Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Pemprov DKI Kaji Usulan Kenaikan Pajak Hiburan Jadi 40%Selasa 8 Okt 2019 11:01Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta, Faisal Syafruddin mengatakan, pihaknya akan mengkaji usulan untuk menaikkan pajak hiburan dari 25% menjadi 40%. Menurut dia, sangat dimungkinkan pajak hiburan dinaikkan sesuai permintaan dari parlemen Kebon Sirih.selengkapnya

 Banyak Pejabat Taat Lapor SPT, Ditjen Pajak Merasa TerbantuBanyak Pejabat Taat Lapor SPT, Ditjen Pajak Merasa TerbantuJumat 9 Mar 2018 09:03Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak merasa tugasnya cukup terbantu seiring dengan semakin maraknya pejabat pemerintah dan pejabat parlemen yang memberi contoh dalam melaporkan pajaknya.selengkapnya

 Pemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyPemerintah Usulkan Perubahan Tarif Tebusan Tax AmnestyRabu 25 Mei 2016 13:48Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiasteadi mengaku telah mengajukan perubahan tarif tebusan untuk kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty. Perubahan tarif tebusan tax amnesty diajukan, saat payung hukum tersebut digodok bersama di tingkat Panitia Kerja secara tertutup di parlemen pada Selasa kemarin, 24 Mei 2016.selengkapnya

 Tax Amnesty: PP Deklarasi Pajak Bertarif 4% Disiapkan Sebagai Solusi AlternatifTax Amnesty: PP Deklarasi Pajak Bertarif 4% Disiapkan Sebagai Solusi AlternatifSabtu 30 Apr 2016 15:19Administratordibaca 2334 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Deklarasi Pajak dengan tarif 4% sebagai solusi alternatif jika Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak tak diloloskan parlemen. Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan beleid deklarasi pajak itu juga akan mencakup laporan aset daerah di dalam negeri, misalnya deposito yang belum dilaporkan. Dia menegaskan, kebijakan deklarasi pajak tak seluasselengkapnya

 Tax Amnesty Dihambat, DJP Bisa Periksa Pajak Anggota DPRTax Amnesty Dihambat, DJP Bisa Periksa Pajak Anggota DPRJumat 26 Feb 2016 14:08Administratordibaca 1760 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center of Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, jika DPR menghambat pembahasan RUU tax amnesty atau pengampunan pajak, pemerintah dapat menggunakan hak kewenangannya sebagai lembaga eksekutif. "Ruang DJP (Direktorat Jenderal Pajak) adalah pemeriksaan. Jika tax amnesty diganjal DPR, tidak apa-apa, kita bisa bermain di sini," ujarnya di Jakarta, Jumatselengkapnya

 RUU Tax Amnesty Belum Disepakati Semua Fraksi DPRRUU Tax Amnesty Belum Disepakati Semua Fraksi DPRSenin 6 Jun 2016 16:07Administratordibaca 1172 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) ditarget akan diimplementasikan Bulan Juli 2016. Namun, sampai saat ini pengesahan RUU Tax Amnesty belum mencapai kata sepakat. Wakil Ketua DPR, Agus Hermanto mengatakan, saat ini panitia kerja RUU Tax Amnesty masih bekerja. “Masih belum sepakat di seluruh fraksi, masalah tax amnesty,” tutur Agus di kompleks parlemen Senayan, Jakarta,selengkapnya

 Bertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitBertemu Presiden Prancis, Jokowi Tolak Pajak Minyak SawitJumat 27 Mei 2016 20:37Administratordibaca 1252 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Prancis Francois Hollande di sela-sela pelaksanaan G7 Summit di Ise-Shima, Jepang, Jumat (27/5). Dalam pertemuan bilateral tersebut, Jokowi meminta pemerintah Prancis membatalkan rencana menaikkan pajak untuk minyak kelapa sawit impor.selengkapnya

 Wapres Kalla Pede UU Pengampunan Pajak Dimuluskan DPRWapres Kalla Pede UU Pengampunan Pajak Dimuluskan DPRJumat 27 Mei 2016 12:32Administratordibaca 982 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla optimistis, pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Tax Amnesty atau pengampunan pajak, bisa disahkan dalam waktu dekat. Mengingat secara umum dari segi substasnsi materi yang dibahas, sudah tidak ada hambatan dari parlemen. "Kami harapkan bahwa akhir bulan ini (Mei) atau setidaknya awal bulan depan (Juni) pada saat masa reses sebelum berakhir itu sudah disetujui,"selengkapnya

 Tax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluTax Amnesty, Dana dari Luar Negeri Lebih Baik Masuk DahuluKamis 12 Mei 2016 18:32Administratordibaca 1405 kaliSemua Kategori

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) akan kembali digulirkan pasca masa reses parlemen. Salah satu fokus yang akan dibahas, disinyalir terkait tarif tebusan tax amnesty yang dianggap terlalu rendah. Ketua Tim Ahli Wakil Presiden Sofjan Wanandi mengatakan, mekanisme penentuan skema tarif tax amnesty memang menjadi hak sepenuhnya pemerintah. Namun, dia menyarankan,selengkapnya

 Soal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSoal RUU Tax Amnesty, Ketua DPR Akom Bilang Ikan Sepat Ikan GabusSelasa 26 Apr 2016 21:02Administratordibaca 1071 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin menjanjikan bahwa parlemen akan berupaya agar pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty bisa segera tuntas. Politisi Partai Golkar ini mengatakan dalam perkembangan terakhir, Komisi XI DPR yang membidangi keuangan negara bersama Pemerintah akan menggelar rapat untuk pembentukan panitia kerja (Panja) RUU tersebut.selengkapnya

 Pengemplang Pajak Diampuni? Ini Kata PresidenPengemplang Pajak Diampuni? Ini Kata PresidenSelasa 26 Apr 2016 17:25Administratordibaca 1304 kaliSemua Kategori

Akhirnya, Presiden Joko Widodo buka suara tentang rencana pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang rancangannya bakal dibahas di DPR. Apa kata presiden asal Solo ini? Saat memimpin rapat terbatas (Ratas) tentang Pengampunan Pajak di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (25/4/2016), Presiden Jokowi menegaskan bahwa sikap pemerintah sudah jelas.selengkapnya

 Alasan Tax Amnesty Diterapkan Hanya 6 BulanAlasan Tax Amnesty Diterapkan Hanya 6 BulanSabtu 18 Jun 2016 08:57Administratordibaca 1291 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah menetapkan masa pelaksanaan tax amnesty selama enam bulan. Kebijakan ini masih berada dalam tahap pembahasan bersama parlemen. Lantas, apa yang menyebabkan pengampunan pajak ini hanya diterapkan selama enam bulan?selengkapnya

 Menkeu: Tax Amnesty Akan Diperpanjang hingga 9 BulanMenkeu: Tax Amnesty Akan Diperpanjang hingga 9 BulanSabtu 18 Jun 2016 07:03Administratordibaca 903 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro sore ini menemui Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo). Pertemuan ini dipimpin oleh Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani. Dalam pertemuan ini, Bambang sempat menceritakan mengenai proses pembentukan RUU Tax Amnesty. Saat ini, RUU tersebut tengah dibahas pada tingkat parlemen.selengkapnya

 Soepriyatno: RUU Pengampunan Pajak Rampung Pekan DepanSoepriyatno: RUU Pengampunan Pajak Rampung Pekan DepanKamis 16 Jun 2016 19:33Administratordibaca 933 kaliSemua Kategori

Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Pengampunan Pajak, Soepriyatno, mengungkapkan pembahasan RUU tersebut akan rampung pada pekan depan. “Pekan depan harus sudah selesai,” ujar Soepriyatno saat ditemui di Kompleks Parlemen, Kamis (16/6/2016). Politisi Partai Gerindra ini menjelaskan sejauh ini pembahasan RUU pengampunan pajak sudah sampai pada pasal 19 dari 27 pasal yang ada.selengkapnya

 Fraksi NasDem Minta Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Wajib PajakFraksi NasDem Minta Pemerintah Jamin Kerahasiaan Data Wajib PajakRabu 29 Jun 2016 13:44Administratordibaca 1180 kaliSemua Kategori

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Meski dihujani interupsi, RUU tersebut akhirnya disahkan bersamaan dengan RUU APBN-P 2017. Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) berpendapat, pengampunan pajak merupakan bagian dari reformasi perpajakan menuju sistem perpajakan yang lebih berkeadilan serta perluasan basisselengkapnya

 Amazon dan Flipkart tuntut rencana pungutan pajak India ke penjual online diturunkanAmazon dan Flipkart tuntut rencana pungutan pajak India ke penjual online diturunkanKamis 20 Feb 2020 09:14Ridha Anantidibaca 492 kaliSemua Kategori

Rencana India memajaki pemilik toko online di platform marketplace menuai penolakan dari industri ritel online. Amazon dan Flipkart yang dimiliki oleh Walmart termasuk di antara pelaku industri yang menuntut India mengurangi rencana pungutan pajak ke penjualan pihak ketiga di platform mereka.selengkapnya

 Tax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatTax Amnesty Jadi Kebijakan Ekonomi yang Menyita Perhatian MasyarakatSelasa 27 Des 2016 10:41Ajeng Widyadibaca 845 kaliSemua Kategori

Program Pengampunan Pajak (tax amnesty) menjadi kebijakan yang menyita perhatian seluruh kalangan masyarakat pada tahun ini, baik itu pro maupun kontra.selengkapnya

 Tarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyTarik-ulur Partai di Detik Akhir Keputusan Tax AmnestyJumat 24 Jun 2016 08:33Administratordibaca 1099 kaliSemua Kategori

Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak telah berjalan sebulan lebih. Namun pembahasan kebijakan tax amnesty di Dewan Perwakilan Rakyat ini terseok-seok. Padahal, pemerintah berharap aturan tersebut segera disahkan untuk mengejar pemasukan dari tarif tebusan hingga Rp 165 triliun.selengkapnya

 APBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak BrexitAPBNP 2016 dan Tax Amnesty Dinilai Mampu Tahan Dampak BrexitJumat 1 Jul 2016 14:53Administratordibaca 1105 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menyatakan disetujuinya RUU APBN-Perubahan 2016 dan Pengampunan Pajak oleh parlemen telah menstimulus penguatan nilai tukar rupiah Selasa ini.selengkapnya

 DANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siapDANA PENGAMPUNAN PAJAK : Sektor Riil Bersiap-siapRabu 29 Jun 2016 21:41Administratordibaca 1255 kaliSemua Kategori

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah memetakan sejumlah proyek infrastruktur yang dapat menyerap dana yang akan masuk ke dalam negeri sebagai dampak dari pengesahan RUU Pengampunan Pajak. Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan beberapa proyek seperti jalan tol Trans Sumatera, Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dan bendungan berpotensi listrik dapat memanfaatkanselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :