Kemenperin Bakal Pangkas Pajak Mobil Listrik, Seberapa Besar?Kemenperin Bakal Pangkas Pajak Mobil Listrik, Seberapa Besar?Rabu 28 Feb 2018 10:39Ridha Anantidibaca 581 kaliSemua Kategori

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berencana memangkas pajak mobil listrik melalui regulasi kendaraan rendah emisi atau Low Cost Emission Vehicle (LCEV).selengkapnya

 Regulasi baru impor barang bawaan resmi berlakuRegulasi baru impor barang bawaan resmi berlakuSelasa 2 Jan 2018 09:15Ridha Anantidibaca 943 kaliSemua Kategori

Hari ini (1/1/18) regulasi baru tentang impor barang bawaan penumpang resmi berlaku.selengkapnya

 DJP Sumut I Himpun Ratusan Jenis Data di 67 InstansiDJP Sumut I Himpun Ratusan Jenis Data di 67 InstansiSelasa 28 Nov 2017 16:02Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Ditjen Pajak menghimpun ratusan jenis data dari 67 instansi baik pemerintah maupun swasta yang sesuai Undang-Undang wajib memberikan data secara teratur kepada Ditjen Pajak. Hal ini dikatakan Kepala Kantor DJP Wilayah Sumut I, Mukhtar, Selasa (28/11/2017).selengkapnya

 Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakSelasa 21 Nov 2017 13:11Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

 Grup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakGrup Sukanto Tanoto Akui Punya Perusahaan Cangkang di Suaka PajakSenin 13 Nov 2017 14:48Ajeng Widyadibaca 618 kaliSemua Kategori

Grup usaha milik Sukanto Tanoto, Royal Golden Eagle, mengakui memiliki beberapa perusahaan cangkang yang digunakan dalam kegiatan bisnis. RGE pun menyatakan hampir 10 tahun bekerja sama dengan perusahaan firma hukum Appleby, yang dokumennya menjadi rujukan Paradise Papers yang dirilis oleh International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).selengkapnya

 Bea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITEBea Cukai-BKF Ukur Dampak Ekonomi Kawasan Berikat & KITESenin 13 Nov 2017 09:01Ajeng Widyadibaca 1012 kaliSemua Kategori

Guna meningkatkan pemanfaatan kemudahan kepabeanan dari Bea Cukai, dilakukan pengukuran dampak ekonomi atas fasilitas kepabeanan dan perpajakan yang telah diberikan.selengkapnya

 Rp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalRp 9 Triliun Dana Repatriasi Mengalir ke Pasar ModalSenin 13 Mar 2017 12:06Ajeng Widyadibaca 892 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat adanya peningkatan aliran dana repatriasi program amnesti pajak yang diinvestasikan di pasar modal. Bila pada pertengahan Januari 2017 nilai dana repatriasi yang masuk ke pasar modal sekitar Rp 2,5 triliun, maka per akhir Februari 2017 angkanya melonjak menjadi Rp 9 triliun.selengkapnya

 TA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima KasihTA Tinggal Sebulan, Jokowi Ucapkan Terima KasihRabu 1 Mar 2017 12:27Ajeng Widyadibaca 793 kaliSemua Kategori

Tak terasa program amnesti (pengampunan) pajak, atau tax amnesty (TA) tinggal sebulan lagi. Presiden Joko Widodo ucapkan terima kasih kepada seluruh petugas pajak.selengkapnya

 Turunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiTurunkan Dwelling Time, Ini Jurus Ampuh Bea CukaiRabu 22 Feb 2017 09:51Ajeng Widyadibaca 579 kaliSemua Kategori

Konkretnya, DJBC memberikan penyederhanaan dalam prosedural kepabeanan melalui program partnership yang menyasar pelaku usaha berkualitas baik.selengkapnya

 Ini Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahIni Mekanisme Pungut Pajak Tanah Menganggur yang Dikaji PemerintahJumat 3 Feb 2017 14:02Ajeng Widyadibaca 1048 kaliSemua Kategori

Pemerintah mematangkan rencana pemajakan untuk tanah tak produktif alias menganggur. Langkah ini diambil pemerintah untuk menekan spekulan tanah dan menghindari tanah atau lahan yang tak memberikan nilai ekonomi untuk negara.selengkapnya

 MK Bela Tax Amnesty, Menkeu Ani Sanjung TinggiMK Bela Tax Amnesty, Menkeu Ani Sanjung TinggiKamis 15 Des 2016 12:34Ajeng Widyadibaca 512 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjadi rajin senyum pasca keputusan MK menolak gugatan UU No 11 Tahun 2016 tentang Tax Amnesty.selengkapnya

 Ini Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuIni Pesan Sri Mulyani Kepada kepada Jajaran dan Staf KemenkeuRabu 23 Nov 2016 13:41Ajeng Widyadibaca 1265 kaliSemua Kategori

Setelah adanya penangkapan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan pesan kepada seluruh jajaran dan staf Kemenkeu untuk memerangi korupsi.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017Jumat 18 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 1159 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota DPR usul RUU Konsultan PajakAnggota DPR usul RUU Konsultan PajakJumat 18 Nov 2016 13:56Ajeng Widyadibaca 661 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Jumat 18 Nov 2016 13:24Ajeng Widyadibaca 741 kaliSemua Kategori

Anggota Badan Legislasi DPR RI M Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017. Kata dia, RUU ini penting untuk segera membahas dalam rangka melakukan sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.selengkapnya

 Baleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanBaleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanJumat 18 Nov 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 1169 kaliSemua Kategori

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan DPD RI membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR RI.selengkapnya

 Panglima TNI beri wawasan kebangsaan Ditjen PajakPanglima TNI beri wawasan kebangsaan Ditjen PajakSelasa 8 Nov 2016 10:47Ajeng Widyadibaca 822 kaliSemua Kategori

Panglima TNI, Jendral Gatot Nurmantyo memberikan wawasan kebangsaan terkait tantangan yang dihadapi Indonesia dan global kepada seluruh kepala Kanwil dan KKP pajak seluruh Indonesia.selengkapnya

 Pajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenPajak Penghasilan Buruh Tekstil Dipotong 50 PersenSenin 31 Okt 2016 11:52Administratordibaca 1129 kaliSemua Kategori

Pemerintah memberikan diskon sebesar 50 persen atas Pajak Penghasilan (PPh) pekerja industri tekstil, produk tekstil, dan alas kaki. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2016 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu yang diteken Presiden Jokowi pada 17 Oktober tahun ini.selengkapnya

 Usut Pajak Google, Ken Dwijugiasteadi Tunggu Laporan PenyidikUsut Pajak Google, Ken Dwijugiasteadi Tunggu Laporan PenyidikJumat 28 Okt 2016 13:42Administratordibaca 952 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Ken Dwijugiasteadi akan mengambil keputusan terkait pajak Google setelah bertemu para penyidik. Pertemuan dengan para penyidik tersebut akan dilakukan pada pada siang ini.selengkapnya

 BEI: Investor Enggak Ragu Ikut Tax AmnestyBEI: Investor Enggak Ragu Ikut Tax AmnestySenin 24 Okt 2016 12:56Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) terus mendukung program tax amnesty Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan memberikan fasilitas ruangan khusus dan sosialisasi. Hasilnya, para investor tidak ragu untuk ikut pengampunan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :