Pemerintah Masih Kaji Pemotongan Pajak PerusahaanPemerintah Masih Kaji Pemotongan Pajak PerusahaanAhad 14 Ags 2016 07:24Administratordibaca 512 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, pemerintah masih mengkaji wacana pemotongan pajak perusahaan. Ia menjelaskan, dengan pajak yang lebih murah dapat mengurangi jumlah masyarakat Indonesia yang menyimpan dananya di luar negeri.selengkapnya

 Paket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunPaket ke-13, Tarif PPh Final UMKM TurunKamis 2 Jun 2016 20:20Administratordibaca 20581 kaliSemua Kategori

Meski sudah selusin, pemerintah berencana kembali menerbitkan paket kebijakan ekonomi ketiga belas. Dalam paket kebijakan ekonomi yang segera keluar ini, pemerintah akan menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) final untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 1% omzet.selengkapnya

 Ini Daftar Fasilitas Kemudahan Bea Cukai di Tengah Wabah Covid-19Ini Daftar Fasilitas Kemudahan Bea Cukai di Tengah Wabah Covid-19Rabu 15 Apr 2020 11:05Ridha Anantidibaca 472 kaliSemua Kategori

Dalam rangka menanggulangi penyebaran Covid-19 khususnya di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam bentuk fasilitas dan kemudahan bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.selengkapnya

 Pajak Mobil Listrik Bisa 0%Pajak Mobil Listrik Bisa 0%Selasa 12 Mar 2019 14:49Ridha Anantidibaca 348 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengusulkan perubahan skema Pajak Penjualan atas Barang Bewah (PPnBM) untuk kendaraan bermotor roda empat. Ada beberapa hal yang menjadi pokok perubahan.selengkapnya

 Pengusaha Tolak Kebijakan Penyederhanaan Cukai RokokPengusaha Tolak Kebijakan Penyederhanaan Cukai RokokSenin 20 Jul 2020 14:56Ridha Anantidibaca 449 kaliSemua Kategori

Perkumpulan Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI) menyesalkan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Pasalnya, dalam Perpres 18/2020 yang diundangkan 20 Januari 2020, terdapat beberapa klausul yang mengancam keberadaan industri hasil tembakau (IHT) di Indonesia.selengkapnya

 Pemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauPemerintah Didesak Revisi Penetapan Tarif Cukai TembakauKamis 2 Jul 2020 14:24Ridha Anantidibaca 236 kaliSemua Kategori

Pakar kebijakan publik dan ekonom mendesak Pemerintah untuk segera merevisi kebijakan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Bea Cukai Nomor 37/2017 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Cukai Tembakau.selengkapnya

 Perluasan insentif pajak sektor transportasi dan pariwisata masih dikajiPerluasan insentif pajak sektor transportasi dan pariwisata masih dikajiSelasa 14 Apr 2020 12:18Ridha Anantidibaca 463 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah memberikan stimulus perpajakan ke 19 sektor manufaktur untuk meredam dampak dari virus corona (Covid-19) terhadap perekonomian nasional. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, rencananya stimulus perpajakan ini akan diperluas ke sektor industri lainnya.selengkapnya

 NAVIGASI PAJAK: Beli E-book Sekarang Bebas PPN, dengan Syarat...NAVIGASI PAJAK: Beli E-book Sekarang Bebas PPN, dengan Syarat...Senin 10 Feb 2020 08:45Ridha Anantidibaca 300 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menjanjikan segera menyelesaikan skema penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final atas transaski derivatif di perdagangan berjangka komoditi.selengkapnya

 Pemerintah optimistis penerimaan bea cukai tahun 2020 capai targetPemerintah optimistis penerimaan bea cukai tahun 2020 capai targetSenin 13 Jan 2020 11:31Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai optimistis dapat kembali memberikan performa baik di tahun 2020. Penerimaan bea dan cukai diprediksi sampai target biarpun tarif cukai naik dan kinerja ekspor-impor belum tentu pulih dari tahun lalu.selengkapnya

 Mantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealMantan Direktur WHO: Kebijakan Cukai Tembakau Harus IdealSenin 16 Des 2019 08:46Ridha Anantidibaca 404 kaliSemua Kategori

Mantan Direktur Riset Kebijakan dan Kerja Sama Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), Prof. Tikki Pangestu memandang produk tembakau alternatif di Indonesia diperlakukan kurang proporsional karena pengaturan cukainya relatif lebih tinggi dari rokok.selengkapnya

 Jaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJaga Industri Hasil Tembakau, Revisi PP No.109/2012 Perlu Kajian MendalamJumat 22 Nov 2019 15:49Ridha Anantidibaca 553 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian menilai rencana revisi Peraturan Pemerintah No.109/2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu dikaji lebih dalam agar tidak menimbulkan problem bagi industri hasil tembakau.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Tembakau Justru Rugikan Penerimaan NegaraSimplifikasi Cukai Tembakau Justru Rugikan Penerimaan NegaraKamis 26 Sep 2019 15:34Ridha Anantidibaca 405 kaliSemua Kategori

Peneliti senior Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Bayu Kharisma menyoroti usulan yang mendorong penyederhanaan (simplifikasi) tarif cukai hasil tembakau.selengkapnya

 Pemerintah naikkan cukai rokok 23% mulai Januari 2020Pemerintah naikkan cukai rokok 23% mulai Januari 2020Senin 16 Sep 2019 08:55Ridha Anantidibaca 429 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah sepakat untuk menaikkan harga cukai rokok sebesar 23%. Aturan ini ditargetkan akan berlaku mulai Januari 2020.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSimplifikasi Cukai Rokok Rugikan Pabrik KecilSelasa 3 Sep 2019 14:18Ridha Anantidibaca 539 kaliSemua Kategori

Kalangan pelaku industri rokok yang tergabung dalam Gapero (Gabungan Pabrik Rokok) mengharapkan pemerintah tidak memaksakan penerapan penyederhanaan (simplifikasi) cukai rokok. Alasannya, kebijakan itu bisa membuat monopoli di industri rokok.selengkapnya

 Bandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanBandung Incar Tarik Pajak Reklame di Dalam Pusat PerbelanjanSelasa 3 Sep 2019 11:40Ridha Anantidibaca 403 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung sedang menggenjot peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) tiap tahunnya. Salah satu yang sedang diincar adalah sari sektor pajak reklame. Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung pun ingin menarik pajak dari reklame yang ada di dalam gedung pusat perbelanjaan.selengkapnya

 Sri Mulyani Beri Sinyal Gelar Tax Amnesty Jilid IISri Mulyani Beri Sinyal Gelar Tax Amnesty Jilid IIJumat 2 Ags 2019 15:51Ridha Anantidibaca 342 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan sinyal akan kembali menerapkan tax amnesty jilid II atau pengampunan pajak kepada Wajib Pajak (WP). Di mana program kembali tax amnesty sudah masuk dalam kajian paket reformasi pajak yang segera diserahkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

 Pemkot Bandung akan Tarik Pajak dari PKLPemkot Bandung akan Tarik Pajak dari PKLJumat 26 Jul 2019 10:04Ridha Anantidibaca 598 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Bandung melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) akan menarik pajak dari pedagang kaki lima (PKL). Keputusan tersebut diberlakukan setelah melalui proses pembahasan dan kajian yang melibatkan banyak pihak dan ahli.selengkapnya

 Kementerian Keuangan imbau racikan cukai kantong plastik tidak perlu diubahKementerian Keuangan imbau racikan cukai kantong plastik tidak perlu diubahSenin 15 Jul 2019 11:17Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) sepertinya cukup mantap dengan racikan cukai kantong plastik. Sebab, kantong plastik merupakan produk plastik yang paling berbahaya bagi lingkungan.selengkapnya

 Fasilitas Pembebasan Cukai di Batam DicabutFasilitas Pembebasan Cukai di Batam DicabutKamis 23 Mei 2019 11:34Ridha Anantidibaca 1176 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) mengeluarkan nota dinas nomor ND-466/BC/2019 untuk menindaklajuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi penyalahgunaan insentif fiskal berupa pembebasan pengenaan cukai di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.selengkapnya

 Bea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaBea Cukai Tanjung Emas Dukung Indonesia sebagai Poros Maritim DuniaKamis 18 Apr 2019 10:07Ridha Anantidibaca 712 kaliSemua Kategori

Dukung pertahanan negara dalam konteks poros maritim dunia, Kepala Kantor Bea Cukai Tanjung Emas, Tjertja Karja Adil hadir sebagai pembahas materi pada Focus Group Discussion (FGD) Kajian Jangka Panjang tentang “Pengembangan Kekuatan Pertahanan Negara dalam Konteks Poros Maritim Dunia Guna Kepentingan Nasional” yang diselenggarakan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, pada tanggal 10selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :