Indonesia ingin kutip bea masuk intangible goodsIndonesia ingin kutip bea masuk intangible goodsSenin 11 Des 2017 09:27Ridha Anantidibaca 620 kaliSemua Kategori

Pemerintah ingin mengenakan bea masuk untuk barang tak berwujud (intangible goods) dari luar negeri. Barang tak berwujud ini misalnya, buku elektronik, software, dan lain-lain.selengkapnya

 3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-Commerce3 Kementerian Bergabung dalam Pokja Percepat Roadmap E-CommerceJumat 8 Des 2017 15:58Ridha Anantidibaca 778 kaliSemua Kategori

Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kehttp://www.klinikpajak.co.id/files/foto-e140dbab44e01e699491a59c9978b924.jpgmenterian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bergabung menjadi satu kelompok kerja atau pokja pada Kamis (7/12/2017).selengkapnya

 Perolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongPerolehan Pajak Jeblok, Pemkot Bekasi Akan Bongkar Reklame BodongJumat 8 Des 2017 11:18Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Penerimaan pajak reklame yang ditargetkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi nampaknya tidak bisa terpenuhi. Karena hingga awal Desember 2017 ini baru mendapat Rp26 miliar dari target sebesar Rp86 miliar.selengkapnya

 Lapor Pajak Jogja Cukup Via OnlineLapor Pajak Jogja Cukup Via OnlineJumat 8 Des 2017 11:10Ridha Anantidibaca 1338 kaliSemua Kategori

Para wajib pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir di Jogja tidak perlu repot lagi ke Balai Kota untuk melaporkan surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD) sekaligus pembayaran pajaknya. Hal itu bisa dilakukan secara daring atau online.selengkapnya

 Transaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKITransaksi Non Tunai dan Pajak Online Tingkatkan PAD DKIKamis 7 Des 2017 13:28Ridha Anantidibaca 1351 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) Perwakilan DKI Jakarta meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terus mempertahankan penerapan transaksi non tunai dan pajak online di Jakarta. Kedua kebijakan ini, dinilai dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI.selengkapnya

 Di Banyuwangi Bayar Pajak Bisa Lewat HPDi Banyuwangi Bayar Pajak Bisa Lewat HPRabu 6 Des 2017 14:23Ridha Anantidibaca 851 kaliSemua Kategori

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meluncurkan pembayaran pajak melalui aplikasi e-PAD (Pendapatan Asli Daerah), di Pendopo Sabha Swagata Banyuwangi, Kamis (2/11/2017) lalu.selengkapnya

 Sri Mulyani Mengenang Pajak di Masa Lalu, Soal Gaji dan KejujuranSri Mulyani Mengenang Pajak di Masa Lalu, Soal Gaji dan KejujuranRabu 6 Des 2017 13:53Ridha Anantidibaca 841 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bercerita bagaimana Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berusaha membangun reputasi yang baik sebagai institusi yang anti korupsi. Dia bilang, sulit rasanya untuk beranggapan Ditjen Pajak di masa lalu sebagai institusi yang jujur.selengkapnya

 Pemkot Bandung Optimistis Raup Pajak Rp 2 TriliunPemkot Bandung Optimistis Raup Pajak Rp 2 TriliunSenin 4 Des 2017 15:16Ridha Anantidibaca 693 kaliSemua Kategori

Pemkot Bandung optimistis pada 2017 ini dapat meraup pajak daerah hingga Rp 2 triliun atau meningkat sekitar 17,5 persen dari tahun sebelumnya. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung Ema Sumarna mengatakan salah satu faktor tingginya penerimaan pajak lantaran di tahun ini melaksanakan menggelar sensus potensi pajak secara menyeluruh.selengkapnya

 Transaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-CommerceTransaksi Variatif, Kemenkeu Kewalahan Atur Pajak e-CommerceSenin 4 Des 2017 15:00Ridha Anantidibaca 406 kaliSemua Kategori

Kementerian Keuangan mengaku kewalahan mencari skema pungutan pajak untuk transaksi ritel secara daring (e-commerce) karena model bisnis yang sangat variatif.selengkapnya

 Penerimaan pajak November masih 77% dari targetPenerimaan pajak November masih 77% dari targetSenin 4 Des 2017 10:27Ridha Anantidibaca 380 kaliSemua Kategori

Per 30 November 2017, pemerintah tercatat telah memperoleh penerimaan dari pajak 77% dari target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 yang sebesar Rp 1.283,57 triliun atau sekitar Rp 988 triliun.selengkapnya

 Pengusaha: Robert Pakpahan tidak menakutkanPengusaha: Robert Pakpahan tidak menakutkanSenin 4 Des 2017 10:06Ridha Anantidibaca 696 kaliSemua Kategori

Dilantiknya Robert Pakpahan menjadi Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) baru mendapat sambutan positif dari kalangan pengusaha. Bahkan, pengusaha menilai Robert bukan sosok yang menakut-nakuti.selengkapnya

 Alasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorAlasan Pemprov DKI Jakarta Hapus Sanksi Administrasi Pajak BermotorKamis 30 Nov 2017 11:03Ridha Anantidibaca 691 kaliSemua Kategori

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan alasan menghapus sanksi administrasi pajak bermotor.selengkapnya

 Pemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberPemprov DKI hapus denda PKB hingga 23 DesemberRabu 29 Nov 2017 15:31Ridha Anantidibaca 1088 kaliSemua Kategori

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan sanksi administrasi atau denda pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) bagi wajib pajak yang memiliki tunggakan.selengkapnya

 Intip Belanja WNI, Ditjen Pajak: Kita Dapat Laporan Negara LainIntip Belanja WNI, Ditjen Pajak: Kita Dapat Laporan Negara LainSelasa 28 Nov 2017 10:57Ridha Anantidibaca 599 kaliSemua Kategori

Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sudah sering mendapatkan laporan dari berbagai negara tentang aktivitas ekonomi Warga Negara Indonesia (WNI). Termasuk soal belanja barang mewah.selengkapnya

 Ditjen Pajak kejar syarat pertukaran data ajakDitjen Pajak kejar syarat pertukaran data ajakSenin 27 Nov 2017 14:56Ridha Anantidibaca 363 kaliSemua Kategori

Batas waktu implementasi kerjasama pertukaran informasi perpajakan otomatis atau Automatic Exchange of Information (AEoI) memang masih setahun lalu. Namun Indonesia masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR) persyaratan yang harus dipenuhi agar lolos mengikuti AEoI.selengkapnya

 Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Bisnis Online Bisa Tembus US$ 130 M, Berapa Potensi Pajaknya?Senin 27 Nov 2017 11:46Ridha Anantidibaca 1076 kaliSemua Kategori

Transaksi bisnis online (e-commerce) di Indonesia diprediksi dapat mencapai US$ 130 miliar pada 2020. Peluang ini harus dapat ditangkap Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk menggali potensi penerimaan dari bisnis online tersebut.selengkapnya

 Sri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersSri Mulyani Terus Telusuri Data Paradise PapersRabu 22 Nov 2017 11:21Ridha Anantidibaca 682 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pihaknya akan terus melakukan verifikasi terhadap data dalam Paradise Papers. Dalam dokumen tersebut, memuat sekitar 13,4 juta nama yang diam-diam berinvestasi di negara lain, termasuk warga negara Indonesia.selengkapnya

 Tak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakTak Lunasi Pajak Bumi dan Bangunan, Lokasi Usaha Ditempeli Stiker Tunggakan PajakRabu 22 Nov 2017 10:17Ridha Anantidibaca 1803 kaliSemua Kategori

Sebanyak 5 Nomor Objek Pajak (NOP) dari 4 Wajib Pajak di wilayah Kecamatan Cilincing belum melunasi kewajiban melunasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2).selengkapnya

 Misbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakMisbakhun: Badan Penerimaan Pajak merupakan kebutuhan yang mendesakSelasa 21 Nov 2017 13:11Ridha Anantidibaca 489 kaliSemua Kategori

Anggota komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menyebut bahwa pembentukan Badan Penerimaan Pajak (BPP) merupakan kebutuhan yang mendesak. Sebab, reformasi tak cukup hanya di bidang aturan-aturan semata, tapi juga di bidang institusinya.selengkapnya

 Pengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasPengampunan pajak jilid 2 adalah kesempatan emasSenin 20 Nov 2017 10:05Ridha Anantidibaca 558 kaliSemua Kategori

Pengusaha menyambut baik kebijakan pemerintah membuka kembali kesempatan pengampunan bagi Wajib Pajak yang belum sepenuhnya patuh. Langkah ini diharapkan menarik minat pengusaha untuk membawa pulang uangnya yang disimpan di luar negeri.selengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :