Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) optimis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) dapat memberikan kontribusi terhadap pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan industri dan investasi. Apindo menilai kebijakan perpajakan ini sangat diperlukan oleh wajib pajak (WP), terutama untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara benar dan mencantumkanselengkapnya

Pemerintah berupaya menyediakan beragam instrumen investasi untuk menampung potensi membanjirnya dana repatriasi dari hasil kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Selain instrumen investasi keuangan dan pasar modal, pemerintah juga menyiapkan investasi di sektor riil, termasuk energi serta minyak dan gas bumi (migas).selengkapnya

Tax amnesty atau pengampunan pajak mampu mendorong percepatan pembangunan, kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I Awan Nurmawan Nuh.selengkapnya

Siang ini, DPR RI menggelar rapat paripurna dengan agenda pembahasan evaluasi APBN-P 2015. Dalam pembahasan ini, DPR menyoroti kinerja pemerintah dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2015.selengkapnya

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno menargetkan perusahaan pelat merah bisa menampung dana repatriasi warga Indonesia yang mengikuti program pengampunan pajak hingga sekitar Rp 300 triliun. Untuk itu, dia sudah menyiapkan sejumlah jurus untuk menangkap peluang tersebut.selengkapnya

Indonesia Property Watch‎ (IPW) melihat kebijakan amnesti pajak yang dijalankan pemerintah, dapat membawa dampak positif dan negatif terhadap industri properti.selengkapnya

Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) akan bekerjasama dengan dirjen Pajak dan Kementerian Keuangan untuk memastikan dana tax amnesty yang masuk ke Indonesia tidak bercampur dengan uang hasil tindak kejahatan pidana dan pencucian uang.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan, formulir pendaftaran peserta pengampunan pajak atau tax amnesty sudah mulai banyak yang mengambil.selengkapnya

Ketua DPR Ade Komarudin meminta agar Singapura tidak memberlakukan kebijakan penghapusan dana bagi para pemilik aset besar. Ia menyebut, adanya isu tersebut, akan membuat kerugian bagi negara lainnya disekitar Singapura, terutama Indonesia.selengkapnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro semringah lantaran animo masyarakat pada hari pertama pemberlakuan UU Pengampuna Pajak (Tax Amensty). Banyak masyarakat yang membayar uang tebusan membuatnya optimistis bahwa tax amnesty ini akan berjalan dengan baik.selengkapnya

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong pengusaha kecil-menengah segera memanfaatkan pengampunan pajak atau tax amnesty. Mengingat, masa pelaksanaannya terbatas.selengkapnya

Seperti tahun sebelumnya, penerimaan pajak Indonesia tahun ini diperkirakan akan kembali meleset. Indonesia harus membangun masyarakatnya untuk memperbesar basis pajak, agar kekurangan penerimaan pajak tak selalu berulang, bahan bakar pembangunan pun bisa maksimal.selengkapnya

Dalam UU Pengampunan Pajak, bagi Wajib Pajak (WP) yang mengikuti program tax amnesty tidak akan diusut total aset kekayaannya. Tujuan utamanya agar aturan yang diputuskan oleh DPR dan pemerintah menarik dan banyak peminatnya.selengkapnya

Aturan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty telah mulai diberlakukan hari ini setelah disahkan pada 28 Juni 2016. Aturan ini mengatur penghapusan pajak terutang wajib pajak dengan cara pengungkapan keseluruhan harta kekayaan dan pembayaran tebusan.selengkapnya

Guna menarik lebih banyak dana repatriasi dari luar negeri, pemerintah menurunkan pengenaan pajak pada fasilitas Biaya Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi Penerbitan Dana Investasi Real Estate (DIRE).selengkapnya

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menegaskan, dua dari empat Peraturan Menteri Keuangan yang direncanakan sebagai aturan turunan dari pelaksanaan Undang-undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty akan segera diterbitkan pada sore ini, Senin 18 Juli 2016.selengkapnya

Kementerian Koperasi dan UKM siap memfasilitasi pelaku UKM yang ingin memanfaatkan kebijakan pengampunan pajak alias tax amnesty. Pelaku UKM diminta memanfaatkan kesempatan kebijakan tax amnesty karena waktunya yang terbatas.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) memproyeksi, kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty dapat mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5,3 persen. Sedangkan tanpa pengampunan pajak, pertumbuhan ekonomi hanya berada di batas bawah 5,04 persen.selengkapnya

Meskipun berlaku Senin (18/7/2016), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pendaftaran atau pengajuan program pengampunan pajak (tax amnesty) belum dapat dilakukan Warga Negara Indonesia (WNI) di 3 negara, yakni Singapura, Hong Kong, dan Inggris.selengkapnya

Masyarakat yang hendak mencari permodalan memanfaatkan layanan Kredit Tanpa Agung atau KTA disarankan memperhatikan ketentuan persyaratan kewajiban‎ memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya