Wajib Pajak di Kulonprogo Bisa Mengecek Validitas Pajak melalui KSWPWajib Pajak di Kulonprogo Bisa Mengecek Validitas Pajak melalui KSWPJumat 8 Des 2017 11:07Ridha Anantidibaca 1051 kaliSemua Kategori

Kulonprogo menjadi pelopor dalam penerapan program Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) di DIY. Hal tersebut diharapkan tidak cuma memperkuat sistem administrasi perpajakan tetapi juga meningkatkan kepatuhan para wajib pajak.selengkapnya

 Pemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaPemerintah tekankan kepatuhan wajib bayar pelaku usaha minerbaSelasa 26 Mar 2019 15:23Ridha Anantidibaca 372 kaliSemua Kategori

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menekankan pentingnya kepatuhan wajib bayar bagi perusahaan pemegang izin usaha pertambangan sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pertambangan Mineral dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Minerba.selengkapnya

 Gara-gara Bandara ‘New Yogyakarta’, NJOP di Kulon Progo Naik 70%Gara-gara Bandara ‘New Yogyakarta’, NJOP di Kulon Progo Naik 70%Selasa 6 Mar 2018 09:26Ridha Anantidibaca 707 kaliSemua Kategori

Nilai jual objek pajak tanah di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, naik hingga 70 persen dengan adanya pembangunan Bandara "New Yogyakarta International Airport".selengkapnya

 Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Walah, 19 Desa Belum Setor Pajak Dana Desa. Kok Bisa?Selasa 4 Sep 2018 15:12Ridha Anantidibaca 839 kaliSemua Kategori

Sebanyak 19 Desa di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah belum menyetorkan pajak Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahap pertama pada 2018 ini.selengkapnya

 Legislator Daerah Ini Dukung Program Tax AmnestyLegislator Daerah Ini Dukung Program Tax AmnestySabtu 1 Okt 2016 12:40Administratordibaca 878 kaliSemua Kategori

Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi mendukung program tax amnesty (pengampunan pajak) yang diusung pemerintah pusat. Hal itu ditunjukannya dengan mendatangi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Ciawi, Kota Bogor, Jawa Barat.selengkapnya

 Kutai Timur Bertekad Digitalisasi Pelayanan Izin & PajakKutai Timur Bertekad Digitalisasi Pelayanan Izin & PajakJumat 11 Mei 2018 09:17Ridha Anantidibaca 377 kaliSemua Kategori

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutim Irawansyah menyempatkan diri bertandang ke Living Lab Smart City PT Telkom di Jakarta Pusat untuk melihat kecanggihan berbagai sarana pelayanan teknologi berbasi internet dan Touchscreen, Rabu (9/5/2018).selengkapnya

 BPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBBPHTB dan PBB Masih Jadi Andalan PAD KBBJumat 13 Jan 2017 09:21Ajeng Widyadibaca 1814 kaliSemua Kategori

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan serta Pajak Bumi dan Bangunan masih menjadi andalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk meraih target pendapatan asli daerah. Hal itu disebabkan terus meningkatnya transaksi jual beli tanah dan bangunan di KBB.selengkapnya

 Data Ekonomi Bukan untuk Kepentingan PajakData Ekonomi Bukan untuk Kepentingan PajakSelasa 3 Mei 2016 18:59Administratordibaca 1050 kaliSemua Kategori

Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman mulai melakukan pendataan Sensus Ekonomi (SE) 2016 di Sleman. Kegiatan SE sendiri berlangsung 1–31 Mei mendatang. Selain sebagai bahan dalam menyusun kebijakan dan perencanaan pembangunan, SE ini juga untuk mengetahui data real tentang perekonomian, terutama usaha masyarakat di luar pertanian, daya saing bisnis, dan penyediaan informasi usaha.selengkapnya

 Ada 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakAda 137 WNI di Panama Papers yang Kurang Bayar PajakKamis 12 Mei 2016 19:44Administratordibaca 1116 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tengah menyisir data Warga Negara Indonesia (WNI) yang masuk dalam daftar Panama Papers. Berdasarkan hasil penyisiran sementara ditemukan sebanyak 137 wajib pajak dalam dokumen tersebut, telah memperoleh Surat Ketetapan Pajak (SKP) kurang bayar pajak.selengkapnya

 PPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaPPN Hasil Tembakau Naik, Pengusaha Rokok Belum Berani Bicara HargaRabu 11 Jan 2017 13:50Ajeng Widyadibaca 1153 kaliSemua Kategori

Pemerintah resmi menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hasil tembakau mulai 1 Januari 2017. Keputusan ini tertuang dalam PMK 207/PMK010/2016 yang menaikkan tarif PPN hasil tembakau dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen.selengkapnya

 Dorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaDorong pemulihan ekonomi, Kemenkeu anggarkan Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:57Ridha Anantidibaca 432 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Kemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaKemenkeu alokasikan anggaran Rp 20 triliun untuk pinjaman pemdaSelasa 18 Mei 2021 15:05Ridha Anantidibaca 474 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menganggarkan dana sebesar Rp 20 triliun untuk pinjaman pemerintah daerah di tahun ini. Kebijakan ini merupakan bagian dalam stimulus program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021.selengkapnya

 Bea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengBea Cukai akhirnya bangun Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di SoppengSenin 26 Okt 2020 14:01Ridha Anantidibaca 497 kaliSemua Kategori

Salah satu bentuk dari peran Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) sebagai trade facilitator, Kantor Wilayah Bea Cukai Sulawesi Bagian Selatan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Soppeng meresmikan kawasan industri hasil tembakau (KIHT) pertama di Indonesia pada Jumat 16 Oktober 2020.selengkapnya

 Berlakukan Cukai Vape, Bea Cukai Giat Sosialisasi di DaerahBerlakukan Cukai Vape, Bea Cukai Giat Sosialisasi di DaerahJumat 6 Jul 2018 14:59Ridha Anantidibaca 1140 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau telah menetapkan kebijakan pengenaan cukai terhadap vape berlaku mulai 1 Juli 2018. Pengenaan cukai dengan tarif 57% ini merupakan intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta pengawasan terhadap peredaran vape.selengkapnya

 Berlakukan Kebijakan Cukai Vape, Bea Cukai Masih Giat Laksanakan Sosialisasi di DaerahBerlakukan Kebijakan Cukai Vape, Bea Cukai Masih Giat Laksanakan Sosialisasi di DaerahJumat 6 Jul 2018 14:33Ridha Anantidibaca 840 kaliSemua Kategori

Peraturan Menteri Keuangan nomor 146/PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau telah menetapkan kebijakan pengenaan cukai terhadap vape berlaku mulai 1 Juli 2018. Pengenaan cukai dengan tarif 57% ini merupakan intensifikasi cukai hasil tembakau dan merupakan instrumen pemerintah untuk mengendalikan konsumsi serta pengawasan terhadap peredaran vape. Menindaklanjuti hal tersebut, kantor-kantorselengkapnya

 Sindiran Sri Mulyani ke Pengusaha: Gaji Tinggi, Tak Bayar PajakSindiran Sri Mulyani ke Pengusaha: Gaji Tinggi, Tak Bayar PajakJumat 3 Feb 2017 14:07Ajeng Widyadibaca 698 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati secara blak-blakan menjelaskan upaya pemerintah untuk target penerimaan pajak di hadapan para pemimpin (Chief Executive Officer/CEO) perusahaan nasional maupun multinasional. Menkeu menyindir masih banyak pengusaha yang tidak patuh membayar pajak.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Penerimaan Pajak Kaltim Dari Sektor Pertambangan Mencapai 33%Selasa 26 Feb 2019 10:19Ridha Anantidibaca 651 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara menyebut pada 2018, usaha tambang masih memberi kontribusi besar bagi penerimaan pajak di Bumi Etam ini sebesar 33%.selengkapnya

 Jusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakJusuf Kalla: Masyarakat Harus Disiplin Bayar PajakSenin 7 Mar 2016 20:59Administratordibaca 2468 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla minta masyarakat Wajib Pajak disiplin bayar pajak agar memperkuat perekonomian negara. "Pajak kita, akibat perekonomian dunia yang melemah ini, pasti tidak dapat setinggi seperti apa yang kita harapkan kalau ekonomi membaik. Oleh karena itu, kita perlu disiplin yang lebih tinggi lagi," kata Wapres Kalla saat menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2016selengkapnya

 Gandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakGandeng Kemenkeu, Tokopedia dan Bukalapak Sediakan Layanan Bayar PajakSelasa 6 Ags 2019 15:07Ridha Anantidibaca 533 kaliSemua Kategori

Perusahaan e-commerce Tokopedia merilis fitur bayar pajak pada hari ini (6/8). Bukalapak juga berencana meluncurkan layanan serupa pada Kuartal III 2019. Fitur tersebut bisa digunakan untuk membayar lebih dari 900 jenis penerimaan negara.selengkapnya

 Soal Pajak, Sri Mulyani: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar BanyakSoal Pajak, Sri Mulyani: Yang Bayar Sedikit, Yang Menghindar BanyakKamis 17 Mei 2018 11:29Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah terus menggenjot penerimaan pajak. Cuma masalahnya, kata Sri Mulyani, yang bayar pajak sedikit, dan yang menghindar banyak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :