Dua Industri yang Disepakati Menko Darmin Dapatkan Tax AllowanceDua Industri yang Disepakati Menko Darmin Dapatkan Tax AllowanceSabtu 8 Okt 2016 10:08Administratordibaca 742 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution telah memutuskan untuk memberikan insentif pajak berupa tax allowance bagi dua sektor industri, yaitu kepada PT Sukses Mantap Sejahtera dan PT Permata Hijau Palm Oleo.selengkapnya

 Indonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleIndonesia Butuh Mesin Pencari agar Tak Bergantung pada GoogleJumat 23 Sep 2016 09:28Administratordibaca 1044 kaliSemua Kategori

Kepala Program Studi Akademisi Televisi Indonesia Agus Sudibyo mengatakan Indonesia membutuhkan alat mesin pencari sendiri agar masyarakat tidak bergantung pada mesin pencari dari luar negeri yang nyatanya tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia.selengkapnya

 Rencana Insentif Pajak Konsolidasi Bank, Ini PositifnyaRencana Insentif Pajak Konsolidasi Bank, Ini PositifnyaKamis 22 Sep 2016 13:22Administratordibaca 505 kaliSemua Kategori

Otoritas Jasa Keuangan masih mengejar insentif pajak bagi bank yang melakukan konsolidasi seperti merger.selengkapnya

 Pemerintah Relaksasi Sejumlah Aturan Amnesti PajakPemerintah Relaksasi Sejumlah Aturan Amnesti PajakKamis 22 Sep 2016 09:11Administratordibaca 544 kaliSemua Kategori

Pemerintah mempermudah sejumlah aturan dalam pelaksanaan amnesti pajak. Relaksasi aturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini dilakukan demi menggenjot penerimaan negara dari kebijakan yang sudah berjalan sejak Mei lalu tersebut.selengkapnya

 NU-Muhammadiyah: Zakat Pengurang PajakNU-Muhammadiyah: Zakat Pengurang PajakRabu 21 Sep 2016 09:27Administratordibaca 786 kaliSemua Kategori

Indonesia memang sudah memiliki regulasi pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011. Sayangnya, status zakat yang cuma sebagai pengurang penghasilan pajak membuat undang-undang itu belum berjalan sepenuhnya.selengkapnya

 Kadin: Tutup Google Kalau Ogah Bayar PajakKadin: Tutup Google Kalau Ogah Bayar PajakRabu 21 Sep 2016 08:26Administratordibaca 547 kaliSemua Kategori

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah menindak tegas manajemen Google jika enggan membayar pajak di Indonesia. Tindakan tegas tersebut penutupan atau pemblokiran sementara situs Google di Tanah Air sampai melunasi utang pajak.selengkapnya

 BEI Sediakan Layanan Terpadu Amnesti PajakBEI Sediakan Layanan Terpadu Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 20:37Administratordibaca 721 kaliSemua Kategori

Kantor Pusat Bursa Efek Indonesia (BEI) di Gedung BEI, Jakarta, terpilih menjadi tempat tertentu yang dapat digunakan oleh para wajib pajak sebagai tempat penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak (amnesti pajak). Kantor BEI merupakan satu dari empat tertentu yang telah ditetapkan pemerintah.selengkapnya

 BEI Ditetapkan Sebagai Tempat Penyampaian Amnesti PajakBEI Ditetapkan Sebagai Tempat Penyampaian Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 17:27Administratordibaca 896 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) ditetapkan sebagai tempat tertentu penyampaian surat pernyataan harta dalam rangka pengampunan pajak.selengkapnya

 Soal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSoal Pajak, Google Tidak Boleh DiistimewakanSelasa 20 Sep 2016 14:02Administratordibaca 511 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) diminta tidak membeda-bedakan aturan pajak alias memberikan perlakukan istimewa pada perusahaan yang menetap di Indonesia dengan perusahaan asing seperti Google.selengkapnya

 Masalah Google Tak Hanya Pajak tapi Keamanan NegaraMasalah Google Tak Hanya Pajak tapi Keamanan NegaraSelasa 20 Sep 2016 13:31Administratordibaca 795 kaliSemua Kategori

Google menjadi pusat perhatian media di Tanah Air. Pakar keamanan cyber Pratama Persadha memandang masalahGoogle tidak hanya mengenai pajak tapi ada hal yang lebih penting, yaitu keamanan rahasia negara.selengkapnya

 DJP Gandeng Polisi Kejar Pajak GoogleDJP Gandeng Polisi Kejar Pajak GoogleSelasa 20 Sep 2016 11:11Administratordibaca 908 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai sikap Google yang menolak untuk diperiksa sudah termasuk dalam tindak pidana. Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus Jakarta Muhammad Hanif mengatakan, karena hal itu pihaknya akan terus melakukan pemanggilan perusahaan raksasa teknologi tersebut dengan menggandeng kepolisian.selengkapnya

 Apindo Minta Pemerintah Keras Terhadap GoogleApindo Minta Pemerintah Keras Terhadap GoogleSelasa 20 Sep 2016 11:03Administratordibaca 764 kaliSemua Kategori

Asosisasi Pengusaha Indonesia meminta pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk terus mengejar kewajiban perpajakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang teknologi, Google. Hingga kini, perusahaan tersebut tersebyt mangkir dari kewajibannya pada negara.selengkapnya

 Utang Pajak Google di Indonesia Rp500 Miliar per TahunUtang Pajak Google di Indonesia Rp500 Miliar per TahunSelasa 20 Sep 2016 10:45Administratordibaca 1235 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih terus mengejar kewajiban Google Asia Pacific Pte Ltd. Diperkirakan, tagihan pajak Google Singapura tersebut pada tahun lalu mencapai Rp500 miliar.selengkapnya

 Murdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakMurdaya Poo Imbau Pengusaha Tionghoa Ikut Amnesti PajakSelasa 20 Sep 2016 08:38Administratordibaca 1758 kaliSemua Kategori

Pengusaha Murdaya Poo mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak dan mengimbau agar seluruh pengusaha khususnya etnis Tionghoa untuk ambil bagian.selengkapnya

 Murdaya Poo: Pemerintah Tak Bisa Salahkan Google Soal PajakMurdaya Poo: Pemerintah Tak Bisa Salahkan Google Soal PajakSelasa 20 Sep 2016 07:39Administratordibaca 870 kaliSemua Kategori

Perusahaan raksasa teknologi asal Amerika Serikat, Google Inc., telah menolak surat pemeriksaan yang diberikan Direktorat Jenderal Pajak terkait dengan kewajiban pajak mereka di Indonesia. Padahal, menurut Ditjen Pajak, perusahaan tersebut selama ini meraup keuntungan di Indonesia, namun justru mangkir bayar pajak.selengkapnya

 Bagaimana Kelanjutan Rencana Ditjen Pajak untuk Pidanakan Google?Bagaimana Kelanjutan Rencana Ditjen Pajak untuk Pidanakan Google?Senin 19 Sep 2016 22:32Administratordibaca 771 kaliSemua Kategori

Google saat ini tengah berada dalam posisi serba salah. Pada satu sisi, Google tak ingin diperiksa oleh Ditjen Pajak dalam hal perpajakan. Namun, pada sisi lain Google juga terancam pidana apabila terus mengelak untuk diperiksa.selengkapnya

 Dibahas di G20, Inggris Ngos-ngosan Kejar Pajak GoogleDibahas di G20, Inggris Ngos-ngosan Kejar Pajak GoogleSenin 19 Sep 2016 22:19Administratordibaca 1260 kaliSemua Kategori

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Lembong mengakui masalah pelanggaran pajak yang dilakukan Google di Indonesia merupakan tantangan yang tengah terjadi di hampir semua negara dunia.selengkapnya

 Murdaya Poo Daftar Sebagai Peserta Amnesti PajakMurdaya Poo Daftar Sebagai Peserta Amnesti PajakSenin 19 Sep 2016 22:08Administratordibaca 731 kaliSemua Kategori

Salah satu pengusaha Indonesia Murdaya Poo mendaftarkan dirinya untuk ikut menjadi peserta amnesti pajak dan mengimbau agar seluruh pengusaha khususnya etnis Tionghoa untuk ambil bagian.selengkapnya

 Google Menentang, Indonesia MengecamGoogle Menentang, Indonesia MengecamAhad 18 Sep 2016 11:52Administratordibaca 872 kaliSemua Kategori

Perusahaan multinasional asal Amerika Serikat, Google, secara mengejutkan melakukan perlawanan dengan menentang adanya Surat Pemeriksaan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terkait dengan kewajiban pajak mereka.selengkapnya

 Repatriasi dan Deklarasi Capai Rp 600 T, Tebusan Rp 22 TRepatriasi dan Deklarasi Capai Rp 600 T, Tebusan Rp 22 TSabtu 17 Sep 2016 13:34Administratordibaca 683 kaliSemua Kategori

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan jika melihat perkembangan program pengampunan pajak saat ini, sebenarnya sangat menggembirakan. Dia mencatat uang tebusan sudah mencapai Rp 22 triliun dan angka deklarasi dan repatriasi sudah menembus Rp 600 triliun.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :