PANAMA PAPERS: Dirjen Pajak Diminta Perhatikan Beneficial OwnershipPANAMA PAPERS: Dirjen Pajak Diminta Perhatikan Beneficial OwnershipSenin 25 Apr 2016 11:08Administratordibaca 980 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) diminta memperhatikan persoalan Pemilik Utama yang menerima penghasilan dividen, bunga atau royalti berkaitan dengan munculnya laporan soal Panama Papers awal bulan ini. Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo mengatakan konsep pemilik utama atau dikenal dengan istilah beneficial ownership (BO) digunakan pada 1966 dalam protokolselengkapnya

 Presiden Jokowi dan Menkeu Tak Kompak di Tax AmnestyPresiden Jokowi dan Menkeu Tak Kompak di Tax AmnestySabtu 23 Apr 2016 19:16Administratordibaca 1016 kaliSemua Kategori

Ternyata, antara Presiden Joko Widodo dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro punya pandangan berbeda terkait tax amnesty. Lho, siapa yang salah? Anggota Komisi XI DPR, Andreas Eddy Susetyo mengaku heran lantaran Presiden Jokowi dan Menkeu Bambang tidak satu suara terkait rencana penerapan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty).selengkapnya

 Tax Amnesty Bisa Jadi Awal Reformasi PajakTax Amnesty Bisa Jadi Awal Reformasi PajakRabu 20 Apr 2016 12:42Administratordibaca 1321 kaliSemua Kategori

Pengampunan pajak dinilai bisa menjadi titik awal reformasi perpajakan di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pengamat pajak dari Universitas Indonesia, Darussalam. "Tax amnesty ini bisa dipakai sebagai starting point untuk reformasi pajak secara keseluruhan karena nantinya diikuti dengan amandemen UU KUP, PPh, PPN dan bea materai," ujarnya , Selasa (19/4).selengkapnya

 PUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiPUNGUTAN PPN : Deemed Tax Untuk Seluruh Ritel DikajiSenin 18 Apr 2016 09:50Administratordibaca 6474 kaliSemua Kategori

Sejalan dengan rencana diwajibkannya penggunaan cash register, otoritas pajak tengah mengkaji penerapan deemed tax pungutan pajak pertambahan nilai untuk ritel dengan tarif final pajak terutang sekitar 2%-5%. Irawan, Direktur Peraturan Perpajakan I Ditjen Pajak (DJP) mengatakan kajian kebijakan itu sesuai dengan upaya penyederhanaan pungutan pajak pertambahan nilai (PPN) ritel karena langsung menselengkapnya

 Dirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersDirjen Pajak Akan Klarifikasi WNI di Panama PapersSabtu 16 Apr 2016 15:50Administratordibaca 922 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi akan mengklarifikasi nama-nama WNI yang tercantum dalam dokumen Panama Papers. Klarifikasi itu dilakukan dengan terlebih dulu menelusuri nama-nama yang ada dalam dokumen tersebut serta kewajiban perpajakannya. "Klarifikasi ini belum tentu karena mereka bersalah. Kita ada 'rule'nya sendiri, kalau memang harus membayar,selengkapnya

 Polisi Siap Kawal Petugas Pajak di Wilayah RawanPolisi Siap Kawal Petugas Pajak di Wilayah RawanRabu 13 Apr 2016 15:58Administratordibaca 1298 kaliSemua Kategori

Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan petugas pajak diperbolehkan meminta pendampingan polisi bila hendak bertugas di wilayah-wilayah rawan. "Tugas mana pun yang dianggap mengandung risiko, silakan minta bantuan pendampingan dari kepolisian dan kami siap melakukan pengawalan," kata Badrodin di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, menyusul tewasnya dua orang pegawai pajak di Nias, Sumatera Utara,selengkapnya

 Pajak Penghasilan Perusahaan Akan Dipangkas Jadi 20 PersenPajak Penghasilan Perusahaan Akan Dipangkas Jadi 20 PersenSelasa 12 Apr 2016 13:55Administratordibaca 1675 kaliSemua Kategori

Menurut Bambang, besaran tarif PPh badan sebesar 20 persen itu sudah cukup kompetitif dan sesuai dengan beberapa negara lain di kawasan ASEAN. “Kami cari angka yang sesuai dengan negara tetangga, tapi tak terlalu jauh dengan negara ASEAN lain. Nah 20 persen masih kompetitif lah di ASEAN,” katanya.selengkapnya

 Menteri Masuk Panama Papers, Presiden Diam Saja?Menteri Masuk Panama Papers, Presiden Diam Saja?Selasa 12 Apr 2016 11:00Administratordibaca 1393 kaliSemua Kategori

Sejumlah nama pengusaha Indonesia yang masuk Panama Papers, ada satu nama yang menarik. Dia adalah mantan direktur Astra yang kini masuk Kabinet Kerja. Siapa dia? Dia adalah Rini Soemarno, mantan direktur keuangan Astra yang kini menjabat Menteri BUMN. Saat Megawati berkuasa, Rini menjabat Menperi Perindustrian dan Perdagangan.selengkapnya

 BI Apresiasi Aturan Gaji Rp4,5 Juta/Bulan Bebas PajakBI Apresiasi Aturan Gaji Rp4,5 Juta/Bulan Bebas PajakJumat 8 Apr 2016 15:16Administratordibaca 1340 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menyambut baik dan mengapresiasi langkah pemerintah untuk menaikkan Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50%. Langkah ini dinilainya sangat tepat untuk meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia yang tergerus akibat perlambatan ekonomi beberapa tahun ini.selengkapnya

 Jurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakJurus BNI Ikut Dorong Kenaikan Penerimaan PajakKamis 7 Apr 2016 12:05Administratordibaca 1076 kaliSemua Kategori

PT Bank Negara Indonesia Tbk/BBNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan perusahaan digital Online Pajak. Dengan perjanjian ini, 300 ribu nasabah BNI bisa melakukan perhitungan, setor, dan lapor pajak online (e-filling) di aplikasi OnlinePajak. Sementara 150 ribu pengguna aplikasi OnlinePajak bisa membayar dengan menggunakan akun BNI.selengkapnya

 Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Jelang Rapat Paripurna, Presiden Panggi Menteri Bahas R-APBNP 2016Senin 4 Apr 2016 12:36Administratordibaca 1010 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil sejumlah menteri untuk mempersiapkan pembahasan Rancangan APBN Perubahan 2016 dalam rapat paripurna yang akan digelar sekembalinya Presiden dari kunjungan kerja ke Indonesia Timur. "Saya diminta Presiden untuk menyiapkan rapat paripurna pada Kamis nanti," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (4/4/2016selengkapnya

 Pelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiPelaporan SPT via e-Filing Sampai Dengan 30 April 2016 Tidak Dikenakan SanksiJumat 1 Apr 2016 10:05Administratordibaca 2365 kaliSemua Kategori

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi mengeluarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-49/PJ/2016, tentang Pengecualian Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Keterlambatan Penyampaian SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Elektronik. Dengan keluarnya Keputusan Dirjen ini, maka denda keterlambatan pelaporan SPT dengan e-filingselengkapnya

 Bisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakBisa Intip Transaksi Kartu Kredit, Ini yang Dilakukan Ditjen PajakJumat 1 Apr 2016 08:31Administratordibaca 2575 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak)Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sekarang sudah bisa mengakses data transaksi kartu kredit. Ini berlaku setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.03/2016. Apa yang akan dilakukan Ditjen Pajak dengan data tersebut? Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak, Mekar Satria Utama, menyatakan bahwa data itu akan menjadiselengkapnya

 Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaKamis 31 Mar 2016 15:24Administratordibaca 23663 kaliSemua Kategori

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya

 Pajak Incar Data Transaksi Kartu KreditPajak Incar Data Transaksi Kartu KreditRabu 30 Mar 2016 06:43Administratordibaca 1742 kaliSemua Kategori

Pemerintah nampaknya tak kekurangan akal mengejar penerimaan pajak tahun ini. Seiring belum jelasnya persetujuan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty oleh parlemen, pemerintah mengaku sudah menyiapkan langkah mengejar target penerimaan negara.selengkapnya

 BKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakBKPM akan Cabut Izin Perusahaan Asing Jika Tak Bayar PajakRabu 30 Mar 2016 06:38Administratordibaca 3240 kaliSemua Kategori

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan memberikan sanksi tegas untuk perusahaan yang tergolong penanaman modal asing (PMA) jika tidak membayar pajak. Sanksi paling keras adalah pencabutan izin usaha. Seperti diketahui, data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat bahwa sekitar 2.000 perusahaan asing tidak membayar pajak selama 10 tahun terakhir.selengkapnya

 Punya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen PajakPunya Peran Strategis, Mahasiswa Jadi Sasaran Ditjen PajakSelasa 29 Mar 2016 05:58Administratordibaca 4138 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong pemahaman pajak di kalangan mahasiswa. Mahasiswa dinilai memiliki peran strategis dalam menggenjot penerimaan pajak di masa depan. Peningkatkan pemahaman pajak di kalangan mahasiswa dituangkan dalam nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara DJP Kemenkeuselengkapnya

 SAPA SOLO #2 - Mengenal Lebih Dekat Pajak Yayasan Pendidikan dan SekolahSAPA SOLO #2 - Mengenal Lebih Dekat Pajak Yayasan Pendidikan dan SekolahSenin 28 Mar 2016 11:38Administratordibaca 1594 kaliSemua Kategori

Sabtu Pajak Solo (SAPA SOLO) Bersama Klinik Pajak merupakan salah satu progam Klinik Pajak yang diadakan pada hari Sabtu dalam rangka menumbuhkan kesadaran wajib pajak di Solo untuk ikut serta membangun negri dengan pajak. Kegiatan ini diadakan dengan tema yang berbeda setiap bulannya. Dalam kesempatan di bulan Maret yaitu tepatnya tanggal 19 bertempat di Grand Laguna Hotel & Villa, Klinik Pajakselengkapnya

 Pajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakPajak Solo, Masih ada 17.000 UMKM di Solo yang Belum Melaporkan PajakSabtu 26 Mar 2016 09:43Administratordibaca 3341 kaliSemua Kategori

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jateng II gencar melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kepatuhan, khususnya dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini karena dari 23.000 UKMKM yang ada di Solo baru sekitar 5.000 pelaku UMKM yang melaporakan pajak final 1%.selengkapnya

 Ekonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranEkonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranRabu 23 Mar 2016 09:36Administratordibaca 732 kaliSemua Kategori

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :