Termasuk E-Commerce, Pajak Airbnb Dibahas Secara KomprehensifKamis 30 Nov 2017 14:41Ridha Anantidibaca 944 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan menyatakan akan mengatur pajak bisnis penyewaan kamar nonhotel berbasis aplikasi seperti Airbnb dalam aturan pajak e-commerce. Peraturan tersebut tengah dalam tahap pembahasan oleh Kementerian Keuangan.selengkapnya
Minta Pajak Ringan, Darmin Nilai Freeport Hanya Butuh KepastianKamis 16 Feb 2017 13:16Ajeng Widyadibaca 613 kaliSemua KategoriMenteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, PT Freeport Indonesia sejatinya hanya butuh kepastian terhadap investasi jangka panjang. Hal ini menanggapi permintaan raksasa tambang asal Amerika Serikat (AS) itu agar diberikan keringanan soal pajak, jika status kontraknya berubah dari kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).selengkapnya
Google Harap Pemerintah Buat Aturan Cerdas soal Pajak DigitalSelasa 8 Okt 2019 11:22Ridha Anantidibaca 291 kaliSemua KategoriPemerintah mulai menyusun beberapa regulasi untuk memajaki perusahaan di bidang digital ekonomi, mulai dari teknologi finansial (fintech) hingga e-commerce. Namun, Google dan perusahaan konsultan manajemen berbasis di Amerika Serikat (AS), Bain & Company menilai, butuh regulasi yang cerdas supaya ekonomi digital bisa berkembang di Indonesia.selengkapnya
Pajak Progresif untuk Tanah Menganggur Sulit DiterapkanKamis 9 Feb 2017 15:50Ajeng Widyadibaca 836 kaliSemua KategoriUntuk memperkecil ketimpangan ekonomi, Pemerintah memiliki tiga program utama, salah satunya adalah kebijakan pemerataan berbasis tanah. Lewat program ini, pemerintah akan membatasi gerak para spekulan tanah.selengkapnya
Pengurangan Pajak Badan Masuk dalam Omnibus LawSenin 13 Jan 2020 14:14Ridha Anantidibaca 562 kaliSemua KategoriWakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah akan melanjutkan aturan dan kebijakan perpajakan yang lebih baik lagi. Sehingga harapannya lebih mendorong partisipasi pembayar pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.selengkapnya
Pemerintah Diminta Susun Aturan Baru Pajak E-CommerceKamis 4 Apr 2019 15:33Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai perlu segera menyusun aturan baru terkait pajak e-commerce. Hal ini menyusul keputusan untuk membatalkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.selengkapnya
Pengamat Pajak: Sederhanakan Aturan dan MurahkanKamis 9 Mar 2017 15:54Ajeng Widyadibaca 776 kaliSemua KategoriKata Ronny, dengan rendahnya kesadaran pajak dari masyarakat, berdampak kepada melesetnya target penerimaan pajak, beberapa tahun terakhir ini. "Kalau mau jujur sejak 1983 hingga sekarang, aturan perpajakan itu terlampau susah," kata Ronny dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (08/03/2017).selengkapnya
Pengusaha Usul Aturan Pengembalian Pajak Pertambahan Nilai DirevisiSelasa 31 Jul 2018 12:26Ridha Anantidibaca 382 kaliSemua KategoriPerubahan dalam aturan fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atau value added tax (VAT) refund berpotensi meningkatkan kedatangan turis asing ke dalam negeri. Indonesia saat ini masih mengenakan pengembalian VAT dengan nilai minimal pajak Rp 500 ribu dan jangka waktu klaim satu bulan.selengkapnya
Aturan Tarif Pajak UKM Sudah di KemenkumhamSenin 21 Mei 2018 11:41Ridha Anantidibaca 336 kaliSemua KategoriAturan penurunan tarif pajak penghasilan usaha kecil menengah (UKM) dari 1% menjadi 0,5% prosesnya hampir final. Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan saat ini aturan tersebut sudah di tangan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk segera diundangkan.selengkapnya
Menko Perekonomian: Pajak, Investasi, dan Gasifikasi Masuk Rancangan Omnibus LawSenin 11 Nov 2019 11:38Ridha Anantidibaca 360 kaliSemua KategoriPemerintah sedang menyusun sejumlah aturan dan kebijakan yang akan dimasukkan dalam Omnibus Law bidang ekonomi. Dengan adanya omnibus law, aturan-aturan yang tumpang-tindih dalam bidang ekonomi atau berbagai aturan yang terlalu banyak mengatur satu hal bisa disatukan dalam sebuah UU.selengkapnya
Ditjen Pajak mencabut aturan soal perhitungan angsuran PPh 25, ini alasannyaSenin 22 Jul 2019 15:16Ridha Anantidibaca 385 kaliSemua KategoriDirektorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencabut Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak No. PER - 32/PJ/2010 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Hal tersebut tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER - 14/PJ/2019 yang telah ditetapkan pada 3 Juli lalu.selengkapnya
Berbeda dengan Sebelumnya, Aturan Pengembalian PPN Segera TerbitSenin 1 Jul 2019 14:12Ridha Anantidibaca 478 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan segera mengeluarkan aturan terkait dengan relaksasi ketentuan pengembalian PPN.selengkapnya
AMNESTI PAJAK: Tampung Usulan, Pemerintah Sempurnakan Sejumlah Aturan TeknisSelasa 6 Sep 2016 20:37Administratordibaca 928 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan menyempurnakan kembali aturan teknis terkait kebijakan amnesti pajak (tax amnesty).selengkapnya
Penghasilan Selebgram Diincar Ditjen PajakSelasa 15 Jan 2019 10:49Ridha Anantidibaca 1320 kaliSemua KategoriSelebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya
Ditjen Pajak Incar Penghasilan Selebriti InstagramSelasa 15 Jan 2019 10:43Ridha Anantidibaca 699 kaliSemua KategoriSelebriti Instagram (selebgram), youtuber, dan vlogger yang mendapatkan penghasilan dari kanal-kanal media sosial bakal ‘dipelototin’ oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Mereka diminta patuh dan disasar untuk melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak.selengkapnya
Aturan pajak e-commerce fokus di barang imporSelasa 16 Jan 2018 09:19Ridha Anantidibaca 568 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan (Kemkeu) masih menyusun aturan untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Aturan yang disiapkan tersebut mencakup dari sisi kepabeanan dan pajak.selengkapnya
Aturan pajak e-commerce parsial atau keseluruhan?Rabu 10 Jan 2018 09:50Ridha Anantidibaca 595 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya
Aturan pajak e-commerce akan diterapkan bertahapRabu 10 Jan 2018 09:44Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua KategoriPemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menyusun aturan pajak untuk bisnis jual beli online (e-commerce) berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK).selengkapnya
Perusahaan SPV Bisa Ikut Amnesti PajakSenin 22 Ags 2016 19:15Administratordibaca 1592 kaliSemua KategoriWarga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki perusahaan cangkang (offshore) di luar negeri, terutama perusahaan untuk tujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) kini bisa bernapas lega. Pemerintah sedang menyiapkan aturan khusus agar pemiliknya bisa ikut program pengampunan pajak.selengkapnya
OJK Larang Dana Repatriasi Dipinjamkan untuk Perusahaan AsingKamis 21 Jul 2016 20:27Administratordibaca 1675 kaliSemua KategoriKementerian Keuangan hingga kini belum merampungkan satu aturan turunan dari Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Aturan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mengenai pemanfaatan dana repatriasi dari hasil kebijakan tersebut.selengkapnya
Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaPasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya
Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakSelain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya
7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar PajakKesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya
Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya
Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaAnda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya
