Tingkat keberhasilan program pengampunan pajak banyak mengecewakan. Hal tersebut terungkap dari data empiris di dalam maupun di luar negeri. Indonesia sudah tiga kali menjalankan program itu dan banyak yang tidak berhasil. Untuk itu, pengampunan pajak perlu dijalankan hati-hati setelah RUU-nya disahkan DPR, kataselengkapnya

Pemerintah berupaya merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar dapat disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (28/6) besok. Sebagian besar fraksi sudah sepakat dengan pemerintah, namun PDI Perjuangan masih mempersoalkan besaran tarif tebusan dan jangka waktu program pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, realisasi insentif perpajakan yang menjadi bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) belum mencapai 25 persen dari total anggaran Rp 120,6 triliun. Insentif ini meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atau pajak karyawan yang ditanggung pemerintah hingga restitusi pendahuluan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).selengkapnya

Pemerintah telah menganggarkan insentif pajak sebesar Rp 120,6 triliun dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Kendati demikian bantuan dunia usaha itu belum banyak terserat.selengkapnya

Pemerintah telah merilis aturan untuk mempercepat perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Lewat Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan. Kebijakan ini diharapkan bisa membuat penjualan mobil listrik membludak.selengkapnya

Pengamat perpajakan dari Darussalam menilai, pengampunan pajak alias tax amnesty (TA) jilid kedua akan menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada hasil positif.selengkapnya

Pemerintah mengaku belum memiliki proyeksi daftar calon investor yang bakal menerima insentif pengurangan pajak hingga 200 persen alias super deduction tax. Padahal, proses penggodokan insentif sudah hampir rampung.selengkapnya

Pemerintah memastikan bakal mengeluarkan kebijakan insentif fiskal berupa super tax deduction atau pemotongan pajak hingga 200 persen untuk industri yang melaksanakan program pendidikan vokasi. Implementasinya bakal dilakukan pada akhir tahun ini.selengkapnya

Provinsi Riau saat ini mengalami defisit keuangan hingga Rp1 triliun, akibat adanya kebijakan tunda salur dana bagi hasil migas oleh pemerintah pusat. Untuk menyiasati hal itu, pemda memutar otak supaya bisa menambal tekor dengan menggenjot pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak bahan bakar dan pajak kendaraan bermotor.selengkapnya

Pemerintah menargetkan penerimaan pajak yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.selengkapnya

Wakil Rektor IV Universitas Brawijaya Dr. Ir. Moch. Sasmito Djati, M.S. mengatakan, universitas sebagai salah satu pilar berperan penting untuk membangun negeri. Menurutnya, perguruan tinggi harus bisa berpikir panjang agar sinergi antara konsultan pajak, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dituntut mampu memberikan pelayanan prima pada Maret 2017. Alasannya karena bulan depan pegawai pajak akan disibukkan dengan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi 2016 dan berakhirnya program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

Program tax amnesty di Indonesia terbilang sukses untuk diterapkan. Bahkan, untuk daerah Jakarta Timur, total dana tebusan yang diperoleh telah mencapai Rp2,2 triliun dengan proporsi 25% untuk dama deklarasi dalam negeri.selengkapnya

Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang baru, Kiagus Badaruddin, berkomitmen mensukseskan program pengampunan pajak alias tax amnesty. PPATK akan mengikuti Undang-Undang Pengampunan Pajak Nomor 11 Tahun 2016.selengkapnya

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan sejumlah strategi demi meningkatkan penerimaan pajak pada kuartal IV-2016. Sampai dengan 3 Oktober 2016, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp791,9 triliun, dari total target sebesar Rp1.318,9 triliun.selengkapnya

Salah satu terobosan bidang ekonomi paling akhir dari pemerintahan Jokowi-JK adalah program amnesti atau pengampunan pajak. Tak hanya bersifat fiskal, kebijakan ini juga diyakini berdampak luas pada perekonomian nasional.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty) Nomor 11 Tahun 2016 mencantumkan pengenaan sanksi 200 persen dari Pajak Penghasilan (PPh) terutang bagi Wajib Pajak (WP) yang tidak ikut tax amnesty. Sanksi tersebut menjadi hal mengerikan bagi WP, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).selengkapnya

Ada pengamat menilai, dampak dari program amnesti (pengampunan) pajak baru terasa tahun depan. Karena, dana besar bakal mengalir dari amnesti pajak periode I yang berakhir 30 September 2016.selengkapnya

Tiga Bank Umum Kegiatan Usaha (BUKU) IV meyakini dana tebusan dari program amnesti pajak di periode kedua yakni Oktober-Desember 2016 tetap melimpah, namun tidak seagresif seperti periode pertama.selengkapnya

Periode I program pengampunan pajak telah berakhir. Hasil yang tercapai juga cukup memuaskan, bahkan hingga hari ini jumlah uang tebusan yang telah masuk mencapai Rp89,2 triliun.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya