Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty di tingkat Panitia Kerja (Panja) sudah rampung. Kini, pembahasan memasuki tahap pengulikan pasal per pasal di tingkat Komisi XI, sebelum akhirnya akan dibawa ke Paripurna.selengkapnya

Terkatung-katungnnya pembahasan Kebijakan Pengampunan Pajak atau tax amnesty di parlemen, menuai spekulasi banyak pihak. Sebab, banyak pihak-pihak terkait khususnya wajib pajak (WP) yang saat ini menanti apakah kemurahan hati pemerintah itu akan disepakati DPR. Publik gundah karena pembahasannya di DPR tak seperti yang dijanjikan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoroselengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sampai saat ini masih menjadi pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengakui pembahasan tax amnesty untuk menjadi Undang-undang (UU) berjalan lamban, lantaran banyak aspek yang harus dipertimbangkan.selengkapnya

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak harus fokus pada substansi reformasi sistem pajak Tanah Air. Darussalam, Managing Partner Danny Darussalam Tax Center menilai perdebatan tarif tebusan yang muncul akhir-akhir ini dalam rencana payung hukum tax amnesty justru telah mengaburkan substansi kebijakan ini.selengkapnya

Pembahasan revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) masih macet. Meski pembahasan RUU KUP masih jalan di tempat, Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan reformasi perpajakan tetap dijalankan.selengkapnya

Wacana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dari Kementerian Keuangan tampaknya masih menjadi poin pengganjal dalam draf Revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Di sisi lain, Kemkeu pasrah pada proses pembahasan dengan DPR yang tak kunjung dijadwalkan, bahkan akan ditunda hingga akhir periode pemerintahan ini.selengkapnya

Meski rencana Perancis menaikkan pajak atas produk berbasis minyak kelapa sawit batal, para pengusaha nasional di industri ini masih menunggu kejelasan rancangan anyar lain yang bakal memengaruhi bisnis mereka.selengkapnya

Mengerasnya pro-kontra RUU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) yang dibahas DPR, memancing Kepala BKPM (Badan Koordinasi dan Penanaman Modal) Franky Sibarani untuk buka suara. Kata Franky, apabila pembahasan RUU Tax Amnesty (TA) di DPR bisa segera rampung dan disahkan menjadi UU TA, diyakini bisa menjadi pendorong bagi bertambahnya realisasi investasi. "Kalau di katakan misalnya apakah ada impactnyaselengkapnya

Rapat anggota panitia kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengampunan pajak di beberapa hotel mewah di Jakarta, tiga pekan ini tak menghasilkan keputusan penting. Selama tiga pekan, setiap perwakilan mempertahankan sikap sendiri-sendiri. Masing-masing partai dan pemerintah masih keukeuh dengan pendapatnya, seperti yang tertuang dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM).selengkapnya

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah punya langkah cadangan apabila nantinya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mentok di DPR RI. Pemerintah tengah menyiapkan beleid lain berupa rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait deklarasi pajak.selengkapnya

Sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (15/12) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Walau begitu, pembahasan RUU ini kemungkinan tidak akan selesai pada akhir tahun ini. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan, masa sidang DPR akan berakhir 18 Desember 2015.selengkapnya

Jajaran Kementerian Keuangan diberondong pertanyaan terkait pengampunan pajak. Dalam Rapat Kerja, Senin, 6 Juni 2016, Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan kemanan fiskal negara bila kebijakan tax amnesty itu gagal. Anggota Komisi Keuangan DPR dari Fraksi Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak masih tahap pembahasan di parlemen.selengkapnya

Rio De Janeiro di Brasil terancam tak bisa maksimal menggelar event Olimpiade Dunia akibat krisis keuangan yang melanda negara bagian di Brazil itu. Pemerintah menuding shortfall pajak akibat kelesuan di industri minyak sebagai akar permasalahan krisis finansial di Rio De Janeiro. Secara umum, Brazil memang tengah mengalami resesi parah. Melihat pengalaman Brazil – sebagai sesama emerging marketselengkapnya

Rencana pengenaan tarif cukai untuk kemasan plastik sekali pakai yang telah digodok pemerintah selama beberapa tahun ini tak juga kunjung terimplementasi.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemkeu) mengakui rencana pengenaan cukai plastik yang seharusnya keluar pada bulan ini masih terganjal, yaitu pada pembahasan di antar kementerian.selengkapnya

Kewenangan pemerintah pusat untuk menentukan fiskal daerah bakal semakin kuat. Melalui Omnibus Law Perpajakan, pemerintah hendak mengatur pajak daerah secara nasional.selengkapnya

Berada di persimpangan jalan. Begitulah kata-kata yang pas untuk menggambarkan kondisi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sekarang ini. Unit Eselon I Kementerian Keuangan itu dihadapkan pada target penerimaan pajak yang tinggi Rp 1.360 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, potensishortfall (kekurangan setoran), dan pembahasan Rancangan Undang-undang Pengampunan Pajak (RUUselengkapnya

Pemerintah diketahui akan mengubah ketentuan baseline penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dalam rancangan UU Pajak Penghasilan.selengkapnya

Program pengampunan pajak ibarat ‘obat kuat’ di tengah lesunya perekonomian nasional. Ia menjadi tumpuan dalam upaya menggerakkan ekonomi dan meningkatkan penerimaan negara. Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak kini menjadi amunisi andalan pemerintah. Dalam perjalanannya, proses pembahasan beleid tersebut relatif singkat, meskipun banyak dinamika yang menyertainya.selengkapnya

Revisi Undang-Undang (RUU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tak jua kunjung terang kapan akan terealisasi. Justru, pembahasannya masih mandek dan mustahil rampung dalam tahun ini.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya