Buat Jamin Kepastian Hukum Tax AmnestyJokowi Bentuk Gugus Tugas Buat Jamin Kepastian Hukum Tax AmnestySenin 10 Okt 2016 12:49Admindibaca 798 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 2016 tentang Gugus Tugas (Task Force) Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Pengampunan Pajak pada 4 Oktober 2016 lalu.selengkapnya

 Data Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakData Nasabah Jumbo Diterima, Momentum Ubah Struktur Penerimaan PajakJumat 15 Mar 2019 15:34Ridha Anantidibaca 326 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak telah mendapatkan data nasabah asal Indonesia senilai Rp1.300 triliun dari implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (AEoI).selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :