Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terus mendorong penegakan pajak. Untuk melaksanakan penegakan pajak Direktorat Jendral Pajak menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dalam kerja sama ini Kepolisian RI membantu DJP menindak para penunggak pajak dengan melakukan penyanderaan (gijzeling) kepada penunggak pajak.selengkapnya

Pemerintah telah menetapkan target penerimaan pajak nonmigas sebesar Rp1.318,9 triliun. Untuk itu, guna mencapai target penerimaan, pihak Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengerahkan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan penyanderaan (gijzeling) kepada para penunggak pajak.selengkapnya

Guna menggenjot penerimaan negara dari pajak, berbagai upaya pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah satu caranya adalah melalui tindakan penyanderaan (gijzeling) terhadap para penunggak pajak. Untuk itu, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan DJP Angin Prayitno Aji mengatakan, pihaknya kini tengah menargetkan masing-masing Kantor Pelayananselengkapnya

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Firdaus Ilyas menyatakan tarif uang tebusan dalam "tax amnesty" atau pengampunan pajak seharusnya sebesar 15 sampai 20 persen. "Menurut kami kalau 4 sampai 6 persen tarif tebusan itu sangat kecil kami usulkan seharusnya 15 sampai 20 persen. Jadi, kalau repatriasi itu 15 persen dan non-repatriasi 20 persen," kata Firdaus dalam diskusiselengkapnya

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan latar belajar dibalik tekad pemerintah untuk menerapkan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Salah satunya yaitu belajar dari pengalaman Malaysia menarik aset para pengusahanya kembali ke dalam negeri. Bambang mengungkapkan, pada 1998 sebagian besar negara di Asia terkena dampak dari krisis ekonomi. Dampak paling besar menimpa Indonesia,selengkapnya

Pemerintah telah menetapkan masa pelaksanaan tax amnesty selama enam bulan. Kebijakan ini masih berada dalam tahap pembahasan bersama parlemen. Lantas, apa yang menyebabkan pengampunan pajak ini hanya diterapkan selama enam bulan?selengkapnya

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui, dalam situasi ekonomi yang tidak pasti, pemerintah memang sulit untuk mengejar target penerimaan pajak tahun ini, sehingga untuk menutupi hal tersebut perlu langkah-langkah pengurangan belanja yang dianggap kurang perlu. "Kita tahu, penerimaan pajak kita tidak sebaik apa yang diharapkan. Karena itu, dengan penerimaan yang tidak mencukupi, otomatis pengeluaranselengkapnya

Permasalahan Pemprov Sumatera Utara dengan PT Indonesia Asahan Alumunium terkait Pajak Air Permukaan (PAP) belum menemukan titik temu. Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PAN Nasril Bahar menegaskan, persoalan PAP yang masih diperselisihkan oleh Pemprov Sumut tak perlu diperluas lagi dengan opini-opini yang kurang tepat.selengkapnya

Pemerintah Inggris mengaku terancam untuk menaikkan pajak dan memangkas pengeluaran puluhan miliar dolar AS jika para voters Inggris memilih untuk meninggalkan Uni Eropa pekan depan (Brexit). Melansir CNN Money, Kepala Departemen Keuangan Inggris, Kanselir George Osborne mengatakan dia berpikir perlu untuk membuat anggaran darurat untuk mengisi "lubang hitam" dari sekira 30 miliar pondsterlingselengkapnya

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty agar aset WNI yang ada di luar negeri bisa kembali ke Indonesia. Pengenaan tax amnesty itu diusulkan jangan hanya untuk pengusaha besar saja. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) seharusnya juga bisa mendapatkan pengampunan pajak.selengkapnya

Seiring dengan penetapan Tahun Penegakan Hukum 2016, Kanwil DJP Jakarta Barat mencanangkan Mei 2016 sebagai Bulan Blokir dengan melaksanakan pemblokiran terhadap rekening penunggak pajak secara serentak di wilayah kerjanya. Pemblokiran dilakukan oleh 18 Juru Sita Pajak Negara (JSPN) dari 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di jajaran Kanwil DJP Bakarta Barat. Selama Bulan Blokir, tercatat sebanyak 112selengkapnya

Fraksi Partai Golkar kembali merotasi anggotanya. Kali ini, dua anggota FPG DPR bertukar posisi. Ketua FPG Setya Novanto melalui surat bernomor SJ.00 832/FPG/DPRRI/VI/2016 tanggal 15 Juni 2016 memindah M Misbakhun dari Komisi II ke Komisi XI DPR. Dalam surat yang sama, FPG menggeser M Nur Purnamasidi dari Komisi XI ke Komisi II.selengkapnya

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwakarta siap membantu kebijakan Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, terkait setoran wajib pajak untuk berzakat penghasilan ke Badan Amil Zakat setempat selama Ramadhan. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama setempat Desi Eka Putri, di Purwakarta, Senin, mengatakan, kebijakan Pemkab Purwakarta yang meminta seluruh wajib pajak menyetorkan zakat penghasilanselengkapnya

Kalangan pengamat meminta DPR untuk tidak mempersulit proses pengesahan RUU Pengampunan Pajak. RUU Pengampunan Pajak harus secepatnya disahkan menjadi UU dan diterapkan demi keberlangsungan negara. Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan Roni Bako mengatakan, pengampunan pajak sangat mendesak untuk disahkan. Sebab, pengampunan pajak ini memiliki kaitan erat dengan nasib APBN Perubahanselengkapnya

Saat ini, pemerintah tengah menggodok aturan tentang tax amnesty atau pengampunan pajak. Terkait hal tersebut, emiten apa saja yang akan diuntungkan dengan berlakunya aturan tersebut? Riset PT Mandiri Sekuritas menyatakan dari sisi fundamental kinerja emiten, Mansek meyakini bahwa aturan pengampunan pajak (tax amnesty) akan disetujui DPR dalam waktu dekat, dengan syarat bahwa implementasi aturanselengkapnya

Realisasi pendapatan negara dan hibah hingga akhir Mei 2016 mencapai Rp496,6 triliun, atau 27,2% dari target APBN 2016 sebesar Rp 1.822,5 triliun. Sementara itu belanja negara pada periode yang sama mencapai Rp 685,8 triliun, sehingga mendorong defisit anggaran sebesar Rp189,1 triliun (1,49% PDB) atau telah mencapai 69,2% dari target defisit Rp 273,18 triliun.selengkapnya

Melalui pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), Kementerian Keuangan (Kemenekeu) akan melepas Direktoran Jenderal Pajak menjadi lembaga baru. Lembaga ini nantinya secara struktur akan langsung berada di bawah presiden. Tetapi, Kemenkeu tampaknya belum rela otoritas pajak lepas begitu saja dari pengawasannya. Ini tampak dari draft RUU KUP, yakni pasalselengkapnya

Per 1 Juli, pembayaran pajak di seluruh bank persepsi dan kantor pos, hanya bisa secara online atau daring, melalui e-Billing. "Sistem pembayaran pajak berbasis manual, atau hard copy yang selama ini dilayani bank BUMN serta kantor pos, berakhir 30 Juni 2016," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama di Jakarta, Jumat (10/6/2016).selengkapnya

Rancangan Undang-undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) perlu untuk diundangkan secara nasional karena akan mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selain itu juga akan banyak sekali uang yang masuk dari luar negeri milik warga Indonesia dan akan diinvestasikan di dalam negeri. Praktisi pajak, Yustinus Prastowo mengatakan rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty) yang diidam-idamkanselengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan ditargetkan mengejar penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 dari Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan sebesar Rp 18 triliun-Rp 20 triliun hingga akhir tahun ini. Aplikasi Geo Tagging akan membantu petugas pajak mengidentifikasi orang-orang kaya yang selama ini belum pernah membayar pajak atau menyetor pajak secara tidak benar.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya