Dukung Optimalisasi Pajak, BTN Luncurkan Kartu NPWP PintarDukung Optimalisasi Pajak, BTN Luncurkan Kartu NPWP PintarSelasa 15 Mei 2018 13:59Ridha Anantidibaca 452 kaliSemua Kategori

Dalam rangka mendukung optimalisasi penerimaan pajak, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) BTN Pintar.selengkapnya

 Ditjen Pajak Gandeng BTN Luncurkan Kartu NPWP PintarDitjen Pajak Gandeng BTN Luncurkan Kartu NPWP PintarSelasa 15 Mei 2018 10:59Ridha Anantidibaca 483 kaliSemua Kategori

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) Pintar.selengkapnya

 Genjot fee based income dan penerimaan pajak, BTN luncurkan Kartu NPWP PintarGenjot fee based income dan penerimaan pajak, BTN luncurkan Kartu NPWP PintarSenin 14 Mei 2018 14:27Ridha Anantidibaca 713 kaliSemua Kategori

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk bersama Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan Kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) BTN Pintar. Langkah ini diambil untuk mengejar target peningkatan fee based income (FBI) dari seluruh lini bisnis mencapai di atas 25 persen pada akhir tahun nanti. Selain itu, kerja sama ini juga untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak.selengkapnya

 Diduga Terkait Penghindaran Pajak, Markas LG Group Digerebek Jaksa KorselDiduga Terkait Penghindaran Pajak, Markas LG Group Digerebek Jaksa KorselRabu 9 Mei 2018 15:57Ridha Anantidibaca 1558 kaliSemua Kategori

Kantor pusat LG Group di Seoul, Korea Selatan digerebek kejaksaan setempat terkait kasus penghindaran pajak.selengkapnya

 Reformasi pajak berkutat pada perbaikan proses bisnis dan sistem ITReformasi pajak berkutat pada perbaikan proses bisnis dan sistem ITRabu 25 Apr 2018 16:05Ridha Anantidibaca 843 kaliSemua Kategori

Reformasi pajak secara resmi dimulai pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 melalui program sunset policy. Melalui program itu, pemerintah memberikan fasilitas perpajakan berupa penghapusan bunga administrasi pajak. Program itu diharapkan menjadi titik awal peningkatan kepatuhan masyarakat membayar pajak.selengkapnya

 Regulasi hambat industri makanan dan minumanRegulasi hambat industri makanan dan minumanJumat 13 Apr 2018 09:00Ridha Anantidibaca 2043 kaliSemua Kategori

Industri sektor makanan dan minuman (mamin) masih tertekan dengan banyaknya regulasi yang terasa menghambat. Walhasil, ruang gerak mereka mengembangkan bisnis menjadi tersendat.selengkapnya

 China berniat memangkas pajak impor obat-obatanChina berniat memangkas pajak impor obat-obatanRabu 21 Mar 2018 14:14Ridha Anantidibaca 648 kaliSemua Kategori

Perdana Menteri China Li Keqiang ingin menghapuskan pajak impor untuk obat kanker dan memangkas pajak obat-obatan lainnya. Ini jadi angin segar bagi industri farmasi global yang ingin masuk ke China, pasar farmasi terbesar kedua di dunia.selengkapnya

 Pajak menjadi sandungan negosiasi kontrak karyaPajak menjadi sandungan negosiasi kontrak karyaSenin 19 Mar 2018 16:10Ridha Anantidibaca 617 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih berjibaku menuntaskan negosiasi amendemen perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK). Ada tiga perusahaan mineral lagi yang masih enggan menandatangani perubahan kontrak. Adapun 28 KK sudah meneken amendemen.selengkapnya

 Royalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakRoyalti, dividen dan PPN jadi alasan Kontrak Karya tak teken amandemen kontrakSenin 19 Mar 2018 10:18Ridha Anantidibaca 657 kaliSemua Kategori

Lantaran alasan perpajakan, tiga perusahaan pertambangan berstatus Kontrak Karya (KK) sampai tahun 2018 ini belum melaksanakan amandemen kontrak. Padahal, amandemen sudah diwajibkan setahun setelah Undang-Undang No. 04/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) diterbitkan.selengkapnya

 Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Perpres BO Bikin Pemerintah Makin `Garang`Kamis 8 Mar 2018 09:29Ridha Anantidibaca 283 kaliSemua Kategori

Implementasi Perpres Nomor 13/2018 tentang Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme dinilai bisa menambah ‘garang’ pemerintah.selengkapnya

 Balas Tarif Baja AS, UE Pertimbangkan Terapkan Pajak Impor JeansBalas Tarif Baja AS, UE Pertimbangkan Terapkan Pajak Impor JeansRabu 7 Mar 2018 11:15Ridha Anantidibaca 389 kaliSemua Kategori

Uni Eropa (UE) mempertimbangkan untuk menerapkan tarif impor tinggi sebesar 25% untuk produk celana Jeans Levis dan minuman keras dari Amerika Serikat (AS) sebagai bentuk balasan atas kebijakan tarif tinggi impor baja serta alumunium yang dilakukan AS. Sementara Presiden AS Donald Trump menekankan, apabila Uni Eropa menaikkan pajak dan batasan bagi perusahaan AS.selengkapnya

 Regulasi Pajak Dinilai Sumbang Ketimpangan Kaya MiskinRegulasi Pajak Dinilai Sumbang Ketimpangan Kaya MiskinKamis 1 Mar 2018 15:26Ridha Anantidibaca 1140 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Sugeng Bahagijo menilai regulasi pajak yang berlaku di Indonesia telah ikut menyumbang ketimpangan.selengkapnya

 Laba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakLaba 2017 Fajar Surya Wisesa tertekan rugi kurs dan lonjakan beban pajakJumat 23 Feb 2018 14:59Ridha Anantidibaca 735 kaliSemua Kategori

Meski berhasil meraih pertumbuhan penjualan yang positif, PT Fajar Surya Wisesa Tbk belum mampu meningkatkan pertumbuhan laba di tahun 2017 lalu. Melonjaknya beban pajak serta kerugian kurs menekan laba perusahaan pulp and paper ini.selengkapnya

 Dirjen Pajak Tolak Usul Menteri Rini untuk Turunkan Pajak Bunga Pinjaman Luar NegeriDirjen Pajak Tolak Usul Menteri Rini untuk Turunkan Pajak Bunga Pinjaman Luar NegeriSenin 19 Feb 2018 08:53Ridha Anantidibaca 495 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menolak permintaan Menteri BUMN Rini Soemarno untuk menurunkan tingkat pajak bunga pinjaman luar negeri menjadi 5%.selengkapnya

 Ditjen Pajak: RUU KUP tidak bisa dipisahkan dari agenda reformasi pajakDitjen Pajak: RUU KUP tidak bisa dipisahkan dari agenda reformasi pajakRabu 14 Feb 2018 13:59Ridha Anantidibaca 933 kaliSemua Kategori

Kalangan usaha merespon negatif draf revisi Undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP) lantaran pasal-pasal yang direvisi cenderung lebih memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Di Jepang, Investor Mata Uang Virtual Dikenakan Pajak hingga 55 PersenDi Jepang, Investor Mata Uang Virtual Dikenakan Pajak hingga 55 PersenJumat 9 Feb 2018 09:39Ridha Anantidibaca 808 kaliSemua Kategori

Lembaga Pajak Nasional Jepang memberlakukan pajak dengan besaran yang mengejutkan bagi investor mata uang virtual. Selama periode 16 Februari-15 Maret 2018, investor harus mendeklarasikan keuntungan dan laporan pajak tahuban mereka.selengkapnya

 WE Forum Sorot Google, Facebook & Amazon Soal Penghindaran PajakWE Forum Sorot Google, Facebook & Amazon Soal Penghindaran PajakSenin 29 Jan 2018 09:48Ridha Anantidibaca 748 kaliSemua Kategori

Dalam sejumlah pertemuan World Economic Forum (WEF) sebelumnya, perusahaan teknologi dipandang sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi. Namun pada pertemuan tahun ini, persepsi itu tak lagi muncul.selengkapnya

 Trump Naikkan Bea Impor Mesin Cuci, Samsung dan LG TerpukulTrump Naikkan Bea Impor Mesin Cuci, Samsung dan LG TerpukulKamis 25 Jan 2018 08:35Ridha Anantidibaca 1047 kaliSemua Kategori

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menaikkan pajak impor penjualan mesin cuci untuk mengangkat pertumbuhan penjualan industri di dalam negerinya. Keputusan itu diambil Donald Trump setelah mengikuti temuan Komisi Perdagangan Luar Negeri AS.selengkapnya

 Revisi UU KUP memberatkan wajib pajakRevisi UU KUP memberatkan wajib pajakSenin 11 Des 2017 11:29Ridha Anantidibaca 1140 kaliSemua Kategori

Pengusaha terus menyuarakan keresahan atas sejumlah pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Sebab, dalam RUU yang saat ini masuk penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) tersebut, banyak pasal dinilai memberatkan wajib pajak (WP).selengkapnya

 Belum repatriasi? Pajak tunggu sampai 31 DesemberBelum repatriasi? Pajak tunggu sampai 31 DesemberSelasa 28 Nov 2017 09:32Ridha Anantidibaca 408 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak akan menunggu Wajib Pajak yang sudah menjanjikan membawa masuk uangnya, untuk merealisasikan repatriasi. Setidaknya, masih ada waktu lebih dari sebulan untuk memenuhinya.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :