RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RIRUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Pajak (KUP) Akhirnya Disahkan DPD RISabtu 19 Mar 2016 07:47Administratordibaca 1705 kaliSemua Kategori

“Usul inisiatif RUU KUP dilatarbelakangi UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan keadaan perekonomian global serta domestik, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan kebijakan perpajakan dan administrasi perpajakan yang lebih modern sehingga perlu diganti,”ujarselengkapnya

 Kemenkeu Siapkan Berbagai Insentif Pajak untuk Tarik InvestasiKemenkeu Siapkan Berbagai Insentif Pajak untuk Tarik InvestasiJumat 23 Nov 2018 10:32Ridha Anantidibaca 456 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah siapkan beragam kebijakan perpajakan untuk menarik investasi. Ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).selengkapnya

 PERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitPERSPEKTIF: Tantangan Pajak di Tahun Politik, Penerimaan Stagnan di Tengah Lonjakan DefisitSelasa 30 Okt 2018 09:43Ridha Anantidibaca 846 kaliSemua Kategori

Dengan memperhatikan tren tersebut, realisasi penerimaan pajak hingga akhir 2018 diperkirakan kurang lebih berada di angka Rp1.300 triliun saja.selengkapnya

 Pacu bisnis ritel, Pemerintah Inggris akan pangkas pajak pebisnis offlinePacu bisnis ritel, Pemerintah Inggris akan pangkas pajak pebisnis offlineSenin 29 Okt 2018 11:30Ridha Anantidibaca 494 kaliSemua Kategori

Menteri keuangan Inggris Phillip Hammond dikabarkan akan memangkas pajak hingga GBP 900 juta atau setara dengan US$ 1,15 miliar untuk pelaku ritel kelas kecil menengah.selengkapnya

 BC: Simplikasi Cukai untuk Kurangi Konsumsi RokokBC: Simplikasi Cukai untuk Kurangi Konsumsi RokokSenin 15 Okt 2018 14:03Ridha Anantidibaca 603 kaliSemua Kategori

Pemerintah memastikan akan terus berupaya mengurangi konsumsi rokok di tengah masyarakat Indonesia. Langkah itu juga secara khusus dilakukan Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (BC). BC menegaskan akan mendukung penyederhanaan (simplifikasi) layer cukai rokok karena menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi konsumsi di masyarakat.selengkapnya

 Simplifikasi Cukai Rokok Dikhawatirkan Picu OligopolistikSimplifikasi Cukai Rokok Dikhawatirkan Picu OligopolistikKamis 16 Ags 2018 10:55Ridha Anantidibaca 914 kaliSemua Kategori

Simplifikasi tarif cukai rokok dari 12 layer menjadi 5 layer diperkirakan akan menciptakan oligopolistik. Ini karena perusahaan Industri Hasil Tembakau (IHT) skala kecil akan bergantung ke industri besar.selengkapnya

 RUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di BankRUU TAX AMNESTY : Dana Repatriasi Boleh Dijaminkan di BankSenin 20 Jun 2016 12:20Administratordibaca 2517 kaliSemua Kategori

Dana repatriasi yang ditempatkan dalam wadah instrumen investasi kebijakan pengampunan pajak tetap bisa menjadi jaminan penarikan utang baru di perbankan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan skema tersebut akan disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam bentuk aturan baru. Dengan demikian uang yang dibawa ke Indonesia tetap bisa dijaminkan untuk mendapat pinjaman baru.selengkapnya

 Kawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurKawasan Industri Akan Dikecualikan dari Kebijakan Pajak Progresif Lahan MenganggurSenin 6 Feb 2017 14:32Ajeng Widyadibaca 1214 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi ketimpangan di masyarakat. Salah satu poinnya adalah menerapkan pajak progresif bagi lahan yang menganggur.selengkapnya

 Bebas pajak bagi penanaman modal jumboBebas pajak bagi penanaman modal jumboJumat 30 Mar 2018 10:48Ridha Anantidibaca 741 kaliSemua Kategori

Kabar baik bagi para investor sektor riil, terutama yang menanamkan modalnya dalam skala jumbo. Pemerintah akan memberikan pembebasan pajak penghasilan sampai 20 tahun investasi bernilai besar.selengkapnya

 Risiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpRisiko di Balik Perubahan Tiga Indikator Ekonomi Era TrumpSelasa 15 Nov 2016 13:16Ajeng Widyadibaca 617 kaliSemua Kategori

Kepemimpinan Donald Trump sebagai presiden terpilih Amerika Serikat (AS) diprediksi akan membawa era baru bagi perekonomian negara tersebut. Sejumlah ekonom memproyeksikan adanya pertumbuhan ekonomi, kenaikan suku bunga dan inflasi. Namun, perubahan tiga indikator makroekonomi itu berpotensi menimbulkan sejumlah risiko, termasuk perang perdagangan internasional.selengkapnya

 Penyederhanaan Cukai Rokok Berlanjut? Ini Kata Bea CukaiPenyederhanaan Cukai Rokok Berlanjut? Ini Kata Bea CukaiRabu 17 Okt 2018 09:06Ridha Anantidibaca 266 kaliSemua Kategori

Penyederhanaan (simplifikasi) layer cukai rokok menjadi bagian dari strategi pemerintah mengurangi konsumsi rokok di masyarakat. Untuk itu, pemerintah akan tetap konsisten menjalankan roadmap simplifikasi tarif cukai sesuai Peraturan Menteri Keuangan 146/2017.selengkapnya

 Sidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalSidang Kabinet Sore Ini Tentukan Kebijakan FiskalKamis 4 Ags 2016 08:54Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Pemerintah hendak mengambil kebijakan fiskal 2017 dalam sidang kabinet sore ini di kantor Presiden. Secara khusus, pemerintah akan memutuskan terkait target penerimaan negara agar tidak terlalu ambisius.selengkapnya

 Tax Amnesty bukan Fasilitas untuk Pengemplang PajakTax Amnesty bukan Fasilitas untuk Pengemplang PajakSabtu 16 Jul 2016 14:49Administratordibaca 1006 kaliSemua Kategori

Tax Amnesty yang diberlakukan pemerintah harus didukung semua kalangan karena kebijakan perpajakan itu bukanlah fasilitas untuk pengemplang pajak.selengkapnya

 5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga Mobil5 Fakta Insentif PPnBM: Kriteria, Tahapan Diskon, dan Harga MobilRabu 17 Feb 2021 09:23Ridha Anantidibaca 773 kaliSemua Kategori

Pemerintah memutuskan menanggung pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk mendongkrak daya beli masyarakat, khususnya kendaraan roda empat atau mobil.selengkapnya

 Bea Cukai akan turunkan batasan bea masuk dan pajak barang impor, ini rinciannyaBea Cukai akan turunkan batasan bea masuk dan pajak barang impor, ini rinciannyaSelasa 24 Des 2019 10:00Ridha Anantidibaca 679 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akan menurunkan batasan bea masuk dan pajak bagi barang impor (de minimis). Hal ini dengan pertimbangan banjirnya produk impor lewat e-commerce y ang bisa memengaruhi daya saing industri dalam negeri.selengkapnya

 Pastikan Efektivitas Tarif PPh 22 Impor, Pemerintah Akan Bentuk SatgasPastikan Efektivitas Tarif PPh 22 Impor, Pemerintah Akan Bentuk SatgasKamis 6 Sep 2018 13:59Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Guna memastikan efektivitas kebijakan penyesuaian tarif PPh 22, pemerintah juga akan membentuk task force atau satgas yang akan melakukan monitoring secara berkala.selengkapnya

 Kenaikan pajak impor barang konsumsi bisa memicu pembalasanKenaikan pajak impor barang konsumsi bisa memicu pembalasanJumat 31 Ags 2018 15:05Ridha Anantidibaca 653 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah untuk menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) impor barang konsumsi dinilai akan berpotensi memicu balasan dari negara lain.selengkapnya

 Pemberlakuan Tarif Cukai Plastik Tunggu Kajian Kementerian TerkaitPemberlakuan Tarif Cukai Plastik Tunggu Kajian Kementerian TerkaitRabu 4 Jul 2018 15:23Ridha Anantidibaca 400 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus mendorong pengenaan cukai pada kantong plastik di tahun ini.selengkapnya

 Hore! Pembayaran Restitusi PPN Wajib Pajak Berisiko Rendah DipercepatHore! Pembayaran Restitusi PPN Wajib Pajak Berisiko Rendah DipercepatSenin 19 Mar 2018 09:20Ridha Anantidibaca 799 kaliSemua Kategori

Wajib pajak (WP) dengan risiko rendah akan mendapatkan percepatan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau restitusi. Kebijakan ini merupakan salah satu fokus yang akan diambil Direktorat Jenderal Pajak pada tahun ini.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Menganggur Akan Jadi Bumerang Bagi PemerintahPajak Progresif Tanah Menganggur Akan Jadi Bumerang Bagi PemerintahRabu 8 Feb 2017 10:15Ajeng Widyadibaca 1060 kaliSemua Kategori

Pemerintah harus mempertegas definisi dari objek tanah terlantar atau menganggur yang rencananya bakal dikenakan pajak progresif. Pemerintah mesti menyadari bahwa kebijakan itu dapat menjadi bumerang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :