Negara Ini 59 Kali Terapkan Kebijakan Pengampunan PajakNegara Ini 59 Kali Terapkan Kebijakan Pengampunan PajakSelasa 3 Mei 2016 19:12Administratordibaca 1725 kaliSemua Kategori

Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) seperti barang baru bagi Indonesia. Padahal negara ini sudah dua kali menerapkan kebijakan tersebut di era pemerintahan Soekarno dan Soeharto. Sementara di Italia, telah menerapkan kebijakan pengampunan pajak hingga 59 kali.selengkapnya

 Ditjen Pajak Disarankan Intip Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 50 JutaDitjen Pajak Disarankan Intip Transaksi Kartu Kredit di Atas Rp 50 JutaSenin 4 Apr 2016 12:32Administratordibaca 2422 kaliSemua Kategori

Bank penerbit kartu kredit memiliki kewajiban menyerahkan data transaksi nasabah kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), setiap akhir bulan. Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), menyarankan Ditjen Pajak lebih spesifik dalam menelusuri data tersebut. Misalnya hanya untuk transaksi di atas Rp 50 juta.selengkapnya

 2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 Triliun2.000 Perusahaan Asing Tak Bayar Pajak, Negara Rugi Rp 500 TriliunSelasa 22 Mar 2016 09:42Administratordibaca 2339 kaliSemua Kategori

Selama ini penerimaan pajak negara selalu gagal mencapai target. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan mencatat salah satu penyebab gagalnya pecapaian target ini adalah banyaknya perusahaan yang tidak membayar pajak. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan selama 10 tahun ini tercatat hampir dari 2.000 perusahaan yang berstatus PMA (penananaman modal asing) tidak pernahselengkapnya

 Mudahnya Sistem MPN G2Mudahnya Sistem MPN G2Rabu 17 Feb 2016 09:16Administratordibaca 2634 kaliSemua Kategori

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) saat ini tengah digencarkan oleh Kementerian Keuangan. Pada tanggal 10 Februari 2014, pemerintah telah menerbitkan payung hukum pelaksanaan MPN G2 ini, yaitu Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor: 32/PMK.05/2014 tanggal 10 Februari 2014 tentang Sistem Penerimaan Negara secara Elektronik.selengkapnya

 Menkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakMenkeu Sri Mulyani klaim nilai insentif pajak bermanfaat bagi wajib pajakKamis 27 Mei 2021 15:03Ridha Anantidibaca 307 kaliSemua Kategori

Insentif fiskal untuk dunia usaha berdampak positif. Hal ini sejalan dengan hasil survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2020 yang menunjukkan 95% responden menilai insentif bermanfaat bagi Wajib Pajak (WP), sehingga berminat untuk memanfaatkan kembali di tahun 2021.selengkapnya

 MANFAATKAN FASILITAS BEA CUKAI, BERBAGAI PRODUK RISTEK INOVATIF DILUNCURKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19MANFAATKAN FASILITAS BEA CUKAI, BERBAGAI PRODUK RISTEK INOVATIF DILUNCURKAN UNTUK PENANGANAN COVID-19Rabu 3 Jun 2020 09:30Ridha Anantidibaca 676 kaliSemua Kategori

Penyebaran Covid-19 yang masih terus berlanjut, membuat pemerintah mengeluarkan berbagai inovasi. Sebanyak 55 produk konsorsium hasil riset dan inovasi telah diluncurkan pada Rabu (20/5) lalu.selengkapnya

 INI CARA BEA CUKAI JAGA SINERGI DAN KOORDINASI DI TENGAH SITUASI PANDEMIINI CARA BEA CUKAI JAGA SINERGI DAN KOORDINASI DI TENGAH SITUASI PANDEMIRabu 3 Jun 2020 09:24Ridha Anantidibaca 694 kaliSemua Kategori

Protokol kesehatan yang harus dijalankan di tengah pandemi Covid-19, membuat Bea Cukai di berbagai daerah mengadakan silaturahmi secara virtual dalam merayakan Hari Raya Idulfitri 1441 H.selengkapnya

 Indonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilIndonesia ingin OECD bikin panduan pajak digital yang adilSenin 24 Feb 2020 10:26Ridha Anantidibaca 447 kaliSemua Kategori

Pemerintah Indonesia berharap Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) membuat panduan pemajakan bagi pelaku ekonomi digital yang adil.selengkapnya

 Siti Nurbaya minta pemerintah selanjutnya mengenakan cukai untuk kantong plastikSiti Nurbaya minta pemerintah selanjutnya mengenakan cukai untuk kantong plastikRabu 23 Okt 2019 10:40Ridha Anantidibaca 401 kaliSemua Kategori

Penerapan cukai terhadap kantong plastik sudah menjadi wacana pemerintah setidak sejak tahun lalu. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutakan Siti Nurbaya menilai sebaiknya pemerintah menerapkan cukai kantong plastik secepatnya.selengkapnya

 Gudang Garam Berikan Apresiasi atas Pelayanan Bea Cukai KediriGudang Garam Berikan Apresiasi atas Pelayanan Bea Cukai KediriSelasa 8 Okt 2019 10:11Ridha Anantidibaca 511 kaliSemua Kategori

Bertempat di Kantor Bea Cukai Kediri, PT Gudang Garam Tbk. memberikan apresiasi kepada Bea Cukai Kediri atas pelayanan yang memuaskan dalam hal kesesuaian janji layanan dengan realisasi dan bebas dari korupsi.selengkapnya

 IMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaIMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak IndonesiaSenin 5 Ags 2019 09:47Ridha Anantidibaca 437 kaliSemua Kategori

Dana Moneter Internasional (IMF) merilis hasil assessment terhadap perekonomian Indonesia dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019.selengkapnya

 Peringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanPeringati hari pajak 2019, Sri Mulyani fokus pada lima aspek reformasi perpajakanSelasa 16 Jul 2019 14:04Ridha Anantidibaca 509 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan komitmen Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), untuk terus melakukan perbaikan. Saat ini, perbaikan tersebut menurutnya dilakukan melalui reformasi pajak yang terfokus pada lima aspek penting.selengkapnya

 PPN Kapal Lokal 0%, Untuk Apa Pakai Pelayaran Asing?PPN Kapal Lokal 0%, Untuk Apa Pakai Pelayaran Asing?Senin 8 Apr 2019 09:31Ridha Anantidibaca 1089 kaliSemua Kategori

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN sebesar 0% untuk ekspor jasa transportasi membuat kapal nasional lebih kompetitif. Asosiasi pemilik kapal mendorong agar pelaku usaha menggunakan jasa pelayaran nasional untuk menahan devisa mengalir ke luar negeri.selengkapnya

 Sektor Jasa Bebas Pajak, Ini DaftarnyaSektor Jasa Bebas Pajak, Ini DaftarnyaJumat 5 Apr 2019 14:07Ridha Anantidibaca 450 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati membebaskan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0% bagi beberapa jenis sektor jasa. Hal ini tercantum dalam PMK Nomor 32/PMK.010/2019 yang berlaku sejak 29 Maret 2019.selengkapnya

 Menkeu Perluas Jasa Kena Pajak Bebas PPNMenkeu Perluas Jasa Kena Pajak Bebas PPNKamis 4 Apr 2019 15:59Ridha Anantidibaca 359 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan tarif 0 persen.selengkapnya

 Permudah wajib pajak, berikut reformasi pelayanan DJP sepanjang 2017-2018Permudah wajib pajak, berikut reformasi pelayanan DJP sepanjang 2017-2018Jumat 22 Feb 2019 10:45Ridha Anantidibaca 596 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan sejumlah reformasi perpajakan dalam bidang pelayanan wajib pajak (WP) sepanjang 2017 - 2018. Kemudahan maupun penurunan tarif tersebut diharapkan berpengaruh terhadap kepatuhan para pengusaha yang menjadi wajib pajak.selengkapnya

 Pemerintah Janjikan Perbaikan Kualitas Pelayanan di Kawasan BerikatPemerintah Janjikan Perbaikan Kualitas Pelayanan di Kawasan BerikatSelasa 19 Feb 2019 09:54Ridha Anantidibaca 258 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memprioritaskan peningkatan kualitas pelayanan di dalam kawasan berikat dan kemudahan impor bertujuan ekspor untuk meningkatkan performa ekspor nasional.selengkapnya

 Ini Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTIni Beberapa Hal Perlu Diketahui Saat Mengisi SPTSenin 11 Feb 2019 13:38Ridha Anantidibaca 689 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak mengimbau wajib pajak untuk lebih awal melaporkan surat pemberitahuan (SPT) tahunan.selengkapnya

 Kemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahKemkeu Terbitkan Dua Standar bagi Pemda untuk Hitung dan Tagih Pajak DaerahSenin 14 Jan 2019 13:54Ridha Anantidibaca 517 kaliSemua Kategori

Pemerintah pusat menerbitkan standar bagi pemerintah daerah dalam menghitung dan mengumpulkan pajak daerah. Standar itu termuat dalam dua peraturan menteri keuangan (PMK), yaitu PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang pedoman penagihan dan pemeriksaan pajak daerah dan PMK Nomor 208/PMK.07/2018 tentang pedoman penilaian pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2).selengkapnya

 AEoI Diharapkan Tingkatkan Kepatuhan Pajak Orang KayaAEoI Diharapkan Tingkatkan Kepatuhan Pajak Orang KayaRabu 9 Jan 2019 09:56Ridha Anantidibaca 499 kaliSemua Kategori

Implementasi pertukaran informasi perpajakan alias Automatic Exchange of Information (AEoI) diharapkan bisa berdampak pada peningkatan kepatuhan dan perbaikan kinerja pemungutan pajak.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :