Pemprov Kaji Kenaikan Pajak Air TanahPemprov Kaji Kenaikan Pajak Air TanahJumat 23 Mar 2018 11:41Ridha Anantidibaca 665 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang mengkaji kenaikan pajak air tanah untuk daerah-daerah yang sudah dialiri pipa PD PAM Jaya. Kenaikan itu akan diikuti dengan pemberian insentif untuk memastikan warga DKI beralih menggunakan air PAM.selengkapnya

 Pajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinPajak Berpotensi Hilang, JRPP Dukung Penertiban Minimarket Tak BerizinRabu 28 Feb 2018 15:06Ridha Anantidibaca 591 kaliSemua Kategori

Jakarta Research and Public Policy (JRPP) mendukung langkah Pemprov DKI Jakarta yang akan menertibkan 3.000 minimarket di Jakarta. Sebab, jelas JRPP, sebagian besar minimarket di Jakarta tak berizin dan ini merugikan Pemprov DKI Jakarta akibat potensi pajak yang hilang.selengkapnya

 Pemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunPemprov Papua Tagih Freeport Bayar Tunggakan Pajak Rp 3 TriliunJumat 27 Jan 2017 14:39Ajeng Widyadibaca 797 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mendesak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar tunggakan pajak air permukaan berikut dendanya. Tunggakan pajak tersebut setidaknya telah berlangsung dalam lima tahun terakhir.Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan, total tunggakan yang harus dibayar Freeport kepada pemerintah daerah mencapai Rp 2,6 triliun.selengkapnya

 Tunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmTunggakan Pajak Inalum Bisa Bangun Jalan 300 KmRabu 11 Mei 2016 13:07Administratordibaca 2098 kaliSemua Kategori

PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) masih menunggak Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara hingga mencapai Rp1,33 triliun. Jika diasumsikan dana sebesar itu bisa membangun tiga dermaga atau membangun jalan sepanjang 300 kilometer (km). Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Sumut Muchrid Nasution mengatakan, melihat besarnya tunggakan PAP itu, pihaknya mendukungselengkapnya

 Ini Solusi DPR Soal Pajak InalumIni Solusi DPR Soal Pajak InalumJumat 17 Jun 2016 14:54Administratordibaca 790 kaliSemua Kategori

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menegaskan, persoalan PAP yang masih diperselisihkan oleh Pemprov Sumut tak perlu diperluas lagi dengan opini-opini yang kurang tepat.selengkapnya

 Temuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarTemuan BPK, OJK Miliki Utang Pajak Badan Rp 901,1 MiliarRabu 3 Okt 2018 13:44Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki utang pajak badan sebesar Rp 901,10 miliar per 31 Desember 2017. Temuan tersebut merupakan hasil audit BPK terhadap Laporan Keuangan (LK) OJK Tahun 2017 yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I (LHPS I) tahun 2018.selengkapnya

 PLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanPLN-Ditjen Pajak Resmikan Integrasi Data PerpajakanJumat 21 Des 2018 11:40Ridha Anantidibaca 874 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi perpajakan, PT PLN (Persero) hari ini meresmikan integrasi data perpajakan dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Bogor. Melalui integrasi ini, DJP memiliki akses terhadap sistem informasi perusahaan. Hal ini tentunya akan memudahkan kewajiban administrasi perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiPemerintah Sudah Antisipasi Jika Target Tax Amnesty Tak TercapaiSelasa 23 Ags 2016 10:49Administratordibaca 635 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari pengampunan pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi tax amnesty di Hong Kong, Senin.selengkapnya

 Pemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak GagalPemerintah Antisipatif Jika Target Amnesti Pajak GagalSelasa 23 Ags 2016 10:28Administratordibaca 674 kaliSemua Kategori

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pemerintah tentu telah menyiapkan antisipasi jika kebijakan target dari amnesti pajak tidak mencapai atau gagal raih target. "Tentu kami sudah merumuskan antisipasinya, jika target tidak tercapai. Dan itu pasti yang terbaik juga," katanya, ketika dikonfirmasi Antara usai menghadiri sosialisasi amnesti pajak di Hong Kong, Senin.selengkapnya

 BI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiBI Dorong BUMN Terbitkan Obligasi Penampung Dana RepatriasiRabu 25 Mei 2016 17:30Administratordibaca 886 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menerbitkan oligasi atau surat utang untuk memperdalam pasar keuangan. Langkah tersebut sebagai antisipasi banjir dana dari luar negeri ketika kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty diterapkan.selengkapnya

 Ditjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNDitjen Pajak Sahkan Integrasi Data Perpajakan PLNRabu 19 Des 2018 10:54Ridha Anantidibaca 516 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan meresmikan integrasi data perpajakan PT PLN (Persero) dengan Direktorat Jenderal Pajak yang dilaksanakan di Aston Sentul Lake Resort, Bogor, Jawa Barat.selengkapnya

 Perluas layanan pajak, Ditjen Pajak gandeng tiga bank BUMNPerluas layanan pajak, Ditjen Pajak gandeng tiga bank BUMNRabu 18 Apr 2018 14:30Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak menggandeng tiga bank BUMN untuk memperluas layanan pajak dengan menggunakan jasa perbankan.selengkapnya

 Tax Amnesty : Ditjen Pajak Mulai Lirik Vendor BUMNTax Amnesty : Ditjen Pajak Mulai Lirik Vendor BUMNSenin 5 Sep 2016 13:43Administratordibaca 800 kaliSemua Kategori

Selain terus melakukan imbauan serta ajakan kepada pengusaha kelas kakap untuk mengikuti kebijakan pengampunan pajak, Kantor Wilayah Ditjen Pajak Wajib Pajak Besar mulai melirik para vendor dari badan usaha milik negara.selengkapnya

 Bank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingBank BUMN Mampu Tampung Dana Amnesti Pajak Tanpa AsingRabu 20 Jul 2016 10:48Administratordibaca 792 kaliSemua Kategori

Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dinilai memiliki kemampuan untuk menampung dana peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sebagai bank persepsi. Sehingga menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo pemerintah tidak mempunyai alasan tidak memberikan kepercayaan kepada perbankan nasional.selengkapnya

 Kejar Diskon Pajak, BUMN masih Banyak Lakukan Revaluasi AsetKejar Diskon Pajak, BUMN masih Banyak Lakukan Revaluasi AsetSabtu 30 Jan 2016 13:51Administratordibaca 1056 kaliSemua Kategori

Minat perusahaan swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan revaluasi aset masih cukup banyak pada awal 2016. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro.selengkapnya

 Jatim Beri Pengurangan Pajak Perusahaan Terima Magang SMKJatim Beri Pengurangan Pajak Perusahaan Terima Magang SMKSelasa 30 Jul 2019 15:20Ridha Anantidibaca 1057 kaliSemua Kategori

Pemprov Jawa Timur terus mendorong dunia usaha dan dunia industri untuk bermitra dan berbagi keahlian pada para siswa yang masih duduk di bangku sekolah, khususnya untuk siswa SMK dan SMA Double Track.selengkapnya

 Pajak Air hingga PPB Bakal Naik, Warga DKI Makin Sulit Punya RumahPajak Air hingga PPB Bakal Naik, Warga DKI Makin Sulit Punya RumahSenin 28 Mei 2018 14:06Ridha Anantidibaca 783 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta sedang mengkaji peningkatan besaran pajak, salah satunya pajak air tanah. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswesan mengatakan, Pemprov DKI juga menyoroti besaran pajak bumi dan bangunan (PBB).selengkapnya

 Asyik, Denda Pajak Kendaraan Diputihkan di BantenAsyik, Denda Pajak Kendaraan Diputihkan di BantenSenin 19 Ags 2019 15:28Ridha Anantidibaca 2228 kaliSemua Kategori

Terhitung sejak 1 Juli sampai 31 Oktober 2019, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menghapus denda pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB II).selengkapnya

 2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%2019, Pemprov DKI Jakarta Usulkan Pajak BBNKB Naik 12,5%Rabu 5 Des 2018 13:15Ridha Anantidibaca 664 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta mengusulkan kenaikan tarif pajak parkir dan pajak Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada 2019 mendatang. Kenaikan kedua jenis pajak tersebut agar pengendara pribadi beralih ke angkutan umum.selengkapnya

 Pemprov DKI Bidik Para Penunggak PajakPemprov DKI Bidik Para Penunggak PajakJumat 26 Jul 2019 11:31Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Pemprov DKI Jakarta menindak tegas penunggak pajak dengan melakukan penyegelan. Salah satunya showroom bajaj di Jakarta Barat yang menunggak Rp1,2 miliar selama dua tahun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :