KPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestyKPK juga Diminta Kawal Pembahasan Tax AmnestySenin 6 Jun 2016 23:52Administratordibaca 935 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, aroma tak sedap yang mewarnai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty berpotensi menjadi bola liar. Hal tersebut lanjut Prastowo, bisa berdampak terhadap rusaknya kredibilitas program pengampunan pajak. Bahkan, dapat dianggap menjustifikasi dugaan bahwa maksud dan tujuan pengampunan pajakselengkapnya

 Tax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran PajakTax Amnesty Tak Mampu Masimalkan Setoran PajakRabu 11 Mei 2016 19:41Administratordibaca 817 kaliSemua Kategori

Kini, pemerintah dan DPR tengah menggodok RUU Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty. Pembahasannya dikebut agar setoran pajak bisa maksimal. Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo memprediksi, RUU Tax Amnesty bakal disahkan menjadi UU pada tahun ini. "Feeling saya sih di sahkan pada tahun ini," papar Yustinus di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (11/05/2016).selengkapnya

 Ini Pekerjaan Rumah UU Usai Tax Amnesty DisahkanIni Pekerjaan Rumah UU Usai Tax Amnesty DisahkanSenin 4 Jul 2016 15:53Administratordibaca 916 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengapresiasi dukungan anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap rencana pemerintah menerapkan program Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty.selengkapnya

 Insentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonInsentif Pajak Otomotif Dinilai Tak Ideal Kurangi Emisi KarbonRabu 13 Mar 2019 09:39Ridha Anantidibaca 541 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pemberian insentif Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor tak ideal mengurangi emisi karbon.selengkapnya

 Sejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSejumlah Pekerjaan Rumah Pemberlakuan Pajak Dagang-ElSenin 14 Jan 2019 09:22Ridha Anantidibaca 246 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mengungkapkan terbitnya PMK No.210/PMK.010/2018 patut diapresiasi karena sudah cukup lama ditunggu untuk memberi kepastian bagi para pelaku usaha dan fiskus di lapangan.selengkapnya

 Pengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanPengamat: Potensi penerimaan pajak UKM belum dioptimalkanJumat 11 Jan 2019 10:26Ridha Anantidibaca 556 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai potensi penerimaan pajak Usaha Kecil dan Menengah (UKM) belum dioptimalkan oleh otoritas pajak.selengkapnya

 Ekonomi Global Tak Menentu, Pajak Jadi Tumpuan Danai InfrastrukturEkonomi Global Tak Menentu, Pajak Jadi Tumpuan Danai InfrastrukturSelasa 15 Mei 2018 13:08Ridha Anantidibaca 459 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan penerimaan perpajakan perlu dioptimalkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur, terlebih di tengah dinamika perekonomian global dan nasional yang tak menentu.selengkapnya

 Tax Amnesty Dinilai Bisa Tangkal Perlambatan EkonomiTax Amnesty Dinilai Bisa Tangkal Perlambatan EkonomiRabu 22 Jun 2016 07:13Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sangat berharap RUU Pengampunan Pajak dapat segera disetujui DPR dan disahkan. Sebab, pengampunan pajak dinilai bisa menjadi alat ampuh untuk menangkal perlambatan ekonomi global. Yustinus mengatakan, negara-negara lain sudah banyak yang mengeluarkan kebijakan pengampunan pajak di tengah kondisi perlambatan ekonomiselengkapnya

 Per Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanPer Juli Baru Capai 44 Persen, Extra Effort Pajak Mendesak DilakukanSenin 26 Ags 2019 11:24Ridha Anantidibaca 311 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan bahwa dengan kondisi penerimaan yang masih jauh dari ekspektasi, upaya ekstra luar biasa memang cukup mendesak untuk dilakukan.selengkapnya

 Pengamat: Tax Amnesty Untuk Sekelompok Orang?Pengamat: Tax Amnesty Untuk Sekelompok Orang?Rabu 1 Jun 2016 15:12Administratordibaca 1490 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menganggap pemerintah tidak serius dalam mengungkap nama-nama orang Indonesia yang tercantum dalam dokumen Panama Pappers. "Kalau pemerintah tidak menyelidiki, nanti seolah-olah Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak hanya untuk sekelompok orang," kata Yustinusselengkapnya

 Pengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerPengamat: Tinjau Ulang Aturan Tarif SellulerRabu 12 Okt 2016 14:04Admindibaca 465 kaliSemua Kategori

Kata pakar Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) ini, , Yustinus Prastowo menyarankan pemerintah meninjau kembali rencana revisi PP nomor 52/2000 dan PP nomor 23/2000 tentang berbagi jaringan dan tarif interkoneksi.selengkapnya

 Kejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasKejar Target Penerimaan Pajak, Pemerintah Diminta Buat Kebijakan yang JelasRabu 11 Des 2019 14:01Ridha Anantidibaca 507 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo membeberkan beberapa cara agar pemerintah dapat mengejar target penerimaan negara melalui pajak. Salah satunya melalui kebijakan perpajakan yang jelas.selengkapnya

 Pengamat nilai pertumbuhan pajak positif tapi belum kuatPengamat nilai pertumbuhan pajak positif tapi belum kuatKamis 4 Jan 2018 14:30Ridha Anantidibaca 273 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai pertumbuhan realisasi penerimaan pajak menunjukkan tren positif namun belum cukup kuat untuk menopang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018.selengkapnya

 Kebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakKebijakan Tax Amnesty Beri Keringanan ke Semua Wajib PajakJumat 1 Jul 2016 04:01Administratordibaca 1452 kaliSemua Kategori

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.selengkapnya

 Pembahasan RUU Tax Amnesty Berlarut-larut Menuai KritikPembahasan RUU Tax Amnesty Berlarut-larut Menuai KritikSenin 6 Jun 2016 13:48Administratordibaca 844 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo, menilai pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty di DPR terlalu berlarut-larut. Hal tersebut dinilainya makin menimbulkan ketidakpastian terhadap berbagai pihak.selengkapnya

 Terkait Amnesti Pajak, Koordinasi Pemerintah BurukTerkait Amnesti Pajak, Koordinasi Pemerintah BurukSenin 29 Ags 2016 10:38Administratordibaca 531 kaliSemua Kategori

Pemerintah dinilai perlu memperbaiki koordinasinya, supaya program tax amnesty bisa berjalan sukses. Sebab, menurut Direktur Eksekutif Center for Indonesian Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo, salah satu yang menjadi kendala saat ini adalah pola komunikasi.selengkapnya

 Jangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakJangan terburu-buru buka data kartu kredit demi pajakSelasa 6 Feb 2018 09:14Ridha Anantidibaca 485 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo meminta pembukaan data kartu kredit nasabah untuk kepentingan perpajakan tidak dilakukan terburu-buru karena langkah ini membutuhkan persiapan matang dan mesti mempertimbangkan kondisi perekonomian terkini.selengkapnya

 Jika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalJika Cukai Kantong Plastik Berlaku, Perda Larangan Kantong Plastik Harus BatalSenin 15 Jul 2019 12:26Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan peraturan tingkat daerah yang melarang penggunaan kantong plastik harus dicabut apabila pengenaan cukai atas kantong plastik resmi dijalankan.selengkapnya

 Setoran Tax Amnesty RI Tertinggi di DuniaSetoran Tax Amnesty RI Tertinggi di DuniaSelasa 7 Feb 2017 14:24Ajeng Widyadibaca 707 kaliSemua Kategori

Pakar pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Yustinus Prastowo menilai, deklarasi aset dari program amnesti (pengampunan) pajak harus dioptimalkan. Agar pundi-pundi negara penuh.selengkapnya

 Pemerintah Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakPemerintah Jangan Terlena dengan Gegap Gempita Amnesti PajakSenin 8 Ags 2016 15:53Administratordibaca 625 kaliSemua Kategori

Pengamat dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengingatkan agar pemerintah jangan sampai terlena dengan gegap gempita amnesti pajak. Pemerintah dinilai harus menyiapkan opsi darurat agar kebijakan ini berhasil.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :