Sri Mulyani katakan reformasi pajak untuk cegah tambahan utangSri Mulyani katakan reformasi pajak untuk cegah tambahan utangRabu 12 Jul 2017 13:51Ajeng Widyadibaca 673 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengatakan, reformasi dalam bidang perpajakan akan secara konsisten diperbaiki untuk mencegah utang pemerintah semakin bertambah.selengkapnya

 RR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiRR Ungkap Biang Kesenjangan Ekonomi Era JokowiSenin 27 Feb 2017 14:07Ajeng Widyadibaca 613 kaliSemua Kategori

Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli menyebut struktur ekonomi Indonesia adalah sosialisme terbalik,kelompok bisnis kuat melemahkan ekonomi kerakyatan. Sistem inilah yang memicu ketidakadilan dalam kedaulatan ekonomi di masyarakat.selengkapnya

 TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%TOP BISNIS: Nego Pajak Freeport Alot hingga Ekspor Januari Naik 27,71%Jumat 17 Feb 2017 11:30Ajeng Widyadibaca 667 kaliSemua Kategori

PT Freeport Indonesia mengancam akan memangkas 30 ribu karyawannya. Ancaman itu merupakan buntut dari penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah.selengkapnya

 Bahaya, Persekongkolan Petugas Pajak dan WPBahaya, Persekongkolan Petugas Pajak dan WPJumat 17 Feb 2017 10:26Ajeng Widyadibaca 774 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengembangkan aplikasi pembukaan rahasia bank secara elektronik yang diberi nama Aplikasi Usulan Buka Rahasia Bank (Akasia). Rencananya aplikasi ini bakal diluncurkan pada 1 Maret 2017 mendatang.selengkapnya

 Pembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur BerlanjutPembahasan Pajak Progresif Tanah Nganggur BerlanjutKamis 16 Feb 2017 15:13Ajeng Widyadibaca 762 kaliSemua Kategori

Pemerintah terus menggodok rencana pemberlakuan tarif pajak yang lebih tinggi bagi tanah yang tidak digunakan alias menganggur. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah menyamakan pemahaman dan persepsi mengenai kebijakan ini.selengkapnya

 Pajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangPajak Progresif Tanah Nganggur, REI: Itu untuk Spekulan Bukan PengembangSabtu 11 Feb 2017 12:15Ajeng Widyadibaca 952 kaliSemua Kategori

Rencana pemerintah menerapkan pajak progresif tanah nganggur mendapat respons dari pihak Real Estat Indonesia (REI). Diyakini pajak ini berdampak positif bagi kepentingan rakyat.selengkapnya

 TERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurTERPOPULER: REI Positif Thinking soal Pajak Progresif Tanah NganggurSabtu 11 Feb 2017 11:34Ajeng Widyadibaca 845 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya

 Ekstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraEkstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraJumat 10 Feb 2017 15:11Ajeng Widyadibaca 697 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, ekstensifikasi barang kena cukai bisa menjadi alternatif ketika pendapatan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat diandalkan dalam kondisi saat ini.selengkapnya

 Ekstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraEkstensifikasi Cukai Jadi Cara Ampuh Jaga Kesinambungan Fiskal NegaraJumat 10 Feb 2017 15:11Ajeng Widyadibaca 0 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mengatakan, ekstensifikasi barang kena cukai bisa menjadi alternatif ketika pendapatan pajak serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) belum dapat diandalkan dalam kondisi saat ini.selengkapnya

 REI Belum Dilibatkan soal Pajak Progresif Tanah NganggurREI Belum Dilibatkan soal Pajak Progresif Tanah NganggurJumat 10 Feb 2017 15:01Ajeng Widyadibaca 644 kaliSemua Kategori

Ketua Umum DPP Real Estat Indonesia (REI) REI Soelaeman Soemawinata mengaku belum ada konsolidasi antara pemerintah dan pihak REI dalam penerapan pajak progresif tanah nganggur. Padahal, biasanya pemerintah selalu melibatkan dunia usaha saat merencanakan kebijakan baru.selengkapnya

 Pajak Progresif Lahan Nganggur Mahalkan HargaRumahPajak Progresif Lahan Nganggur Mahalkan HargaRumahKamis 9 Feb 2017 13:44Ajeng Widyadibaca 634 kaliSemua Kategori

Pengamat properti, Ronny Wuisan menuturkan, pengenaan pajak progresif terhadap tanah milik pengembang yang belum dibangun, otomatis menambah beban produksi. Ujung-ujungnya, mereka akan menaikkan harga properti-nya. "Di pembukuan akan masuk terus. Tidak ada developer yang mau hilangkan pajak dalam struktur biayannya," kata dia di Jakarta, Rabu (8/2/2017).selengkapnya

 TAX AMNESTY: DJP Kebanjiran Pertanyaan Soal Pengisian SPTTAX AMNESTY: DJP Kebanjiran Pertanyaan Soal Pengisian SPTSelasa 7 Feb 2017 13:55Ajeng Widyadibaca 1205 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerima banyak pertanyaan soal mekanisme pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dari peserta tax amnesty.selengkapnya

 Terlalu! Spekulan Tanah Buat Rumah Rakyat Sulit DibangunTerlalu! Spekulan Tanah Buat Rumah Rakyat Sulit DibangunSenin 6 Feb 2017 16:06Ajeng Widyadibaca 740 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan hingga saat ini aturan terkait pajak progresif "tanah menganggur" masih terus dirumuskan bersama menteri keuanganselengkapnya

 BPN: Pajak Progresif Tanah Nganggur Tidak Ganggu InvestasiBPN: Pajak Progresif Tanah Nganggur Tidak Ganggu InvestasiSenin 6 Feb 2017 14:59Ajeng Widyadibaca 1071 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan, pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dipastikan tidak akan mengganggu investasi.selengkapnya

 Sofyan Djalil: Pajak Progresif tidak Ganggu InvestasiSofyan Djalil: Pajak Progresif tidak Ganggu InvestasiSenin 6 Feb 2017 14:42Ajeng Widyadibaca 542 kaliSemua Kategori

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil mengatakan pajak progresif bagi tanah yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya dipastikan tidak akan mengganggu investasi.selengkapnya

 Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Pengrajin Perak Bali: `Terima Kasih Bu Mulyani`Senin 6 Feb 2017 13:38Ajeng Widyadibaca 3011 kaliSemua Kategori

Pengrajin perak di Bali gembira lantaran pemerintah menghapuskan pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk perak. Sehingga, mereka bisa memborong perak dengan harga lebih murah.selengkapnya

 Tanah Nganggur Dipajaki, Negara Mesti Pikirkan IniTanah Nganggur Dipajaki, Negara Mesti Pikirkan IniKamis 2 Feb 2017 11:11Ajeng Widyadibaca 752 kaliSemua Kategori

"Jika dilihat dari tujuannya, kita sambut baik itu (pajak progresif lahan tidur)," kata Herully Suherman, Local Direktor Strategic Consulting konsultan properti Jones Lang LaSalle (JLL) di Jakarta, Rabu (1/2/2017),selengkapnya

 Skema Pajak Penjualan Tanah Akan DiubahSkema Pajak Penjualan Tanah Akan DiubahRabu 1 Feb 2017 15:52Ajeng Widyadibaca 844 kaliSemua Kategori

Pemerintah tengah menggodok berbagai aturan untuk menekan para spekulan tanah. Seperti diketahui, spekulan ini menumpuk tanah agar harganya naik dan bisa mengambil untung dari hasil penjualanya.selengkapnya

 Sri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBNSri Mulyani: Kepatuhan Bayar Pajak Rendah, Pengaruhi APBNSelasa 31 Jan 2017 16:07Ajeng Widyadibaca 1326 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan ‎tingkat kepatuhan pajak di Indonesia masih sangat rendah sehingga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak bisa dihindari.selengkapnya

 Perumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifPerumnas Tak Masalah Tanah Nganggur Kena Pajak ProgresifRabu 25 Jan 2017 14:56Ajeng Widyadibaca 727 kaliSemua Kategori

PT Perumnas (Persero) mengaku tidak masalah dengan rencana pemerintah untuk mengenakan pajak progresif terhadap tanah yang menganggur dan tidak dipergunakan secara produktif. Wacana pengenaan pajak progresif untuk tanah menganggur dimaksudkan agar tidak ada spekulan tanah yang memainkan harga.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :