Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanPajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 857 kaliSemua Kategori

Untuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya

 Investment Allowance Resmi Diterbitkan, Ini Daftar 45 Industri yang BerhakInvestment Allowance Resmi Diterbitkan, Ini Daftar 45 Industri yang BerhakRabu 18 Mar 2020 14:55Ridha Anantidibaca 399 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akhirnya resmi mengeluarkan ketentuan teknis mengenai investment allowance.selengkapnya

 PMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakPMK 19 Tahun 2018 Dorong Transparansi Jasa Keuangan untuk PajakSenin 26 Feb 2018 10:43Ridha Anantidibaca 1744 kaliSemua Kategori

Kepala Danny Darussalam Tax Center Fiscal Research, B. Bawono Kristiaji, mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan. Dengan demikian industri jasa keuangan mampu mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 PPh UKM jadi 0,5%, Ditjen Pajak siapkan aturan turunanPPh UKM jadi 0,5%, Ditjen Pajak siapkan aturan turunanKamis 24 Mei 2018 10:41Ridha Anantidibaca 813 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak tengah menyiapkan aturan turunan untuk revisi Peraturan Pemerintah (PP) 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima ataus Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang sudah rampung dibahas. Dalam revisi aturan tersebut, tarif PPh final untuk UKM diturunkan jadi 0,5% dari yang saat ini 1%.selengkapnya

 Tahap awal, Pajak sasar e-commerce lokalTahap awal, Pajak sasar e-commerce lokalRabu 10 Jan 2018 15:04Ridha Anantidibaca 296 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemkeu) masih merumuskan aturan pajak bisnis jual beli online atau e-commerce. Tahap awal, aturan pajak e-commerceyang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) itu akan menyasar pelaku e-commerce dalam negeri.selengkapnya

 Pengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanPengamat Sebut PMK 19/2018 Dukung Transparansi PerpajakanSenin 26 Feb 2018 09:01Ridha Anantidibaca 1179 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan Bawono Kristiaji mengatakan penerbitan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.03/2018 bermanfaat untuk memberi petunjuk teknis bagi lembaga keuangan guna mendukung gerakan transparansi global untuk kepentingan perpajakan.selengkapnya

 Pemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Perusahaan Batu BaraPemerintah Siapkan Aturan Baru Pajak Perusahaan Batu BaraKamis 15 Nov 2018 13:52Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menyusun aturan mengenai pajak untuk perusahaan batu bara yang akan berakhir masa operasionalnya. Aturan ini diperlukan karena pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) akan berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) setelah masa operasionalnya habis.selengkapnya

 Belanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakBelanja Online dari Luar Negeri di Atas Rp 1 Juta Kena PajakSelasa 18 Sep 2018 10:33Ridha Anantidibaca 1345 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) punya aturan baru buat importir.selengkapnya

 Gubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditGubernur BI: Ditjen Pajak Boleh Intip Data Transaksi Kartu KreditRabu 18 Mei 2016 17:42Administratordibaca 1845 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) menilai aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan tidak melanggar Undang-undang (UU) kerahasiaan perbankan. BI menanggapi reaksi kalangan industri perbankan perihal aturan laporan data transaksi kartu kredit nasabah ini. Gubernur BI Agus Martowardojo usai menghadiri Sidang Tahunan Islamic Development Bankselengkapnya

 RUU TA Disahkan, Investasi Besar Siap MasukRUU TA Disahkan, Investasi Besar Siap MasukSelasa 3 Mei 2016 15:15Administratordibaca 996 kaliSemua Kategori

Mengerasnya pro-kontra RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dibahas DPR, memancing Kepala BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) Franky Sibarani untuk buka suara. Kata Franky, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty (TA) di DPR bisa segera rampung dan disahkan menjadi UU TA, diyakini bisa menjadi pendorong bagi bertambahnya realisasi investasi. "Kalau di katakan misalnya apakah ada impactnyaselengkapnya

 Asosiasi Tunggu Kabar Pemerintah Soal Pajak E-CommerceAsosiasi Tunggu Kabar Pemerintah Soal Pajak E-CommerceKamis 28 Mar 2019 12:58Ridha Anantidibaca 257 kaliSemua Kategori

Ketua Asosiasi e-Commerce Indonesia (Idea) Ignatius Untung menuturkan, pihaknya belum mengetahui keberlanjutan penerapan pajak e-commerce. Ia sendiri masih menunggu kabar dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sebagai direktorat teknis yang sampai saat ini belum memberikan konfirmasi.selengkapnya

 Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronPenerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik belanja 75 mikronRabu 19 Des 2018 14:42Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai bakal dikenakan untuk plastik yang sering dipakai untuk belanja dengan ketebalan 75 mikron, mengingat tidak semua jenis plastik akan dikenakan cukai dalam upaya mengendalikan konsumsi plastik.selengkapnya

 Rencana Pengenaan Cukai Plastik Terancam GagalRencana Pengenaan Cukai Plastik Terancam GagalSelasa 31 Jul 2018 11:49Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Nasib pengenaan plastik sebagai barang kena cukai (BKC) kian tak menentu. Pasalnya sampai dengan akhir Juli 2018, pemerintah belum juga berhasil mengikis ego sektoral antarkementerian teknis.selengkapnya

 Dua Bulan Lagi, Cukai Plastik Ditargetkan Bisa BerlakuDua Bulan Lagi, Cukai Plastik Ditargetkan Bisa BerlakuSelasa 27 Mar 2018 14:28Ridha Anantidibaca 612 kaliSemua Kategori

Pemerintah berharap implementasi cukai plastik bisa dilakukan dalam 2 bulan ke depan, karena Panitia Antar Kementerian (PAK) sedang membahas hal teknis terkait cukai plastik, dan menunggu persetujuan dari DPR.selengkapnya

 Pembahasan Pelaporan Data Kartu Kredit Masih BerlangsungPembahasan Pelaporan Data Kartu Kredit Masih BerlangsungKamis 15 Feb 2018 10:28Ridha Anantidibaca 390 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang bekerja sama dengan pihak perbankan untuk membahas teknis pelaporan data transaksi kartu kredit.selengkapnya

 Ditjen Pajak tutup celah transfer pricing di JepangDitjen Pajak tutup celah transfer pricing di JepangSenin 12 Mar 2018 14:42Ridha Anantidibaca 1729 kaliSemua Kategori

Pemerintah akan memperketat aturan penghindaran pajak dengan skema transfer pricing yang saat ini masih banyak dilakukan perusahaan multinasional. Untuk itu Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengaku akan menggandeng pakar dan kantor pajak dari Jepang agar pencegahan transfer pricing antara kedua negara berjalan lebih efektif.selengkapnya

 Ditjen Pajak buat SOP khusus terkait data keuanganDitjen Pajak buat SOP khusus terkait data keuanganRabu 14 Feb 2018 11:11Ridha Anantidibaca 750 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) menerbitkan aturan turunan untuk mendukung pelaksanaan akses informasi keuangan dalam bentuk Peraturan Dirjen Pajak Nomor 04 Tahun 2018.selengkapnya

 Aturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariAturan Pajak E-Commerce, Pengumpulan Data Ditargetkan Rampung FebruariRabu 17 Jan 2018 13:56Ridha Anantidibaca 466 kaliSemua Kategori

Pembahasan aturan untuk kegiatan perdagangan elektronik atau e-commerce kini sampai pada tahap pengumpulan data dalam rangka menentukan kerangka kebijakan. Melalui rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (15/1/2018), disebutkan teknis pengumpulan data akan melibatkan Badan Pusat Statistik ( BPS) bersama kementerian terkait.selengkapnya

 Era Presiden Jokowi, RUU Pengampunan Pajak DikebutEra Presiden Jokowi, RUU Pengampunan Pajak DikebutSenin 2 Mei 2016 16:34Administratordibaca 1220 kaliSemua Kategori

Ketua DPR Ade Komarudin mengaku dimintai izin oleh panitia kerja (Panja) Tax Amnesty untuk tetap bekerja selama reses. Agar pembahasan aturan pengampunan bagi pengemplang pajak segera rampung. "Untuk (pembahasan) RUU Tax Amnesty, Panja baru terbentuk. Langsung bekerja. Mereka minta izin kepada pimpinan untuk bisa bekerja pada saat reses. Dan akan terus berjalan sampai masa persidangan yang akanselengkapnya

 Pemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSPemerintah banyak beri insentif bebas pajak KKKSJumat 29 Des 2017 14:48Ridha Anantidibaca 615 kaliSemua Kategori

Pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini melengkapi Permen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :