Gaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakGaduh Pajak Inalum, Menko Luhut Panggil Dua PihakKamis 12 Jan 2017 13:48Ajeng Widyadibaca 1052 kaliSemua Kategori

Atas hal ini, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan berencana memanggil kedua belah pihak. "Keduanya nanti akan kami panggil secara resmi untuk duduk bersama menyelesaikan permasalahan pajak air permukaan yang masih belum mencapai titik temu," papar Luhut kepada wartawan di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/1/2017).selengkapnya

 Terkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutTerkait Konflik Pajak Air, Luhut akan Panggil Inalum dan Pemprov SumutJumat 13 Jan 2017 10:00Ajeng Widyadibaca 692 kaliSemua Kategori

Konflik pajak air permukaan (PAP) antara PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) semakin mengerucut. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman RI Luhut Binsar Panjaitan angkat bicara.selengkapnya

 Cegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahCegah Rokok Ilegal, Bea Cukai Rangkul Instansi DaerahSenin 7 Mei 2018 10:49Ridha Anantidibaca 980 kaliSemua Kategori

Di tengah gencarnya kampanye setop rokok ilegal demi menekan peredaran rokok tak berizin, Bea Cukai rangkul instansi pemerintah daerah untuk bersama mensukseskan kampanye itu. Di Aceh, Bea Cukai Banda Aceh melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Kota Banda Aceh.selengkapnya

 DANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverDANA TRANSFER KE DAERAH: Menkeu Gunakan Jurus Carry OverSabtu 6 Ags 2016 11:04Administratordibaca 1495 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan menggunakan langkah penundaan atau carry over pencairan pagu sebagian dana transfer ke daerah yang ada dalam APBNP 2016.selengkapnya

 Tunggak Pajak, Anies Pasang Peringatan di Papan Reklame Samping KPKTunggak Pajak, Anies Pasang Peringatan di Papan Reklame Samping KPKSenin 22 Okt 2018 14:39Ridha Anantidibaca 821 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai menindak tegas terhadap sejumlah pengusaha reklame yang tidak taat pajak kepada pemerintah. Penindakan terhadap sejumlah reklame yang belum bayar pajak dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terhadap reklame raksasa yang tak jauh dari gedung KPK.selengkapnya

 Bukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahBukalapak Siapkan Fitur Bayar PPh UMKM, Tambah Mitra Pemprov Garap Pajak DaerahSelasa 2 Jul 2019 09:47Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Bukalapak kini telah bekerja sama dengan tiga pemerintah provinsi untuk menyediakan kanal pembayaran pajak di platform aplikasi dan situs web. Dalam waktu dekat, perusahaan e-commerce yang didirikan oleh Achmad Zaky tersebut akan meluncurkan fitur pembayaran pajak UMKM secara nasional.selengkapnya

 Jokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaJokowi Terbitkan Surat Utang Bagi Daerah Penyimpan DanaKamis 4 Ags 2016 14:41Administratordibaca 962 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengancam akan terus menerbitkan surat utang bagi daerah-daerah yang masih menyimpan dana anggaran pembangunannya di bank. "Kalau simpanan masih seperti ini, beberapa kabupaten kota sudah kita terbitkan surat utang. Kalau masih gede seperti ini, ya surat utang akan tambah banyak," kata Presiden Jokowi saat membuka acara Rapat Koordinasi Nasional Tim Pengendali Inflasiselengkapnya

 Bebas Pajak, Tiket Asian Games 2018 TerjangkauBebas Pajak, Tiket Asian Games 2018 TerjangkauJumat 8 Jun 2018 14:09Ridha Anantidibaca 769 kaliSemua Kategori

Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta akhirnya memutuskan untuk membebaskan pajak tiket Asian Games 2018. Sebelumnya, Provinsi Sumatra Selatan dan Jawa Barat sudah terlebih dahulu membebaskan pajak tiket pertandingan untuk Asian Games 2018.selengkapnya

 Bea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengBea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengSelasa 25 Feb 2020 15:23Ridha Anantidibaca 473 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Tengah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam rapat bersama yang membahas strategi mendorong perekonomian Jawa Tengah di Kantor Gubernur, pada Jumat (14/2).selengkapnya

 Mulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakMulai November 2018, Pemprov DKI Jakarta Hapus Denda Penunggak PajakJumat 30 Nov 2018 14:54Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Untuk mendongkrak realisasi penerimaan pajak daerah menjelang akhir tahun anggaran 2018, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberlakukan pemutihan pajak berupa penghapusan sanksi administrasi atau denda terhadap tiga jenis pajak daerah.selengkapnya

 Anggaran Tekor, Riau Genjot Pajak Kendaraan dan BBMAnggaran Tekor, Riau Genjot Pajak Kendaraan dan BBMKamis 18 Okt 2018 09:49Ridha Anantidibaca 753 kaliSemua Kategori

Provinsi Riau saat ini mengalami defisit keuangan hingga Rp1 triliun, akibat adanya kebijakan tunda salur dana bagi hasil migas oleh pemerintah pusat. Untuk menyiasati hal itu, pemda memutar otak supaya bisa menambal tekor dengan menggenjot pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

 Pemprov Bali gelar program penghapusan denda pajak kendaraanPemprov Bali gelar program penghapusan denda pajak kendaraanJumat 10 Ags 2018 10:52Ridha Anantidibaca 1950 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Bali menggelar program pemutihan atau penghapusan bunga dan denda pajak kendaraan bermotor mulai 13 Agustus hingga 14 Desember 2018.selengkapnya

 EKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaEKONOMI RIAU: Realisasi Anggaran Masih 56,51%, Penyaluran DAU DitundaJumat 16 Des 2016 10:00Ajeng Widyadibaca 1089 kaliSemua Kategori

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau mencatat penyerapan anggaran daerah di wilayah itu masih sebesar 56,51% menjelang akhir tahun, akibatnya penyaluran dana alokasi umum ditunda oleh pemerintah pusat.selengkapnya

 KPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak OptimalKPK Soroti Penerimaan Pajak Reklame DKI Jakarta yang Tak OptimalJumat 21 Des 2018 11:00Ridha Anantidibaca 818 kaliSemua Kategori

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti penerimaan pajak daerah, khususnya pajak reklame di Provinsi DKI Jakarta yang kurang optimal. Saat ini, hanya 5 dari 295 tiang reklame di Jakarta yang berizin. Hal ini menyebabkan Pemprov DKI Jakarta berpotensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 130 miliar dari pajak reklame.selengkapnya

 Pemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBPemprov DKI Hapus Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan PBBJumat 16 Nov 2018 10:51Ridha Anantidibaca 616 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus sanksi administrasi bagi pajak kendaraan bermotor (PKB) serta pajak bumi dan bangunan (PBB). Kebijakan ini mulai berlaku sejak hari ini hingga 15 Desember 2018 mendatang.selengkapnya

 Karangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruKarangasem Bakal Kejar Pajak Galian C Melalui Perbup TerbaruRabu 30 Mei 2018 09:06Ridha Anantidibaca 721 kaliSemua Kategori

Bupati Karangasem I Gusti Mas Sumatri menyatakan bakal mengeluarkan peraturan bupati agar pengusaha Galian C di daerahnya bisa beroperasi kembali.selengkapnya

 Masih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauMasih Ada Daerah di Jabar Yang Protes Dana Bagi Hasil Cukai TembakauSelasa 12 Nov 2019 15:41Ridha Anantidibaca 835 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Jawa Barat meminta perbaikan data guna menjembatani protes daerah yang mempertanyakan skema perhitungan besaran dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCT) 2020.selengkapnya

 Daerah Penerima DBH Cukai Hasil Tembakau di Sulsel BertambahDaerah Penerima DBH Cukai Hasil Tembakau di Sulsel BertambahSenin 16 Apr 2018 09:54Ridha Anantidibaca 538 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menargetkan dua kabupaten bisa beralih status menjadi daerah penghasil tembakau sehingga lebih mengoptimalkan alokasi DBH cukai hasil tembakau ke provinsi tersebut.selengkapnya

 Pembayaran Pajak Online Jambi Sepi PeminatPembayaran Pajak Online Jambi Sepi PeminatRabu 4 Apr 2018 15:43Ridha Anantidibaca 677 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Jambi Agus Pirngadi mengatakan hingga kini pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui online (e-Samsat) di provinsi itu masih rendah atau sepi peminat karena baru dilayani satu bank saja.selengkapnya

 Penerimaan Pajak Bea Cukai Babel Capai 203,85 PersenPenerimaan Pajak Bea Cukai Babel Capai 203,85 PersenJumat 22 Jan 2021 14:56Ridha Anantidibaca 393 kaliSemua Kategori

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat penerimaan pajak dari bea masuk dan keluar cukai barang 2020 mencapai Rp 10,6 miliar atau meningkat 203,85 persen dari target yang ditetapkan Rp 5,2 miliar.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :