Wapres Beberkan 2 Manfaat Kebijakan Pengampunan PajakWapres Beberkan 2 Manfaat Kebijakan Pengampunan PajakSabtu 30 Apr 2016 15:28Administratordibaca 835 kaliSemua Kategori

Rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak (Tax Amnesty) belum juga mencapai kata sepakat antara DPR dan pemerintah. Undang-undang ini disiapkan agar pendapatan negara dari pajak meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan, penerapan UU Pengampunan Pajak bisa menggunakan 2 cara. Pertama dengan repatriasi dan kedua dengan deklarasi.selengkapnya

 Banyak Wajib Pajak Sengaja Tunda Pembayaran PajakBanyak Wajib Pajak Sengaja Tunda Pembayaran PajakJumat 29 Apr 2016 14:28Administratordibaca 966 kaliSemua Kategori

Beberapa wajib pajak memang sengaja menunda pembayaran pajak hingga ada penegakan hukum tegas yang dilakukan terhadap mereka. Hal ini disampaikan oleh Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas (P2Humas) Direktorat Jenderal Pajak, Mekar Satria Utama. Menurut Mekar, sebagian besar penunggak pajak bisa melunasi pajak mereka setelah penyanderaan dilakukan dengan menitipkan mereka di rumah tahananselengkapnya

 Aksi Saling Gertak di Tax AmnestyAksi Saling Gertak di Tax AmnestyKamis 28 Apr 2016 15:58Administratordibaca 1137 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai tak sabar dengan leletnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty. Mendekati masa reses 29 April, parlemen lewat komisi XI tak juga masuk substansi isi undang-undang tax amnesty, namun masih menggelar rapat dengar pendapat dengan ahli dan lembaga terkait.selengkapnya

 BEI Usulkan Dana Repatriasi Pajak Ditempatkan dalam ReksadanaBEI Usulkan Dana Repatriasi Pajak Ditempatkan dalam ReksadanaKamis 28 Apr 2016 14:05Administratordibaca 1216 kaliSemua Kategori

Bursa Efek Indonesia (BEI) mengusulkan repatriasi dana dari kebijakan pemerintah mengenai pengampunan pajak atau tax amnesty ditempatkan dalam produk investasi jangka panjang seperti reksadana. "Kami sarankan, selain ditempatkan dalam deposito dan obligasi (surat utang), repatriasi dana 'tax amnesty' bisa disalurkan melalui reksa dana dan saham yang di-locked up hingga 5 tahun,"selengkapnya

 PP Deklarasi, Opsi jika RUU Tax Amnesty MandegPP Deklarasi, Opsi jika RUU Tax Amnesty MandegKamis 28 Apr 2016 11:24Administratordibaca 925 kaliSemua Kategori

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah punya langkah cadangan apabila nantinya pembahasan rancangan undang-undang (RUU) tentang pengampunan pajak atau tax amnesty mentok di DPR RI. Pemerintah tengah menyiapkan beleid lain berupa rancangan peraturan pemerintah (PP) terkait deklarasi pajak.selengkapnya

 Skema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungSkema `Peniadaan Pajak` untuk Startup Perlu DidukungKamis 28 Apr 2016 11:19Administratordibaca 1150 kaliSemua Kategori

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Rudiantara menyatakan insentif untuk e-commerce sangat penting. Menurut dia, intensif yang diberikan pemerintah, dalam hal ini bukan hanya soal pajak, namun juga berupa fasilitas dan pendanaan. "Harus dong, macam-macam (bentuk insentif). Fasilitas kan juga insentif, soal pajak bisa juga (disebut insentif), seperti penundaan pajak, tapi tetapselengkapnya

 Roy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRoy Marten Pertanyakan Pajak Bioskop XXIRabu 27 Apr 2016 21:28Administratordibaca 2358 kaliSemua Kategori

Aktor film Roy Marten meminta Dirjen Pajak untuk mengecek pajak bioskop XXI (Twenty One) yang selama ini diduga belum membayar pajak sebagaimana seharusnya. Dia mengatakan ada dugaan pengusaha perfilman itu telah melakukan manipulasi pajak, sehingga pajaknya tidak terbayarkan. "Saya tidak bilang bioskop 21 tidak membayar pajak, tapi tolong cek pajaknya selama ini, apakah tidak bermasalah?"selengkapnya

 PBNU Segera Fatwakan Hukum Pengampunan PajakPBNU Segera Fatwakan Hukum Pengampunan PajakRabu 27 Apr 2016 21:15Administratordibaca 1421 kaliSemua Kategori

Sampai sekarang belum diketahui hukum `tax amnesty` itu dalam tinjauan agama seperti apa. Perlu di-`bahtsulmasail`-kan duluselengkapnya

 Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Kapolri: Bagaimana Tahu Uang Tax Amnesty Hasil Korupsi?Rabu 27 Apr 2016 11:18Administratordibaca 961 kaliSemua Kategori

Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti mengatakan uang yang direpatriasi dengan berlakunya UU Pengampunan Pajak (tax amnesty) itu belum dapat langsung dipastikan berasal dari hasil korupsi. Apalagi tidak ada laporan soal uang itu merupakan hasil korupsi. Itulah sebabnya, kata Badrodin, data pengguna amnesti pajak memang dilindungi sebagai bentuk kepastian hukum.selengkapnya

 Darmin: Tak Perlu Khawatir RI Jadi Negara Surga PajakDarmin: Tak Perlu Khawatir RI Jadi Negara Surga PajakSelasa 26 Apr 2016 21:26Administratordibaca 848 kaliSemua Kategori

Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengampunan pajak untuk menarik dana-dana pengusaha yang terparkir di luar negeri. Oleh beberapa pihak, kebijakan tersebut dianggap bisa membuka peluang bagi pengusaha di negara lain untuk melarikan dananya ke Indonesia karena RI akan menjadi negara surga pajak (tax haven).selengkapnya

 Menteri Keuangan Orde Baru Dukung Tax Amnesty untuk Pengemplang PajakMenteri Keuangan Orde Baru Dukung Tax Amnesty untuk Pengemplang PajakSelasa 26 Apr 2016 21:20Administratordibaca 1659 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan, Fuad Bawazier menilai perlunya diberlakukan pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, tidak ada pilihan lain yang lebih baik bagi pemerintah untuk menutup defisit anggaran selain melalui pemberian tax amnesty kepada para pengemplang pajak. "Tidak ada pilihan lain untuk memberlakukan tax amnesty. Tidak ada upaya lain," kata Fuad di Gedung DPR, Jakarta, Selasaselengkapnya

 Ada Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestyAda Gerakan Menghambat RUU Tak AmnestySenin 25 Apr 2016 10:59Administratordibaca 1263 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan menilai ada gerakan dari pihak asing yang diduga ingin menggagalkan pembahasan RUU Pengampunan Pajak (tax amnesty) agar dana yang disimpan di luar Indonesia tidak kembali. Gerakan tersebut makin terlihat jelas menjelang pembahasan RUU itu di DPR, melalui sejumlah LSM dan politisi yang ingin dana-dana milik orang Indonesia tidak kembali karena akan mengancam likuiditas negaraselengkapnya

 Menkeu: Indonesia Siap Perangi Kejahatan PajakMenkeu: Indonesia Siap Perangi Kejahatan PajakSenin 25 Apr 2016 10:57Administratordibaca 621 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan, Indonesia siap memerangi kejahatan perpajakan antar negara. Hal itu disampaikan Bambang saat menghadiri Pertemuan G-20 pada 12-18 April lalu di Amerika Serikat. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, gagasan itu muncul didorong dengan adanya skandal Panama Papers.selengkapnya

 Menkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiMenkeu: Negara yang Rahasiakan Data Pajak Bakal Kena SanksiJumat 22 Apr 2016 21:35Administratordibaca 1305 kaliSemua Kategori

Negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia (G20) sepakat bakal mengenakan sanksi tegas bagi negara-negara yang tidak kooperatif dan bersedia membuka data pajak dan perbankan pada akhir 2017. Kesepakatan ini lahir dari pertemuan G20 dan Spring Meeting IMF/Bank Dunia di Washington, AS yang berlangsung pada pekan ini. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, negara-negaraselengkapnya

 Wapres Target Pendapatan Tax Amnesty Bisa Masuk APBNP 2016Wapres Target Pendapatan Tax Amnesty Bisa Masuk APBNP 2016Kamis 21 Apr 2016 12:52Administratordibaca 1121 kaliSemua Kategori

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyampaikan pemerintah berharap agar pembahasan rancangan undang-undang (RUU) pengampunan pajak atau tax amnesty dapat segera selesai dibahas sebelum pengajuan APBN-Perubahan. Dengan begitu, pemerintah dapat mengajukan rancangan APBN-P dengan memasukkan penerimaan dari tax amnesty.selengkapnya

 Secara Ideal, Tax Amnesty Dinilai tak LaikSecara Ideal, Tax Amnesty Dinilai tak LaikRabu 20 Apr 2016 20:05Administratordibaca 1114 kaliSemua Kategori

Rencana penerapan kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang akan dilakukan tahun ini secara ideal belum laik dilaksanakan. Kalangan akademisi berpendapat, pemerintah belum benar-benar siap menerapkan kebijakan tersebut. Kepala Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Anggito Abimanyu berpendapat, infrastruktur perpajakan dan sistem informasi Indonesia sampai saat ini belum memadai.selengkapnya

 Sri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSri Mulyani: Tidak Ada yang Suka Membayar PajakSelasa 19 Apr 2016 11:22Administratordibaca 2973 kaliSemua Kategori

Mantan Menteri Keuangan RI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Sri Mulyani, yang kini menjabat sebagai Managing Director dan Chief Operating Officer (COO) World Bank mengemukakan, pihaknya mengetahui pasti tidak ada satupun pihak yang suka membayar pajak. Menurut dia, keengganan banyak pihak membayar pajak lantaran mereka takut jika uang pajak yang telah mereka bayarkan, terbuang-buang begitu sajaselengkapnya

 Tak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusTak Cukup Retorika, CITA Desak Presiden Lindungi FiskusJumat 15 Apr 2016 13:01Administratordibaca 1407 kaliSemua Kategori

Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) mendesak pemerintah segera mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Perlindungan Hukum Bagi Fiskus menyusul tewasnya dua pegawai Direktorat Jenderal Pajak di Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Selasa (12/4). Kedua petugas pajak nahas itu merupakan Juru Sita Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sibolga, Parado Toga Fransriano Siahaan danselengkapnya

 Negara G20 Berkomitmen Buka Data Pajak Mulai Akhir 2017Negara G20 Berkomitmen Buka Data Pajak Mulai Akhir 2017Senin 11 Apr 2016 10:32Administratordibaca 2208 kaliSemua Kategori

Indonesia dan seluruh negara anggota G20 berkomitmen mengakhiri rezim kerahasiaan bank untuk perpajakan yang dimulai pada akhir 2017. Negara surga pajak (tax haven) dipaksa ikut berperan dalam era keterbukaan informasi atau automatic exchange of information (AEoI).selengkapnya

 Gaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunGaji Rp 4,5 Juta Bebas Pajak, Negara Kehilangan Rp 18 TriliunKamis 7 Apr 2016 14:31Administratordibaca 1939 kaliSemua Kategori

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan menaikkan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 3 juta per bulan menjadi Rp 4,5 juta per bulan. Namun dari kebijakan tersebut, penerimaan pajak dipastikan melayang hingga Rp 18 triliun pada 2016. Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menaikkan PTKP dari semula Rp 36 juta setahun atau Rp 3 jutaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :