Pemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MetePemerintah Akan Terapkan Pajak Ekspor Kacang MeteSenin 28 Nov 2016 11:32Ajeng Widyadibaca 1993 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan pajak untuk setiap kacang mete yang diekspor. Kebijakan ini akan dilakukan untuk mendorong hilirisasi industri pengolahan kacang mete.selengkapnya

 Tangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBTangerang Genjot Pendapatan PBB dan BPHTBSenin 21 Nov 2016 15:52Ajeng Widyadibaca 1491 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Tangerang menargetkan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Pembangunan (BPHTB) masing-masing mencapai Rp350,9 juta dan Rp330 miliar pada tahun mendatang.selengkapnya

 Diperiksa, disandera, lalu diampuniDiperiksa, disandera, lalu diampuniSenin 21 Nov 2016 15:07Ajeng Widyadibaca 675 kaliSemua Kategori

Ancaman Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengejar para penunggak pajak, bukan isapan jempol. Kali ini Ditjen Pajak menyandera penunggak pajak berinisial RS, yang merupakan penanggung pajak PT HKP.selengkapnya

 RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017RUU Konsultan Pajak Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2017Jumat 18 Nov 2016 15:05Ajeng Widyadibaca 1168 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota DPR usul RUU Konsultan PajakAnggota DPR usul RUU Konsultan PajakJumat 18 Nov 2016 13:56Ajeng Widyadibaca 670 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017 dan segera membahasnya.selengkapnya

 Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Anggota Baleg DPR usulkan RUU Konsultan Pajak masuk Prolegnas 2017Jumat 18 Nov 2016 13:24Ajeng Widyadibaca 749 kaliSemua Kategori

Anggota Badan Legislasi DPR RI M Misbakhun mengusulkan Rancangan RUU tentang Konsultan Pajak dimasukkan dalam program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2017. Kata dia, RUU ini penting untuk segera membahas dalam rangka melakukan sistem reformasi perpajakan yang disiapkan pemerintah.selengkapnya

 Baleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanBaleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanJumat 18 Nov 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 1192 kaliSemua Kategori

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan DPD RI membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR RI.selengkapnya

 Bursa Eropa Berpotensi PositifBursa Eropa Berpotensi PositifRabu 16 Nov 2016 14:03Ajeng Widyadibaca 744 kaliSemua Kategori

Bursa saham Eropa berpotensi menguat pada awal perdagangan Rabu (16/11/2016). Investor memanfaatkan tren pelemahan dolar AS yang telah naik sejak kemenangan Trump.selengkapnya

 Topang Rupiah, Aliran Dana Repatriasi Perlu DipercepatTopang Rupiah, Aliran Dana Repatriasi Perlu DipercepatSelasa 15 Nov 2016 10:59Ajeng Widyadibaca 1068 kaliSemua Kategori

Ekonom memperkirakan tekanan terhadap rupiah masih akan berlanjut hingga awal tahun depan. Untuk membantu menjaga stabilitas rupiah, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu mempercepat masuknya dana repatriasi dari hasil program pengampunan pajak (tax amnesty).selengkapnya

 Mayoritas dana repatriasi masuk lewat perbankanMayoritas dana repatriasi masuk lewat perbankanSenin 14 Nov 2016 11:33Ajeng Widyadibaca 917 kaliSemua Kategori

Wajib Pajak (WP) lebih memilih perbankan untuk membawa masuk asetnya di luar negeri ke dalam negeri melalui skema repatriasi dalam program Tax Amnesty. Menurut catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pada bulan Oktober 2016, realisasi repatriasi yang masuk sebesar Rp 30,5 triliun.selengkapnya

 TOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TTOP OF THE WEEK: Sri Mulyani Tak Takut Google hingga Jokowi Butuh Rp5.500 TSenin 14 Nov 2016 10:48Ajeng Widyadibaca 969 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, perusahaan berbasis teknologi Google harus membayar pajak di Indonesia. Baginya ketegasan ini cukup adil, mengingat Google memiliki pendapatan selama beroperasi di Indonesia, tidak peduli di mana server-nya dibangun.selengkapnya

 Kalangan DPR ingatkan target amnesti pajak harus terkejarKalangan DPR ingatkan target amnesti pajak harus terkejarSelasa 8 Nov 2016 13:14Ajeng Widyadibaca 552 kaliSemua Kategori

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly mengatakan, perbaikan pendataan wajib pajak (WP) per nama dan per alamat atau by name by address seharusnya bisa menjadi acuan untuk mengejar realisasi target amnesti pajak.selengkapnya

 Pengampunan Pajak Kembali Sasar Pejabat PemerintahPengampunan Pajak Kembali Sasar Pejabat PemerintahSenin 7 Nov 2016 10:51Ajeng Widyadibaca 635 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak yang sudah memasuki periode kedua kian digencarkan. Kantor Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang kembali menyisir kalangan pejabat pemerintah.selengkapnya

 TAX AMNESTY: WP Besar Diimbau Ikut Pada NovemberTAX AMNESTY: WP Besar Diimbau Ikut Pada NovemberSabtu 29 Okt 2016 12:09Administratordibaca 771 kaliSemua Kategori

Wajib pajak besar diimbau untuk menghindari penyampaian surat pernyataan harta atau SPH pada akhir Desember karena bakal berbenturan dengan hari libur pada bulan tersebut.selengkapnya

 OJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakOJK, Manfaat Lain Dana Pensiun Bebas PajakSabtu 29 Okt 2016 11:10Administratordibaca 1552 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan menyatakan opsi manfaat lain sebagaimana tertuang dalam Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Iuran, Manfaat Pensiun dan Manfaat Lainnya akan terbebas dari pengenaan pajak.selengkapnya

 Google Akhirnya Temui Dirjen Pajak, Apa Hasilnya?Google Akhirnya Temui Dirjen Pajak, Apa Hasilnya?Jumat 28 Okt 2016 13:36Administratordibaca 717 kaliSemua Kategori

Google akhirnya secara perlahan mulai melunak. Setelah "dikejar" oleh pemerintah pada beberapa waktu lalu, Google pun akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.selengkapnya

 Pengusaha Ragu Duit Tebusan Tax Amnesty Capai TargetPengusaha Ragu Duit Tebusan Tax Amnesty Capai TargetSenin 24 Okt 2016 17:22Administratordibaca 660 kaliSemua Kategori

Program pengampunan pajak periode kedua sudah berjalan hampir sebulan. Namun perolehan duit tebusan tax amnesty itu belum banyak berubah dari posisi 30 September, ketika periode pertama ditutup. Kabarnya, hal tersebut lantaran hampir semua pengusaha kakap sudah mengikuti tax amnesty pada periode pertama.selengkapnya

 Hingga September, Porsi Pajak ATR Dekati 2015Hingga September, Porsi Pajak ATR Dekati 2015Senin 24 Okt 2016 13:05Administratordibaca 770 kaliSemua Kategori

Meski mendapat banyak kritikan tentang program reforma agraria yang berjalan lamban, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) klaim memberi kontribusi pendanaan cukup besar dari pajak penghasilan (PPh). PPh ini didapat dari transak transaksi pemindahan hak atas tanah dan bangunan yang menjadi sumber pemasukan penerimaan Negara.selengkapnya

 Peserta Minim, Ditjen Pajak Perlu Tambah Kantor Wajib Pajak BesarPeserta Minim, Ditjen Pajak Perlu Tambah Kantor Wajib Pajak BesarSenin 17 Okt 2016 14:09Administratordibaca 1271 kaliSemua Kategori

Realisasi program pengampunan pajak (tax amnesty) periode pertama menunjukkan masih banyak potensi wajib pajak besar yang belum tergarap. Hal ini bisa menjadi catatan bagi Direktorat Jenderal untuk menambah Kantor Wilayah (Kanwil) Wajib Pajak Besar.selengkapnya

 Jabar Bebaskan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan BermotorJabar Bebaskan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan BermotorSenin 17 Okt 2016 09:29Ajeng Widyadibaca 1850 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengeluarkan kebijakan penghapusan pajak untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mulai 17 Oktober. Pajak BBNKB digratiskan bagi masyarakat Jawa Barat yang hendak mengganti nama pemilik kendaraannya hingga 24 Desember mendatang.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :