Pejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenPejabat Ditjen Pajak Mengaku Dijanjikan Komisi 10 PersenSenin 28 Nov 2016 13:00Ajeng Widyadibaca 952 kaliSemua Kategori

Kepala Sub-Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno mengakui dia dijanjikan mendapat komisi 10 persen dari pengurusan pajak PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). Pengakuan itu diungkapkan Handang kepada pengacaranya, Krisna Murti. “Pak Handang mengatakan lima kali pertemuan dan terjadi satu hotel besar, dia diundang makan malam,”selengkapnya

 Peserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamPeserta Amnesti Pajak Rendah, Menkeu Ani NgancamSenin 28 Nov 2016 09:54Ajeng Widyadibaca 655 kaliSemua Kategori

"Jumlah WP yang ikut hanya 461.798 orang, angkanya masih kecil dibandingkan jumlah WP yang wajib menyerahkan SPT, yaitu mendekati 22 juta orang," kata Mulyani kepada wartawan di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (26/11/2016).selengkapnya

 Amnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiAmnesti pajak momentum pemda terbitkan obligasiJumat 25 Nov 2016 13:57Ajeng Widyadibaca 527 kaliSemua Kategori

Hingga saat ini belum ada daerah di Indonesia yang mampu menerbitkan obligasi daerah, sebagai sumber pendanaan alternatif. Padahal, metode pembiayaan pembangunan infrastruktur menggunakan obligasi yang diterbitkan pemerintah daerah ini sudah diinisiasi sejak 2006 lalu.selengkapnya

 PT EK Prima Ekspor Mengaku Terbelit Tunggakan Pajak dan Diperas Kasubdit Ditjen PajakPT EK Prima Ekspor Mengaku Terbelit Tunggakan Pajak dan Diperas Kasubdit Ditjen PajakJumat 25 Nov 2016 13:48Ajeng Widyadibaca 1133 kaliSemua Kategori

PT EK Prima Ekspor Indonesia mengaku memiliki tunggakan pajak.selengkapnya

 Pulau Jawa Dominasi Setoran Pajak, Menkeu: Kita Tak Bisa Kelola NegaraPulau Jawa Dominasi Setoran Pajak, Menkeu: Kita Tak Bisa Kelola NegaraKamis 24 Nov 2016 14:02Ajeng Widyadibaca 597 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini penerimaan pajak sebagian besar ditopang oleh Pulau Jawa, khususnya adalah Jakarta. Menurut Sri Mulyani, apabila terus mengandalkan pajak di Pulau Jawa, maka akan sulit untuk mencapai pertumbuhan ekonomi secara merata.selengkapnya

 Pejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanPejabat DJP Diciduk KPK, Target Penerimaan Pajak Tetap AmanRabu 23 Nov 2016 16:16Ajeng Widyadibaca 868 kaliSemua Kategori

Penangkapan oknum pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diyakini tidak akan mengganggu target penerimaan pajak 2016 dan 2017. Kehebohan praktik korupsi tersebut hanya bersifat sementara dan mampu diredam Kementerian Keuangan (Kemenkeu).selengkapnya

 Reformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiReformasi Pajak, Manfaatkan Teknologi dan Selektif Rekrut PegawaiSenin 21 Nov 2016 12:02Ajeng Widyadibaca 985 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan tengah berupaya melakukan reformasi pada sistem perpajakan di Indonesia.Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk mempermudah masyarakat dalam proses pelaporan hingga membayar pajak.selengkapnya

 Baleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanBaleg DPR Dorong UU Konsultan Pajak untuk Perkuat Reformasi PerpajakanJumat 18 Nov 2016 11:29Ajeng Widyadibaca 1187 kaliSemua Kategori

Rapat Kerja Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly dan DPD RI membahas penyusunan Program Legislasi Nasional 2017. Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Baleg Firman Subagyo dilaksanakan di ruang rapat Baleg DPR RI.selengkapnya

 Tingkat pembayaran pajak RI membaikTingkat pembayaran pajak RI membaikJumat 18 Nov 2016 11:05Ajeng Widyadibaca 672 kaliSemua Kategori

Tingkat pembayaran pajak di Indonesia naik di tahun 2015. Menurut studi yang dilakukan Bank Dunia dan PricewaterhouseCoopers (PwC), berjudul paying taxes 2017, peringkat pembayaran pajak Indonesia tahun 2015 berada di posisi ke-104 dari 190 negara.selengkapnya

 Peringkat Pembayaran Pajak Indonesia MembaikPeringkat Pembayaran Pajak Indonesia MembaikJumat 18 Nov 2016 11:00Ajeng Widyadibaca 1303 kaliSemua Kategori

Peringkat pembayaran pajak Indonesia melompat naik ke peringkat 104 di antara 190 negara yang dilakukan survey oleh Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PWC). Padahal, peringkat Indonesia tahun lalu masih bertengger di posisi ke-148 dalam survei yang sama.selengkapnya

 Chatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiChatib: Subsidi Masyarakat Miskin Dapat Memacu EkonomiKamis 17 Nov 2016 11:45Ajeng Widyadibaca 1524 kaliSemua Kategori

Pertumbuhan ekonomi saat ini sulit diharapkan dari aktivitas ekposr dan impor karena perdagangan internasional masih lemah. Banyak negara harus mengandalkan ekonomi di dalam negeri untuk tumbuh, termasuk Indonesia. Jadi, pemerintah disarankan mengambil kebijakan-kebijakan yang mendorong permintaan domestik.selengkapnya

 Ekonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturEkonomi Global Tak Pasti, ASEAN Fokus Bangun InfrastrukturSelasa 15 Nov 2016 15:53Ajeng Widyadibaca 833 kaliSemua Kategori

Indonesia fokus mendorong investasi dan produksi di dalam negeri. Salah satu caranya, pemerintah mengalokasikan belanja untuk infrastruktur sebesar 25 persen dari APBN 2016.selengkapnya

 Pedagang Pasar tak Keberatan Bayar Pajak, Asal...Pedagang Pasar tak Keberatan Bayar Pajak, Asal...Jumat 11 Nov 2016 14:02Ajeng Widyadibaca 1927 kaliSemua Kategori

Dalam acara sosialisasi di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, Kamis (10/11/2016), salah seorang pedagang bernama Ahmad Wafiq Halimi (50), mengaku belum membayarkan pajak usaha yang telah dirintisnya sejak 1985.selengkapnya

 Ahmad Dhani Tolak Permintaan DJP untuk Rilis Setoran PajakAhmad Dhani Tolak Permintaan DJP untuk Rilis Setoran PajakRabu 9 Nov 2016 17:23Administratordibaca 855 kaliSemua Kategori

Musisi Ahmad Dhani menolak permintaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk merilis jumlah pembayaran pajak ke pemerintah. Hari ini, Calon Wakil Bupati Bekasi itu mendatangi Kantor Pusat DJP di Jalan Gatot Subroto Jakarta.selengkapnya

 Amnesti Pajak II Menkeu Yakin WB akan Merepatriasi DananyaAmnesti Pajak II Menkeu Yakin WB akan Merepatriasi DananyaRabu 9 Nov 2016 07:33Administratordibaca 856 kaliSemua Kategori

Masih seretnya dana repatriasi yang masuk ke dalam negeri, tak membuat Menteri Keuangan Sri Mulyani khawatir.selengkapnya

 Petakan Potensi Pajak, Sri Mulyani: Konsumsi Masih TumbuhPetakan Potensi Pajak, Sri Mulyani: Konsumsi Masih TumbuhSelasa 8 Nov 2016 12:04Ajeng Widyadibaca 597 kaliSemua Kategori

Realisasi penerimaan pajak hingga Oktober lalu baru sebesar Rp 870,9 triliun atau hanya 64,2 persen dari target tahun ini Rp 1.355,2 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Direktorat Jenderal Pajak terus berupaya mengejar penerimaan rutin pajak meski hanya tersisa waktu dua bulan hingga akhir tahun dan kondisi ekonomi yang cenderung melambat.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kami Tidak Kejar Pajak Secara Membabi ButaSri Mulyani: Kami Tidak Kejar Pajak Secara Membabi ButaSelasa 8 Nov 2016 10:33Ajeng Widyadibaca 687 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan sampai saat ini terus menilik potensi-potensi dunia usaha yang mampu dipungut pajak, dalam rangka menambah basis pajak nasional.selengkapnya

 Menkeu Sidak di Mal?Menkeu Sidak di Mal?Rabu 2 Nov 2016 19:07Administratordibaca 433 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mendadak muncul di mall kelas menengah atas di kawasan Sudirman, Jakarta Selatan, Pasific Place, Rabu (2/11/2016).selengkapnya

 Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak RI Masih Lemah Sejak 2014Sri Mulyani Sebut Penerimaan Pajak RI Masih Lemah Sejak 2014Selasa 1 Nov 2016 08:52Administratordibaca 1027 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melantik dua pejabat eselon I Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yakni Suahasil Nazara sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Nurawan Nuh sebagai Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak.selengkapnya

 Bos Bekraf: Indonesia tak Punya Keringanan Pajak Kembangkan Film RIBos Bekraf: Indonesia tak Punya Keringanan Pajak Kembangkan Film RISelasa 1 Nov 2016 08:12Administratordibaca 617 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan Munaf mengatakan industri perfilman Indonesia saat ini seperti dijadikan anak tiri dari segi kontribusi ekonomi kreatif.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :