Kemkeu: Semua tahapan simplifikasi cukai rokok telah dilaluiKemkeu: Semua tahapan simplifikasi cukai rokok telah dilaluiKamis 18 Okt 2018 13:21Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan bahwa kebijakan penyederhanaan atau simplifikasi struktur tarif cukai rokok telah melalui semua tahapan. Adapun simplifikasi tersebut tertuang Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 146/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.selengkapnya

 Kominfo Janji Kejar Terus Pajak GoogleKominfo Janji Kejar Terus Pajak GoogleSelasa 11 Okt 2016 13:28Admindibaca 717 kaliSemua Kategori

Hal ini tertuang melalui skema Bentuk Usaha Tetap (BUT). Termasuk juga mengejar pajak dari Google yang akhir-akhir ini ramai dibicarakan. "Iyaa. Saya dorong terus. Saya minta tunjukin, good will, duduk sama-sama selesaikan masalah ini," kata Rudiantara di Kantor Kemenko Ekonomi Selasa (11/10/2016).selengkapnya

 Utang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunUtang Pajak Google ke Indonesia Bisa Bengkak Jadi Rp 5 TriliunRabu 21 Des 2016 10:19Ajeng Widyadibaca 937 kaliSemua Kategori

Perusahaan informasi dan teknologi asal Amerika Serikat (AS), Google Inc, berpotensi untuk dikenai penalti sebesar 400 persen dari pajak terutang. Artinya, bila pajak terutang Google selama satu tahun sebesar Rp 1 triliun, maka total pajak yang harus disetor Google bisa menyentuh Rp 5 triliun. Angka tersebut tentu angka membengkak bila perhitungan pajak terutang dilakukan hingga lima tahun ke belaselengkapnya

 Negara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriNegara Suaka Pajak Masih Ogah Membuka DiriRabu 11 Mei 2016 12:55Administratordibaca 699 kaliSemua Kategori

Upaya Perdana Menteri Inggris David Cameron untuk mengakhiri era tax havens atau negara suaka pajak menemui batu sandungan. Sejumlah wilayah di bawah yurisdiksi Inggris atau British Overseas Teritories (BOT) masihberkeras menolak meneken perjanjian keterbukaan informasi terkait kepemilikan perusahaan. Padahal, keterbukaan itu dinilai menjadi kunci memberantas pencucian uang dan penghindaran pajakselengkapnya

 Larangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakLarangan Penggunaan Kantong Plastik Bisa Gerus Penerimaan PajakSenin 4 Feb 2019 08:57Ridha Anantidibaca 646 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai pemberian insentif fiskal kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang menerbitkan peraturan pelarangan penggunaan kantong dan produk plastik, sama saja menghilangkan potensi penerimaan pajak negara.selengkapnya

 Spekulasi Pajak Sempat Buat Konsumen Tunda Beli MobilSpekulasi Pajak Sempat Buat Konsumen Tunda Beli MobilJumat 23 Okt 2020 12:13Ridha Anantidibaca 368 kaliSemua Kategori

Bulan lalu, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) lewat Kementerian Perindustrian sempat melayangkan usulan soal relaksasi pajak mobil baru. Pekan ini, usulan yang ditujukan kepada Kementerian Keuangan tersebut resmi ditolak.selengkapnya

 Pengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturPengusaha belum siap terapkan aturan e-fakturRabu 21 Mar 2018 14:32Ridha Anantidibaca 453 kaliSemua Kategori

Pengusaha mengaku masih belum siap menjalankan seluruh Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-26/PJ/2017 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik atau e-faktur.selengkapnya

 Kemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriKemenperin Nilai Cukai Minuman Berpemanis Bisa Hambat IndustriJumat 17 Nov 2017 14:16Ridha Anantidibaca 1096 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menilai rencana pengenaan cukai pada minuman berpemanis bisa menurunkan pertumbuhan industri makanan dan minuman. Ini karena pengenaan cukai itu dapat menaikkan harga jual minuman berpemanis.selengkapnya

 Kominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar PajakKominfo: Jika Indonesia Penting Bagi Google, Bayar PajakJumat 16 Sep 2016 19:27Administratordibaca 1004 kaliSemua Kategori

Isu pajak online kembali menyeruak ke permukaan, setelah Google melakukan perlawanan atas upaya Direktorat Jenderal Pajak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan teknologi itu.selengkapnya

 Respons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruRespons Pajak Digital, Pemerintah Diminta Susun Aturan BaruSelasa 16 Jul 2019 14:37Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Isu penarikan pajak terhadap perusahaan digital, termasuk perusahaan asing, masih menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam beberapa waktu ke depan. Namun, memajaki pelaku ekonomi digital bukan perkara mudah. Pemerintah diminta segera menerbitkan regulasi perpajakan baru untuk bisa mengimbangi perkembangan ekonomi digital yang kian pesat.selengkapnya

 Soal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSoal Ramai-Ramai Boikot Bayar Pajak, DJP: Tindakan Salah dan BerbahayaSelasa 27 Okt 2020 15:12Ridha Anantidibaca 523 kaliSemua Kategori

Riuh rendah soal melakukan pembangkangan sipil dengan tidak membayar pajak mendapat tanggapan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP).selengkapnya

 Misbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraMisbakhun: RUU Konsultan Pajak Tidak Mendegradasi Peran NegaraRabu 12 Sep 2018 15:05Ridha Anantidibaca 522 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Mukhamad Misbakhun menegaskan, Rancangan Undang-undang (RUU) Konsultan Pajak sama sekali tidak mendegradasi peran negara.selengkapnya

 PPATK akan Lacak Data Wajib PajakPPATK akan Lacak Data Wajib PajakKamis 15 Sep 2016 18:49Administratordibaca 988 kaliSemua Kategori

Salah satu cara terbaru pemerintah untuk mengejar target penerimaan pajak adalah melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). PPATK dianggap bisa membantu pemerintah dalam memberikan informasi tentang harta wajib pajak (WP).selengkapnya

 Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Ada Hal Yang Lebih Mendesak Daripada Revisi PP109/2012Rabu 27 Nov 2019 13:57Ridha Anantidibaca 355 kaliSemua Kategori

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan tidak bisa hanya memihak satu sektor tertentu dan mengesampingkan urgensi kepentingan yang lebih besar.selengkapnya

 Ditjen Pajak Harus Introspeksi Diri soal Kasus GoogleDitjen Pajak Harus Introspeksi Diri soal Kasus GoogleKamis 22 Sep 2016 15:00Administratordibaca 906 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebaiknya harus introspeksi diri terlebih dahulu sebelum benar-benar melakukan penagihan pajak kepada Google di Indonesia.selengkapnya

 Amnesti Pajak Meresahkan Masyarakat KecilAmnesti Pajak Meresahkan Masyarakat KecilSenin 29 Ags 2016 12:07Administratordibaca 1397 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak atau amnesti pajak yang mulai digulirkan pada pertengahan Juli 2016 awalnya ditarget untuk menyasar wajib pajak yang memiliki uang dalam jumlah besar namun tidak pernah melaporkan kekayaannya. Melalui amnesti pajak pemerintah berharap para wajib pajak ini bisa membayar pajak mesti dengan potongan yang cukup rendah dibandingkan ketika wajib pajak dikenai sanksi.selengkapnya

 DPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestyDPR Masih Menjaring Usulan Terkait RUU Tax AmnestySelasa 17 Mei 2016 18:36Administratordibaca 914 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat terkait RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty). "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," ujarnya, Selasa 17 Mei 2016.selengkapnya

 Usulan Masyarakat soal RUU Tax Amnesty Masih DibutuhkanUsulan Masyarakat soal RUU Tax Amnesty Masih DibutuhkanSenin 16 Mei 2016 14:25Administratordibaca 1060 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo menegaskan hingga saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). “Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak,” kata Donny di Jakarta, Senin (16/05/2016).selengkapnya

 DPR: Kami Masih Menjaring Usulan Rakyat Soal Pengampunan PajakDPR: Kami Masih Menjaring Usulan Rakyat Soal Pengampunan PajakSenin 16 Mei 2016 11:02Administratordibaca 806 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo mengatakan bahwa sampai saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjaring berbagai usulan dari masyarakat tentang hal-hal yang berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. "Semua pihak diharapkan bersabar menanggapi RUU Pengampunan Pajak," kata Donny diJakarta, Minggu (15/5).selengkapnya

 Wah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawWah! Substansi Intervensi Pajak dan Retribusi Daerah Dihapus dari UU Omnibus LawRabu 14 Okt 2020 13:29Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Pemerintah dan DPR menghapus substansi terkait kebijakan fiskal nasional (KFN) dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) yang telah diparipurnakan pada Senin, 5 Oktobet 2020 lalu.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :