Perbesar Basis Pembayar Pajak untuk PembangunanPerbesar Basis Pembayar Pajak untuk PembangunanAhad 12 Jun 2016 21:17Administratordibaca 670 kaliSemua Kategori

Tax Amnesty akan membantu menambah pendapatan negara. Namun langkah tersebut tidak menyelesaikan kebutuhan pendanaan untuk membangun Indonesia. Begitulah penuturan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo saat menjadi pembicara dalam seminar bertajuk Tax Amnesty, Peluang atau Ancaman di BTC Fashion Mall, Kota Bandung, Sabtu (11/6).selengkapnya

 Masih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahMasih Banyak `Buronan` Pengemplang Pajak Triliunan RupiahRabu 11 Mei 2016 12:58Administratordibaca 1332 kaliSemua Kategori

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jabar I Yoyok Satiotomo mengungkapkan, masih banyak pengusaha nakal lain yang menunggak pajak dengan nominal cukup besar. Untuk tahun ini, baru HS yang dikenai sanksi sandera, tapi tak menutup kemungkinan ada pengusaha lain yang akan ‘bernasib’ sama.selengkapnya

 Bea Cukai Musnahkan Barang-Barang Ilegal Sebagai Upaya Nyata Lindungi MasyarakatBea Cukai Musnahkan Barang-Barang Ilegal Sebagai Upaya Nyata Lindungi MasyarakatKamis 11 Jul 2019 09:48Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Menjalankan tugas sebagai Community Protector Bea Cukai terus berupaya dalam memberantas peredaran dan penyelundupan barang ilegal di Indonesia.selengkapnya

 Begini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangBegini Jurus Sri Mulyani Berantas Kasus Pencucian UangSenin 18 Jan 2021 14:04Ridha Anantidibaca 338 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pelaksanaan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPU dan TPPT) yang terkait dengan tugas Kementerian Keuangan.selengkapnya

 Kasus Penipuan Mengutip Nama Bea dan Cukai Meningkat TajamKasus Penipuan Mengutip Nama Bea dan Cukai Meningkat TajamRabu 4 Mar 2020 14:11Ridha Anantidibaca 419 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menghimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati atas penipuan yang mengatasnamakan DJBC.selengkapnya

 Pakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilPakai Gross Split, Perusahaan Migas Tunggu Aturan Tambahan Bagi HasilSelasa 2 Jan 2018 09:32Ridha Anantidibaca 505 kaliSemua Kategori

Pelaku minyak dan gas bumi (migas) yang tergabung dalam Indonesian Petroleum Association (IPA) menyambut baik terbitnya PP Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. IPA menilai aturan tersebut cukup mengakomodir beberapa masukan pelaku migas mengenai perpajakan gross split.selengkapnya

 SKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitSKK Migas: Investor Tunggu Aturan Pajak Skema Gross SplitJumat 8 Des 2017 09:06Ridha Anantidibaca 857 kaliSemua Kategori

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan bahwa adanya aturan kontrak bagi hasil gross split tidak lantas membuat investor minyak dan gas (migas) takut untuk berinvestasi di Indonesia.selengkapnya

 Cadev September 2016 Naik Dibanding AgustusCadev September 2016 Naik Dibanding AgustusSabtu 8 Okt 2016 13:03Admindibaca 1203 kaliSemua Kategori

Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Arbonas Hutabarat, mengatakan, peningkatan tersebut terutama dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan devisa migas, penarikan pinjaman luar negeri pemerintah, dan hasil lelang Surat Berharga Bank Indonesia (SBBI) valas. Di mana, jumlahnya melampaui kebutuhan devisa untuk pembayaran utang luar negeri pemerintah dan SBBI valas jatuh tempo.selengkapnya

 Kalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunKalau Tak Ada Tax Amnesty, Belanja K/L Dipotong Rp 250 TriliunRabu 8 Jun 2016 09:51Administratordibaca 913 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga terancam dipotong lebih signifikan sebesar Rp 250 triliun apabila pengampunan pajak (tax amnesty) gagal terealisasi tahun ini. Jumlah tersebut jauh lebih besar dari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memerintahkan penghematan anggaran Rp 50,6 triliun di RAPBN-P 2016.selengkapnya

 Pajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiPajak penghasilan bunga obligasi pemerintah dinilai masih terlalu tinggiSenin 24 Sep 2018 09:41Ridha Anantidibaca 546 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi pemerintah. Hal ini dilakukan lantaran bunga obligasi mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dari para investor dalam lelang.selengkapnya

 Pilih Tax Amnesty atau Dipenjara 6 Bulan?Pilih Tax Amnesty atau Dipenjara 6 Bulan?Rabu 19 Okt 2016 10:07Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Pemerintah berbaik hati dengan memberi pengampunan pada wajib pajak yang selama ini belum melaporkan hartanya dengan baik. Pengampunan tersebut berupa kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

 Sri Mulyani belum pastikan hasil evaluasi kebijakan pajak bunga obligasiSri Mulyani belum pastikan hasil evaluasi kebijakan pajak bunga obligasiSelasa 25 Sep 2018 11:18Ridha Anantidibaca 715 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah membahas rencana revisi aturan pajak penghasilan (PPh) final dari bunga obligasi pemerintah. Pembahasan ini akibat bunga obligasi yang mempengaruhi permintaan imbal hasil atau bunga yang lebih tinggi dalam lelang.selengkapnya

 Posisi Dirjen Pajak Masih Belum Difinitif, Menkeu: Tunggu Pengumumannya.Posisi Dirjen Pajak Masih Belum Difinitif, Menkeu: Tunggu Pengumumannya.Rabu 3 Feb 2016 14:59Administratordibaca 1278 kaliSemua Kategori

Kejelasan posisi definitif Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sampai saat ini masih abu-abu. Pasca mundurnya Sigit Priadi Pramudito pada awal Desember 2015 lalu, posisi dirjen ditempati Ken Dwijugiasteadi yang didaulat sebagai Pelaksana Tugas (plt) Dirjen Pajak sementara.selengkapnya

 BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBBPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBJumat 13 Jan 2017 09:21Ajeng Widyadibaca 1785 kaliSemua Kategori

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.selengkapnya

 Reformasi Perpajakan, Pesan Penting DJP di CFD DagoReformasi Perpajakan, Pesan Penting DJP di CFD DagoSenin 15 Jul 2019 11:37Ridha Anantidibaca 519 kaliSemua Kategori

Memperingati Hari Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Jawa Barat I bersama 10 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) se-Bandung Raya dan sekitarnya, menggelar kegiatan Senam Sehat di area Car Free Day (CFD) Dago, Minggu (14/7/2019).selengkapnya

 Wamenkeu Mo Dorong Penguatan Sinergi DJP dan DJBCWamenkeu Mo Dorong Penguatan Sinergi DJP dan DJBCSelasa 11 Okt 2016 11:05Admindibaca 842 kaliSemua Kategori

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat 1, Gedung Keuangan Negara, Bandung ini dipimpin Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo, dihadiri Inspektur Jenderal KA Badaruddin, Staf Ahli bidang Kebijakan Penerimaan Negara Astera Primanto Bhakti, para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dan Direktorselengkapnya

 19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak?19 Juta Kendaraan di Jabar, Berapa Jumlah Penunggak Pajak?Senin 6 Ags 2018 14:44Ridha Anantidibaca 672 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan kendaraan di Jawa Barat terus meningkat. Bahkan setiap tahunnya tak kurang dari 1,3 juta sepeda motor motor dan mobil dibeli oleh warga. Sayangnya hal itu tidak dibarengi dengan ketaatan warga untuk membayar pajak.selengkapnya

 Pelaku UMKM Wajib Punya NPWPPelaku UMKM Wajib Punya NPWPSabtu 17 Des 2016 11:03Ajeng Widyadibaca 4247 kaliSemua Kategori

Para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diwajibkan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP), sebagai syarat untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR). Meski begitu belum banyak pelaku UMKM di wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi yang memiliki NPWP.selengkapnya

 Amnesti Pajak, Jokowi: Kita Buka-bukaan Bagaimana?Amnesti Pajak, Jokowi: Kita Buka-bukaan Bagaimana?Selasa 9 Ags 2016 07:56Administratordibaca 991 kaliSemua Kategori

Presiden RI Joko Widodo berupaya meyakinkan ribuan pengusaha di Jawa Barat dan Banten yang hadir dalam Sosialisasi Amnesti Pajak di Ballroom Hotel Intercontinental, Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 8 Agustus 2016. Dia mendorong para pengusaha mengikuti program pengampunan pajak dan memastikan mereka yang ikut akan mendapatkan kenyamanan.selengkapnya

 Pelayanan di Kantor Bea Cukai Jabar Bersertifikat ISOPelayanan di Kantor Bea Cukai Jabar Bersertifikat ISORabu 30 Jan 2019 11:17Ridha Anantidibaca 697 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) Jabar baru saja menerima sertifikat manajemen mutu ISO 9001:2015. Sertifikasi ini menjadi satu-satunya untuk tingkat kanwil se-Indonesia.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :