Honda Prospect Motor (HPM) tidak mau menanggapi serius soal wacana revisi pajak sedan, selama belum ada regulasi yang terbit dari pemerintah. Jadi, tentang investasi baru atau rencana menurunkan harga sedan, HPM bilang belum tertarik.selengkapnya

Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) semakin dimudahkan dengan dibukanya layanan pelaporan secara elektronik atau online pada website Direktorat Jenderal Pajak atau yang dikenal dengan e-Filing.selengkapnya

Dilantiknya Robert Pakpahan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha. Bahkan, pengusaha menilai Robert bukan sosok yang menakut-nakuti.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengidentifikasi 800 Wajib Pajak (WP) dari 1.038 nama orang-orang Indonesia yang ada di dalam dokumen Panama Papers. Hasilnya, sebanyak 272 nama yang telah menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).selengkapnya

Mobil rongsokan bagi sebagian orang memang tidak bernilai harganya. Namun bagi pelaku bisnis bangkai mobil, melalui tangan dingin mereka, mobil yang tak berguna bisa diolah menjadi rupiah.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pagi ini menggelar rapat terkait aturan insentif pajak investasi. Rapat ini dilakukan bersama Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Suahasil Nazara.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) mewajibkan penggunaan mata uang digital bitcoin sebagai produk investasi oleh wajib pajak yang peroleh keuntungan harus bayar pajak penghasilan (PPh) dan lapor ke surat pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh. Lalu bagaimana tanggapan CEO Bitcoin Indonesia Oscar Darmawan mengenal hal itu?selengkapnya

Presiden Joko Widodo menunjuk Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak, menggantikan Ken Dwijuglasteadi yang memasuki masa pensiun. Robert sebelumnya menjabat sebagai Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan sejak 19 Maret 2015, dan merupakan muka lama di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Permintaan instrumen dana investasi realestate (DIRE) sebagai salah satu wadah harta hasil repatriasi dalam kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sudah mulai muncul.selengkapnya

Penerimaan negara dari program amnesti (pengampunan) pajak atau tax amnesty masih rendah. Besar kemungkinan program ini gatot alias gagal total.selengkapnya

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengamini kemungkinan Suryo Utomo sebagai Direktur Jenderal (Ditjen) Pajak.selengkapnya

Nama-nama lama masih mendominasi dalam rotasi jabatan di internal Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan Kementerian Keuangan hari ini.selengkapnya

Rencana reformasi perpajakan dinilai jalan di tempat. Bahkan dunia usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang menjadi salah satu fokus pembenahan di otoritas pajak. Respon negatif terjadi karena pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan Wajib Pajak (WP).selengkapnya

Kalangan usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) lantaran pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

Ditjen Pajak menilai, skema keberatan yang berlaku dalam UU KUP saat ini memiliki plus dan minusnya sendiri. Pemerintah sendiri ingin mengubah ketentuan ini dalam RUU KUP yang baru namun hal ini dirasa memberatkan oleh pengusaha.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) dinilai harus lebih banyak lagi mempublikasikan mengenai orang Indonesia yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), khususnya kepada orang-orang kaya yang selama ini belum patuh.selengkapnya

Terhadap 137 wajib pajak Indonesia yang tercantum dalam data Panama Papers sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak (SKP/STP). Kendati demikian, Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi mengatakan terbitnya SKP/STP itu masih akan ditelusuri dan diidentifikasi lebih lanjut. Pasalnya, ada kemungkinan SKP/STP tersebut tidak berhubungan dengan data Panama Papers.selengkapnya

Penghapusan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) properti dan kapal pesiar atau yacht masih menjadi wacana.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah siapkan beragam kebijakan perpajakan untuk menarik investasi. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya