Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) yakni Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri dan Bank BTN menggelar sebuah acara bertajuk “Sosialisasi Amnesti Pajak” di Batam. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan sosialisasi amnesti pajak oleh Himbara dan DJP.selengkapnya

Sejak mulai diberlakukan pada 18 Juli lalu, kebijakan pengampunan pajak, atau tax amnesty terus menjadi sorotan masyarakat. Saat ini, kantor pajak, setiap hari ramai di datangi masyarakat yang notabennya wajib pajak (WP), baik yang ingin ikut program tersebut, atau hanya sekedar mencari tahu.selengkapnya

Pemerintah diminta mempersiapkan rencana alternatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 apabila program pengampunan pajak atau tax amnesty tidak sesuai target.selengkapnya

Amnesti pajak saat ini menjadi masa transisi bagi kalangan perbankan. Pasokan dana yang diperkirakan nanti akan melimpah akibat deklarasi dan repatriasi dari peserta pengampunan pajak ini, diperkirakan berimbas terhadap iklim perbankan di Tanah Air.selengkapnya

Program pengampunan pajak dinilai telah menimbulkan keresahan. Keresahan dipicu oleh ketakutan masyarakat akan sanksi jika tidak mengikuti amnesti. Mereka berharap tax amnesty kembali ke tujuan awal, menarik dana di luar negeri.selengkapnya

Beban puncak pelayanan amnesti pajak diperkirakan akan jatuh pada akhir September 2016. Untuk itu, Direktorat Jenderal Pajak menambah kantor layanan dan petugas yang melayani amnesti pajak.selengkapnya

Sejak program pengampunan pajak bergulir pada 1 Juli 2016, dana tebusan dari deklarasi maupun repatriasi mulai mengalir ke industri perbankan di Tanah Air. Dari data yang dihimpun Bisnis, PT Bank Central Asia Tbk. sejauh ini mengumpulkan dana tebusan paling besar di antara bank persepsi lainnya.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak menegaskan tak pernah memaksa Warga Negara Indonesia (WNI) supaya ikut program pengampunan pajak (tax amnesty). Tax amnesty merupakan sebuah kesempatan bagi masyarakat yang selama ini tidak pernah membayar pajak sebelum era keterbukaan informasi di 2018.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi menegaskan tidak ada pemaksaan bagi masyarakat untuk mengikuti program pengampunan pajak atau tax amnesty yang diusung oleh pemerintah. Pernyataan ini merespons keresahan masyarakat baru-baru ini terhadap program amnesti pajak hingga munculnya Tagar #StopBayarPajak di media sosial Twitter.selengkapnya

Amnesti pajak tampaknya menjadi harapan bagi banyak pihak, termasuk emiten badan usaha milik negara (BUMN) konstruksi. Pemerintah juga menyuntik modal emiten kontraktor pelat merah sebesar Rp11,15 triliun. Pendapatan empat BUMN karya hingga 2018 diproyeksi menembus Rp120,2 triliun. Perolehan pendapatan itu terbilang melonjak 134% bila dibandingkan dengan realisasi periode 2015 Rp51,38 triliun.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugeasteadi mengatakan sudah mengeluarkan aturan terkait persoalan yang terjadi setelah pengampunan pajak atau tax amnesty diberlakukan. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Dirjen Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugasteadi mengungkapkan, pihaknya tidak pernah memaksakan masyarakat untuk ikut program Tax Amnesty atau pengampunan pajak. Namun, dirinya mengimbau masyarakat mau memanfaatkan keistimewaan dari pemerintah ini.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Nomor XI tentang pelaksanaan teknis program pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Tagar #StopBayarPajak akhir-akhir ini ramai menghiasi media sosial Twitter Tanah Air. Tagar tersebut muncul sebagai bentuk keresahan dan kekecewaan masyarakat terhadap program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Pemerintah tengah meyiapkan rencana alternatif (backup plan) untuk mengantisippasi bila target penerimaan program amnesti pajak tidak tercapai. Dari target tebusan amnesti pajak yang ditetapkan Rp 165 triliun untuk tahun ini, hingga Jumat (26/8) malam baru terealisasi Rp 1,74 triliun atau sekitar 1,1% dari target.selengkapnya

Program pengampunan pajak (tax amnesty) berhak dimanfaatkan seluruh warga negara Indonesia (WNI), baik perorangan maupun badan usaha, termasuk yang belum menggenggam Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Program tersebut akan bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk memperluas basis data pajak ke depan, selain menambah setoran penerimaan pajak.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Salah satunya mengurus program pengampunan pajak (tax amnesty) yang mematok target penerimaan Rp 165 triliun.selengkapnya

Kebijakan pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) tidak hanya bermanfaat untuk meningkatkan penerimaan negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewaspadai dampak negatif kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi tahun ini.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa pegawai pajak mulai kewalahan dengan dua tugas khusus untuk mengawal penerimaan negara di APBN-P 2016. Pertama, program pengampunan pajak (tax amnesty) dengan target penerimaan Rp 165 triliun dan kedua, pengumpulan setoran pajak yang dipatok Rp 1.271,7 triliun.selengkapnya

Ada empat pertanyaan yang paling sering para wajib pajak tanyakan ketika mereka berkonsultasi untuk menjajaki kemungkinan ikut program amnesti pajak yang akan berakhir pada 31 Maret 2017. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pertanyaan yang paling banyak ditanyakan oleh masyarakat soal amnesti pajak yaitu persoalan harta yang akan diungkap.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya