Abaikan Saja SingapuraAbaikan Saja SingapuraSelasa 26 Jul 2016 16:35Administratordibaca 1444 kaliSemua Kategori

Rupanya pemerintah Singapura gerah juga ditengarai telah mengganjal kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty yang sedang diimplementasikan pemerintah Indonesia. Dalam sepekan terakhir ini, media massa di Indonesia ramai mengabarkan kalau pihak Singapura dalam hal ini sejumlah bank di Singapura telah mengeluarkan berbagai aturan agar warga negara Indonesia (WNI) yang memiliki dana di negeri jirselengkapnya

 Pendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas DipertanyakanPendapatan Negara Disepakati Naik Tipis, Kredibilitas DipertanyakanRabu 22 Jun 2016 14:50Administratordibaca 671 kaliSemua Kategori

Alih-alih kembali diturunkan, pendapatan negara dalam postur sementara RAPBN Perubahan 2016 kembali naik tipis sekitar 3% dari usulan awal pemerintah. Kenaikan ini muncul setelah pemerintah dan parlemen mengotak-atik sektor migas. Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia, kemarin (21/6/2016), target pendapatan negara disepakati Rp1.786,2 triliun,selengkapnya

 Pengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasPengamat: RUU Tax Amnesty Perlu DiperjelasSenin 13 Jun 2016 08:34Administratordibaca 892 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-undang Pengampunan pajak (Tax Amnesty) perlu untuk diundangkan secara nasional karena akan mendongkrak perekonomian dalam negeri. Selain itu juga akan banyak sekali uang yang masuk dari luar negeri milik warga Indonesia dan akan diinvestasikan di dalam negeri. Praktisi pajak, Yustinus Prastowo mengatakan rancangan undang-undang pengampunan pajak (tax amnesty) yang diidam-idamkanselengkapnya

 Pembahasan Alot, RUU Pengampunan Pajak MolorPembahasan Alot, RUU Pengampunan Pajak MolorSelasa 7 Jun 2016 00:37Administratordibaca 1017 kaliSemua Kategori

Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty masih alot dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR sehingga, target penyelesaian molor dari yang seharusnya selesai sebelum pembahasan APBN Perubahan 2016 (APBN-P 2016). "Masih alot di panja. Kalau pemerintahnya gesit, lakukan komunikasi secara politis. Saat ini saja masih dalam proses pembahasan DIMselengkapnya

 Pemerintah Usulkan RAPBNP 2016, Berikut RinciannyaPemerintah Usulkan RAPBNP 2016, Berikut RinciannyaJumat 3 Jun 2016 12:51Administratordibaca 700 kaliSemua Kategori

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengajukan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan/RAPBNP 2016 ke Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, pada Kamis (2/6/2016). Dalam rancangan tersebut, pemerintah akhirnya memutuskan untuk merevisi pendapatan dan belanja negara.selengkapnya

 Di Hadapan Anggota IDB, Menkeu Curhat Sulitnya Capai Penerimaan PajakDi Hadapan Anggota IDB, Menkeu Curhat Sulitnya Capai Penerimaan PajakRabu 18 Mei 2016 12:03Administratordibaca 622 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro malam ini menghadiri opening ceremony sidang tahunan Islamic Development Bank (IDB). Dalam sambutannya, Bambang sempat berkeluh kesah mengenai proyek infrastuktur hingga perjuangan pajak di Indonesia. "Serangkaian paket kebijakan juga telah diterbitkan, kita juga akan mencari sumber pendanaan lain untuk memperkuat belanja anggaran," kata Bambang dalam acaraselengkapnya

 DPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestyDPR dan Pemerintah Belum Bahas Tarif Tebusan Tax AmnestySenin 16 Mei 2016 11:32Administratordibaca 1015 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR bersama pemerintah masih terus membahas besaran tarif tebusan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty). Anggota Komisi XI DPR Donny Imam Priambodo mengatakan, salah satu polemik yang mengemuka pada RUU ini adalah besaran tarif tebusan untuk pengampunan pajak. Besaran tarif tersebut masih dalam pembahasan, sebelum diputuskan pemerintah bersama DPR.selengkapnya

 Industri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanIndustri Konveksi hingga Alas Kaki Raih Fasilitas Pajak PenghasilanSelasa 10 Mei 2016 20:32Administratordibaca 2191 kaliSemua Kategori

Dengan pertimbangan dalam rangka percepatan penciptaan lapangan kerja sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019, pemerintah memandang perlu mendorong peningkatan investasi pada industri padat karya. Atas dasar itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 15 April 2016 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Peraturanselengkapnya

 Ditjen Pajak akan dapatkan data keuangan WP dari 103 yurisdiksiDitjen Pajak akan dapatkan data keuangan WP dari 103 yurisdiksiSenin 2 Nov 2020 14:38Ridha Anantidibaca 609 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mendapatkan data informasi keuangan wajib pajak dalam negeri dari 103 yurisdiksi. Langkah ini dilaksanakan dalam rangka program Automatic Exchange of Information (AEoI) mulai awal November 2020.selengkapnya

 Sri Mulyani Akan Telusuri Harta WNI di Luar Negeri Demi Dongkrak PenerimaanSri Mulyani Akan Telusuri Harta WNI di Luar Negeri Demi Dongkrak PenerimaanSelasa 23 Jun 2020 14:27Ridha Anantidibaca 626 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berencana memaksimalkan berbagai kerja sama perpajakan internasional untuk menggali lebih dalam potensi penerimaan pajak pada tahun 2021. Menurutnya profil harta wajib pajak di luar negeri bisa menjadi informasi tambahan bagi Ditjen Pajak (DJP) dalam melakukan pengawasan atas kepatuhan wajib pajak.selengkapnya

 Pacu Ekspor Sulsel, Bea Cukai Makassar Bentuk Tim Export AssistancePacu Ekspor Sulsel, Bea Cukai Makassar Bentuk Tim Export AssistanceKamis 4 Jun 2020 09:24Ridha Anantidibaca 413 kaliSemua Kategori

Dalam rangka memajukan ekspor Sulawesi Selatan, Bea Cukai Makassar terus mempertahankan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para stakeholders. Upaya tersebut diwujudkan dengan dibentuknya tim export assistance sebagai sarana untuk memberikan edukasi dan asistensi kepada masyarakat umum dan pelaku usaha terkait pelaksanaan ekspor.selengkapnya

 Bea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengBea Cukai, Kemenkeu, Pemprov Jawa Tengah Bangun JatengSelasa 25 Feb 2020 15:23Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi khususnya di Jawa Tengah, Menteri Keuangan, Sri Mulyani berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat sinergi dalam rapat bersama yang membahas strategi mendorong perekonomian Jawa Tengah di Kantor Gubernur, pada Jumat (14/2).selengkapnya

 Sudah Berbayar, Kini Kena Cukai. Harga Kantong Plastik Naik Jadi Rp 500 per LembarSudah Berbayar, Kini Kena Cukai. Harga Kantong Plastik Naik Jadi Rp 500 per LembarSelasa 25 Feb 2020 15:12Ridha Anantidibaca 458 kaliSemua Kategori

Sebagai langkah nyata dalam mewujudkan arahan Presiden yang menginginkan agar pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku usaha untuk dapat meningkatkan ekspor yang merupakan kunci dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi, Bea Cukai rutin mengasistensi para pelaku usaha yang berorientasi ekspor untuk memanfaatkan fasilitas kepabeanan.selengkapnya

 Bea Cukai Denpasar Musnahkan Ribuan Barang IlegalBea Cukai Denpasar Musnahkan Ribuan Barang IlegalJumat 22 Nov 2019 13:26Ridha Anantidibaca 455 kaliSemua Kategori

Dalam rangka melindungi industri dalam negeri, bea cukai Denpasar laksanakan pemusnahan barang milik negara (BMN) pada Rabu (13-11) di halaman Kantor Bea Cukai Denpasar.selengkapnya

 Sri Mulyani Jaga Dana Repatriasi Rp141 Triliun Tak Kabur ke Luar NegeriSri Mulyani Jaga Dana Repatriasi Rp141 Triliun Tak Kabur ke Luar NegeriKamis 10 Okt 2019 13:31Ridha Anantidibaca 315 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mencoba menahan, agar dana repatriasi program pengampunan pajak alias tax amnesty senilai Rp141 triliun tidak keluar dari Indonesia ke luar negeri dalam beberapa waktu ke depan. Pasalnya, masa repatriasi atau penahanan dana di dalam negeri (holding period) sudah mulai berakhir.selengkapnya

 Meski tak punya kantor, tapi beraktivitas di Indonesia bisa dipungut pajakMeski tak punya kantor, tapi beraktivitas di Indonesia bisa dipungut pajakKamis 13 Jun 2019 14:07Ridha Anantidibaca 512 kaliSemua Kategori

Penanganan perlakuan perpajakan untuk kegiatan ekonomi digital menjadi salah satu topik yang dibahas oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam pertemuan G20 di Fukuoka, Jepang. Dalam pertemuan tersebut, anggota G20 sepakat untuk mengadopsi satu kerangka untuk menggunakan pendekatan ekonomi presence.selengkapnya

 Darmin Sebut Insentif Pajak Vokasi Terbit 2 Bulan LagiDarmin Sebut Insentif Pajak Vokasi Terbit 2 Bulan LagiJumat 22 Mar 2019 09:46Ridha Anantidibaca 441 kaliSemua Kategori

Pemerintah siap menerbitkan insentif pajak untuk dunia industri yang siap terlibat dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM). Insentif tersebut diberikan agar pelaku usaha tidak merasa sebagai beban dalam melaksanakan program pemerintah.selengkapnya

 Soal Warisan Masuk Objek Pajak, Ini Kata Sri MulyaniSoal Warisan Masuk Objek Pajak, Ini Kata Sri MulyaniJumat 13 Jul 2018 13:51Ridha Anantidibaca 873 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengomentari soal rencana menjadikan warisan dan laba ditahan (retained earnings) sebagai objek pajak yang sedang dikaji oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak). Menanggapi hal itu, Ia menerangkan masih dalam pembahasan lebih lanjut dalam revisi undang-undang (RUU) pajak penghasilan (PPh).selengkapnya

 MK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiMK Nyatakan UU Akses Informasi Keuangan Tidak Langgar KonstitusiSenin 14 Mei 2018 10:46Ridha Anantidibaca 396 kaliSemua Kategori

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan Putusan Nomor 102/PUU-XV/2017 dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Dalam amar putusannya Majelis Hakim MK menyatakan menolak permohonan untuk seluruhnya.selengkapnya

 Pemerintah tak hanya andalkan OECD mengejar pajak perusahaan digital raksasaPemerintah tak hanya andalkan OECD mengejar pajak perusahaan digital raksasaSenin 26 Mar 2018 10:49Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Dalam pertemuan G20 di Argentina, pajak untuk ekonomi digital dibahas. Negara-negara G20 dalam hal ini ingin agar Inclusive Framework on base erosion and profit shifting (BEPS) - OECD menyampaikan rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan secara bersama.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :