Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memproyeksi akan terjadi penurunan impor sebesar dua persen (year on year/yoy) pada 2018. Hal itu sebagai dampak kenaikan tarif Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 impor yang akan mulai berlaku pada pekan depan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah mendukung penuh industri otomotif di Indonesia.selengkapnya

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mewanti-wanti agar rencana penghapusan diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) lapangan golf tak dijadikan alasan kenaikan tarif. Menurut Anies, diskon PBB itu pun sebelumnya tak berdampak pada penurunan biaya olahraga elite itu.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak memberi kemudahan bagi pelaku usaha kecil menengah (UKM) wajib pajak dalam mendapatkan amnesti pajak. Hal itu dilakukan untuk menjaring lebih banyak pelaku usaha yang memanfaatkan amnesti pajak.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyampaikan isu perpanjangan masa periode satu penyampaian surat pernyataan harta program amnesti pajak hingga Desember 2016 adalah tidak benar.selengkapnya

Program tax amnesty telah hampir tiga bukan dijalankan. Namun, total penerimaan melalui tebusan masih jauh dari target sebesar Rp165 triliun. Alhasil, banyak pihak yang pesimis target ini akan tercapai.selengkapnya

Mungkin sedikit yang paham, tax amnesty bermakna penghapusan hutang pajak. Tak sanksi administrasi atau pidana. Wajib pajak (WP) hanya perlu mencatatkan aset serta membayar uang tebusan.selengkapnya

Lahirnya Undang-Undang (UU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty mengundang gugatan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dari kalangan buruh dan organisasi masyarakat (ormas) Islam, Muhammadiyah. Program pengampunan pajak dinilai salah sasaran dan penuh dengan ketidakadilan.selengkapnya

Sampai akhir Juli 2016, realisasi penerimaan perpajakan masih belum sesuai harapan. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, walau tahun 2016 sudah berjalan tujuh bulan, namun realisasi penerimaan pajak baru mencapai 40%.selengkapnya

Realisasi penerimaan pajak sepertinya belum begitu menggembirakan. Hingga akhir Juli lalu, realisasi penerimaan pajak belum juga mencapai 50%.selengkapnya

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil Ditjen Pajak) Jakarta Selatan I secara khusus mensosialisasikan program pengampunan pajak (tax amnesty) kepada 300 Wajib Pajak (WP) Badan maupun Perorangan. Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka menyukseskan tax amnesty untuk meraup target penerimaan pajak Rp 165 triliun.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak mendukung kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Ia menyatakan komitmennya tidak main-main dan UU tax amnesty telah jelas menjadi payung hukum, termasuk saksi yang tegas bagi siapapun yang main-main dengan pelaksanaan tax amnesty.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak khawatir adanya permohonan pengujian kembali Undang Undang (UU) nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (tax amnesty) atau amnesti pajak ke Mahkamah Konstitusi (MK).selengkapnya

Tak ada angin ataupun hujan, Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi pajak 2016. Tanda-tanda realisasinya meleset dari target?selengkapnya

Di tengah masih belum segarnya kondisi perekonomian nasional, pemerintah menyatakan akan mengitung ulang proyeksipenerimaan perpajakan tahun 2016 secara lebih realistis. Hal ini ditandaskan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan, target tambahan penerimaan negara melalui program kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty sebesar Rp165 triliun tidak akan diubah, meskipun ada perkiraan pelebaran defisit dalam kas keuangan negara.selengkapnya

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan pemerintah sedang menghitung ulang proyeksi penerimaan perpajakan pada 2016 yang lebih realistis dengan kondisi perekonomian saat ini.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar program pengampunan pajak (tax amnesty) tidak dipolitisasi. Pasalnya, selama ini banyak yang menyebutkan bahwa pengampunan pajak merupakan program pengampunan bagi koruptor.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan kembali melakukan sosialisasi program tax amnesty atau pengampunan pajak langsung di hadapan para pengusaha pada Senin (1/8/2016) siang ini. Sosialisasi tersebut diadakan di JIExpo, Kemayoran, Jakarta.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya