Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021Bos Pajak Target Omnibus Law Perpajakan Rampung 2021Senin 10 Feb 2020 15:26Ridha Anantidibaca 521 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo mengatakan, Omnibus Law Perpajakan baru bisa rampung dan efektif berlaku pada 2021. Peraturan tersebut kini sudah berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk kemudian dimatangkan bersama pemerintah.selengkapnya

 Penerimaan Cukai, Pemerintah Sasar Kepatuhan Industri HPTLPenerimaan Cukai, Pemerintah Sasar Kepatuhan Industri HPTLRabu 5 Feb 2020 11:13Ridha Anantidibaca 667 kaliSemua Kategori

Pemerintah menyasar kepatuhan industri Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) untuk meningkatkan kontribusinya dalam penerimaan cukai tahun ini.selengkapnya

 Bea Cukai Temukan Modus Baru Penyelundupan Rokok IlegalBea Cukai Temukan Modus Baru Penyelundupan Rokok IlegalRabu 13 Nov 2019 10:13Ridha Anantidibaca 471 kaliSemua Kategori

Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY bekerja sama dengan Bea Cukai Tanjung Emas dan Bea Cukai Semarang kembali menyita rokok ilegal di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang Jumat (1/11). Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY, Parjiya menyatakan bahwa ia dan petugasnya akan berusaha untuk terus memerangi rokok ilegal.selengkapnya

 Ditjen Pajak Perketat Ketentuan Penghitungan CadanganDitjen Pajak Perketat Ketentuan Penghitungan CadanganSenin 12 Ags 2019 08:59Ridha Anantidibaca 1311 kaliSemua Kategori

Pemerintah memperketat mekanisme penghitungan cadangan yang bisa dikurangkan sebagai biaya. Langkah ini dilakukan, karena aturan yang berlaku saat ini kerap digunakan sebagian korporasi untuk memperkecil jumlah pajak yang harus disetor ke negara.selengkapnya

 Pemkot Bandung Akan Kenakan Pajak Tempat Kos Sesuai TransaksiPemkot Bandung Akan Kenakan Pajak Tempat Kos Sesuai TransaksiSenin 12 Ags 2019 08:46Ridha Anantidibaca 515 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung tengah menyiapkan aturan agar bisa memungut pajak tempat kos secara maksimal. Pasalnya, saat ini penerapan pajak baru berlaku terhadap tempat kos yang memiliki minimal 10 kamar.selengkapnya

 DPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakDPR Dukung Langkah Pemerintah Tunda Pembahasan 3 RUU PajakSenin 26 Nov 2018 10:22Ridha Anantidibaca 768 kaliSemua Kategori

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menilai tepat langkah pemerintah untuk menunda pembahasan revisi tiga undang-undang terkait dengan perpajakan sampai dengan selesai pemilihan umum dan lebih baik dibahas dalam periode yang baru.selengkapnya

 Bea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporBea Cukai Kenakan Tarif Impor Lebih Tinggi untuk Ubin Keramik ImporRabu 10 Okt 2018 14:38Ridha Anantidibaca 549 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui bea cukai telah mengeluarkan aturan baru untuk melindungi para pengusaha dalam negeri khususnya yang bergerak di bidang produksi ubin keramik. Hal ini dilakukan mengingat banyaknya beredar ubin keramik impor yang dapat mengakibatkan kerugian serius bagi industri dalam negeri.selengkapnya

 Sri Mulyani Akui Penerimaan Pajak dari Freeport Bakal SusutSri Mulyani Akui Penerimaan Pajak dari Freeport Bakal SusutJumat 10 Ags 2018 11:09Ridha Anantidibaca 540 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui beleid baru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 2018 memang akan membuat penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PT Freeport Indonesia menyusut, tetapi penerimaan di luar pajak meningkat.selengkapnya

 Pemkab Bekasi Akan Kutip Pajak ke Pengusaha KateringPemkab Bekasi Akan Kutip Pajak ke Pengusaha KateringSelasa 31 Jul 2018 12:21Ridha Anantidibaca 351 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi membuka potensi penarikkan pajak di sektor katering akan mulai diberlakukan dalam waktu dekat ini. Jasa di bidang masakan itu bakal dikenai pajak daerah sebesar 10 persen, dihitung dari nilai kontrak antara penyedia jasa dengan pemesan.selengkapnya

 Tarik Devisa Pariwisata, Ditjen Pajak Kaji Usulan Revisi Tax RefundTarik Devisa Pariwisata, Ditjen Pajak Kaji Usulan Revisi Tax RefundSelasa 31 Jul 2018 11:44Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mempertimbangkan usulan Menteri Pariwisata untuk menurunkan ambang batas fasilitas pengembalian PPN dari Rp5 juta menjadi Rp1 juta.selengkapnya

 PPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlinePPh 0,5% Sebaiknya Diberlakukan juga Untuk UMKM OnlineSelasa 26 Jun 2018 15:09Ridha Anantidibaca 611 kaliSemua Kategori

Pemberlakuan pajak penghasilan sebesar 0,5% pada UMKM konvensional dapat diberlakukan juga pada UMKM online.selengkapnya

 Kantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganKantor Pajak mulai olah data nasabah keuanganSelasa 15 Mei 2018 14:19Ridha Anantidibaca 879 kaliSemua Kategori

Program pertukaran informasi keuangan secara otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) untuk kepentingan perpajakan mulai berjalan. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) telah menerima data nasabah dari lembaga keuangan untuk keperluan perpajakan. Data itu akan diolah untuk mendukung pengumpulan setoran pajak pada tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya.selengkapnya

 Bank Dunia Nilai Tax Holiday Saja Tak Cukup Naikkan InvestasiBank Dunia Nilai Tax Holiday Saja Tak Cukup Naikkan InvestasiSenin 16 Apr 2018 11:07Ridha Anantidibaca 625 kaliSemua Kategori

Bank Dunia mengatakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35 tahun 2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) Badan dapat menguntungkan investor. Namun, kebijakan pengurangan PPh badan atau fasilitas tax holiday tak cukup, pemerintah perlu memperhatikan faktor pendorong investasi lainnya.selengkapnya

 Bandara Bali jual produk bebas bea kedatanganBandara Bali jual produk bebas bea kedatanganSenin 16 Apr 2018 10:47Ridha Anantidibaca 725 kaliSemua Kategori

Pengelola Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, menjual sejumlah produk berbagai merek bebas bea atau pajak di Terminal Kedatangan Internasional yang diakui menjadi gerai pertama di Indonesia.selengkapnya

 Pemkot Semarang Terus Genjot Pendapatan PBBPemkot Semarang Terus Genjot Pendapatan PBBSelasa 13 Mar 2018 10:40Ridha Anantidibaca 1234 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kota Semarang, terus menggenjot pendapatan daerah melalui Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan menargetkan pajak PBB mencapai Rp376 miliar sepanjang 2018.selengkapnya

 Aturan pajak kembali bikin resahAturan pajak kembali bikin resahJumat 2 Mar 2018 14:27Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Baru saja keluar, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.15/PMK.03/2018 tentang Cara Lain Penghitungan Peredaran Bruto langsung membuat resah. Protes langsung datang dari pengusaha. Mereka menilai: aturan itu akan memacu masalah yang bisa merugikan wajib pajak.selengkapnya

 Pajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluPajak PBB Naik 70%, Dewan Minta Warga Tak Bayar DuluRabu 28 Feb 2018 14:43Ridha Anantidibaca 1622 kaliSemua Kategori

Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang tinggi sebesar 70%, meresahkan masyarakat karena sangat memberatkan.selengkapnya

 BMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan LokalBMW: Penurunan Pajak Sedan Dorong Perakitan LokalJumat 23 Feb 2018 12:20Ridha Anantidibaca 475 kaliSemua Kategori

BMW memperkirakan penurunan pajak sedan akan menciptakan pasar baru bagi model kendaraan tersebut, dan akan berimbas pada kemungkinan produksi lokal seiring dengan meningkatnya volume penjualan di Indonesia.selengkapnya

 Sri Mulyani Lantik Robert Pakpahan Jadi Dirjen PajakSri Mulyani Lantik Robert Pakpahan Jadi Dirjen PajakSenin 4 Des 2017 08:59Ridha Anantidibaca 747 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang baru pada Kamis (30/11/2017) malam. Dengan pelantikan ini, Robert resmi menggantikan Ken Dwijugiasteadi yang memasuki masa pensiun per 1 Desember 2017.selengkapnya

 Aturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeAturan Baru Pajak Ini Potensi Timbulkan DisputeRabu 27 Sep 2017 12:01Ajeng Widyadibaca 714 kaliSemua Kategori

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2017. Dalam naskah peraturan itu, bagi wajib pajak yang mengikuti amnesti pajak, PP ini berlaku atas harta bersih yang belum atau kurang diungkap.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :