Ferry Kase : `Jangan Ada Diskriminasi dalam Pemungutan Pajak`Ferry Kase : `Jangan Ada Diskriminasi dalam Pemungutan Pajak`Kamis 13 Okt 2016 15:02Admindibaca 720 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR Ferry Kase menegaskan, jangan ada lagi diskriminasi dalam pemungutan pajak di Indonesia.selengkapnya

 Kemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKemenkeu: Tidak Ada Pajak Khusus untuk e-CommerceKamis 17 Jan 2019 11:41Ridha Anantidibaca 573 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menegaskan bahwa tidak ada produk pajak baru khusus untuk industri e-commerce atau toko online. Peraturan Menteri Keuangan bernomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik dibuat untuk menata perkembangan e-commerce di Indonesia.selengkapnya

 Ada Masalah Koneksi di Monas, Sandi Tunda Lapor SPT PajakAda Masalah Koneksi di Monas, Sandi Tunda Lapor SPT PajakJumat 23 Mar 2018 12:51Ridha Anantidibaca 383 kaliSemua Kategori

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menunda pelaporan surat pemberitahuan (SPT) pajaknya hari ini. Penundaan itu lantaran ada masalah koneksi di kawasan Monas.selengkapnya

 Diduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiDiduga Ada Selisih NJOP dalam Proyek ReklamasiKamis 9 Nov 2017 14:21Ajeng Widyadibaca 384 kaliSemua Kategori

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, menduga ada selisih antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan fakta di lapangan, terkait kasus dugaan korupsi proyek reklamasi teluk Jakarta.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2952 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Menkeu Akui Masih Ada Kekhawatiran dari Peserta Tax AmnestyMenkeu Akui Masih Ada Kekhawatiran dari Peserta Tax AmnestyRabu 27 Jul 2016 09:26Administratordibaca 666 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui, ada kekhawatiran dari pada calon peserta kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jika dana mereka dipulangkan ke Tanah Air. Investor menginginkan keuntungan lebih seperti bunga yang masih menguntungkan dibandingkan investasi di luar negeri.selengkapnya

 Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestyDarmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax AmnestySenin 11 Jan 2016 15:53Administratordibaca 1912 kaliSemua Kategori

FEBRUARI RUU PENGAMPUNAN PAJAK SELESAI (1) Darmin Nasution: Tak Ada Langkah Mundur Pelaksanaan Tax Amnesty Darmin mengatakan, kebijakan tax amnesty bertujuan agar para investor dan pengusaha membawa kembali dananya ke dalam negeri. Selanjutnya, dana tersebut diharapkan membantu pengembangan industri domestik, seperti industri kimia, besi-baja, serta industri dasar dan bahan baku.selengkapnya

 Belum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiBelum ada regulasi pajak, instrumen DINFRA kurang diminatiJumat 4 Mei 2018 09:29Ridha Anantidibaca 711 kaliSemua Kategori

Sejak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan soal dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif atau DINFRA, belum ada satupun manajer investasi yang berminat menerbitkan produk investasi alternatif ini. Selain minim sosialisasi, aturan pajak juga menjadi penghambat investor masuk ke instrumen yang diatur sejak Juli 2017 lalu ini.selengkapnya

 Jokowi: Masih Ada Ruang Menaikkan Penerimaan PajakJokowi: Masih Ada Ruang Menaikkan Penerimaan PajakJumat 4 Mar 2016 19:24Administratordibaca 1208 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan masih ada ruang untuk meningkatkan penerimaan negara, baik melalui pajak maupun nonpajak. Presiden mengungkapkan, saat ini tax ratio atau tingkat kesadaran pembayaran pajak masih sangat rendah, yaitu sekitar 11 persen.selengkapnya

 Wow! Sri Mulyani Catat Uang WNI di Luar Negeri Ada Rp 3.894 TWow! Sri Mulyani Catat Uang WNI di Luar Negeri Ada Rp 3.894 TSelasa 3 Mar 2020 15:36Ridha Anantidibaca 587 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat ada 1,6 juta rekening nasabah warga negara Indonesia (WNI) dengan nilai 246,6 miliar euro yang sudah dikantongi berkat program keterbukaan informasi atau automatic exchange of informasi (AEoI).selengkapnya

 Menkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyMenkeu Kaget Sudah Ada Wajib Pajak yang Bayar Tebusan Tax AmnestyRabu 20 Jul 2016 06:21Administratordibaca 1838 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro cukup kaget dengan antusiasme Warga Negara Indonesia (WNI) untuk mendukung program pengampunan pajak atau tax amnesty. Sejauh ini sudah ada 11 Wajib Pajak (WP) yang mendaftar sebagai peserta tax amnesty, bahkan menyetor uang tebusan atas deklarasi hartanya.selengkapnya

 Pajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakPajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakSabtu 26 Mar 2016 09:43Administratordibaca 3325 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena dari 23.000 UKMKM yang ada di Solo baru sekitar 5.000 pelaku UMKM yang melaporakan pajak final 1%.selengkapnya

 Menkeu: Menarik Ada WP Badan Bayar Tebusan Tax Amnesty Rp40Menkeu: Menarik Ada WP Badan Bayar Tebusan Tax Amnesty Rp40Sabtu 15 Okt 2016 10:34Administratordibaca 985 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, uang tebusan yang dibayarkan peserta program pengampunan pajak atau tax amnesty sepanjang periode I yang dimulai sejak Juli hingga September 2016 sangat bervariasi. Bahkan mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menemukan ada uang tebusan yang tidak mencapai Rp100.selengkapnya

 Soal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSoal Pajak Migas, Luhut: Ada Hal Struktural yang Musti DibenahiSenin 29 Ags 2016 20:14Administratordibaca 754 kaliSemua Kategori

Plt Menteri ESDM Luhut Binsar Panjaitan menyebutkan, revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 masih belum rampung pendiskusiannya. Adapun, PP tersebut tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. "Ternyata masih ada hal struktural yang musti kita benahi," kata Luhut di Kantor Kementerian ESDM, Jakartaselengkapnya

 Menkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakMenkeu: Tidak Ada yang Happy Bayar PajakJumat 13 Mei 2016 14:12Administratordibaca 1054 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus mendorong adanya penerapan tax amnesty tahun ini, agar memberikan ruang bagi masyarakat yang masih lalai dalam membayar pajak. Pasalnya, tidak semua pengemplang pajak adalah perusahaan atau pribadi yang bermodal besar. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, pengemplang pajak yang umum tidaklah selalu besar. Menurutnya masyarakat kelas menengah dan kecil juga ada yangselengkapnya

 Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Belum Ada Kesepakatan Terkait Revisi PP 109/2012Senin 18 Nov 2019 09:35Ridha Anantidibaca 378 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea Cukai memastikan tidak ada kesepakatan apapun terkait dengan wacana revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109/2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.selengkapnya

 Ada 204 Kendaraan Mewah di Jakbar Nunggak Pajak Senilai Rp 7,5 MAda 204 Kendaraan Mewah di Jakbar Nunggak Pajak Senilai Rp 7,5 MSenin 25 Feb 2019 14:34Ridha Anantidibaca 333 kaliSemua Kategori

Samsat Jakarta Barat mencatat ada 204 kendaran mewah menunggak pajak sejak Januari-Februari 2019. Total nilai pajak tersebut sebesar Rp 7,5 miliar.selengkapnya

 Kemenkeu mengaku belum ada rencana insentif pajak baruKemenkeu mengaku belum ada rencana insentif pajak baruRabu 4 Sep 2019 10:55Ridha Anantidibaca 353 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku belum ada rencana pemberian insentif pajak baru guna menggairahkan dunia usaha.selengkapnya

 Dirjen Bea Cukai sebut tidak ada perubahan kebijakan post borderDirjen Bea Cukai sebut tidak ada perubahan kebijakan post borderKamis 14 Mar 2019 14:52Ridha Anantidibaca 916 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Heru Pambudi menegaskan tidak ada perubahan dalam kebijakan post border yang sudah berjalan selama satu tahun ini.selengkapnya

 Masih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestyMasih Ada 200 Wajib Pajak Besar Belum Ikut Tax AmnestySabtu 29 Okt 2016 07:53Administratordibaca 860 kaliSemua Kategori

Hampir satu bulan berjalan, program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II terlihat masih sepi peminat. Hal itu bisa dilihat dari penambahan dana tebusan sejak akhir september lalu yang tak sampai Rp 1 triliun. Padahal, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengklaim, masih ada sekitar 200 wajib pajak besar yang belum mengikuti program tersebut.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :