Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menunda kewajiban bagi perbankan untuk menyampaikan data dan informasi kartu kredit. Aturan tersebut sedang dikaji ulang untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang pengampunan Pajak dan juga agar seirama dengan program dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai transaksi non tunai.selengkapnya

Kementerian Keuangan menunda rencana untuk mewajibkan setiap bank melaporkan secara berkala data transaksi kartu kredit para nasabahnya untuk keperluan perpajakan. Disetujuinya Undang-Undang Pengampunan Pajak atau tax amnesty membuat pemerintah memiliki waktu untuk membenahi regulasi tersebut.selengkapnya

Undang-undang Pengampunan Pajak, atau Tax Amnesty hanya tinggal menunggu paraf Presiden Joko Widodo untuk bisa segera diimplementasikan. Dalam upaya mereformasi perpajakan nasional yang terus dilakukan pemerintah, tax amnesty dipastikan bukanlah satu-satunya insentif terakhir yang diberikan.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu faktor yang menopang laju indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga menembus level 5.000 poin.selengkapnya

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak) akhirnya menunda rencana penyampaian laporan data kartu kredit oleh perbankan. Hal ini seiring dengan diberlakukannya program pengampunan pajak atau tax amnesty setelah disahkan menjadi Undang-undang (UU) oleh DPR.selengkapnya

Menteri Perindustrian Saleh Husin berharap dana yang masuk akibat pemberlakuan pengampunan pajak bisa memgalir ke industri manufaktur.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku sudah memiliki semua data pajak dan data keuangan pengusaha Indonesia yang menaruh asetnya di luar negeri.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi), punya senjata ampuh pasca aturan Tax Amnesty atau pengampunan pajak disahkan menjadi undang-undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nama-nama pengusaha bermasalah terkait perpajakan, diakui Jokowi telah dikantonginya.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melakukan pencanangan program pengampunan pajak (tax amnesty). Hal itu sejalan dengan diberlakukan UU Tax Amnesty yang telah disahkan di rapat Paripurna DPR ke 32.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada petugas Direktorat Jenderal Pajak agar tidak bermain-main dengan penerapan Undang-Undang Tax Amnesty. Dia meminta agar petugas meningkatkan integritas dan profesionalitas dalam perpajakan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo mulai mencanangkan program pengampunan pajak (tax amnesty). Untuk itu Jokowi mengajak seluruh pengusaha yang asetnya berada di luar negeri ikut program Tax Amnesty.selengkapnya

Pemerintah terus meningkatkan penerimaan pajak, termasuk melalui perluasan basis pemungutan atau ekstensifikasi. Salah satu alatnya dengan menerapkan sistem pendanaan wilayah atau geo-tagging.selengkapnya

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada seluruh pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mereformasi atau menyeimbangi aturan-aturan baru di sektor perpajakan, seperti yang sekarang sudah disahkannya UU pengampunan pajak atau tax amnesty.selengkapnya

Presiden, Joko Widodo hari ini Jumat (1/7/2016) mencanangkan dimulainya program pengampunan pajak atau tax amnesty, yang beberaoa hari yang lalu disahkan oleh Anggota Dewan.selengkapnya

Presiden Joko Widodo menegaskan tax amnesty atau pengampunan pajak bukan merupakan upaya pengampunan bagi koruptor atau pemutihan terhadap aksi pencucian uang.selengkapnya

Presiden Joko Widodo hari ini membuka acara Pencanangan Pengampunan Pajak, atau yang dikenal juga sebagaitax amnesty. Pencanangan ini berlangsung di kantor Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.selengkapnya

Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) akan gencar melakukan sosialisasi kebijakan Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty ke luar negeri. Bahkan, Ditjen Pajak akan membentuk unit pelayanan pajak bagi peminat Tax Amnesty di kedutaan besar Republik Indonesia di tiga negara.selengkapnya

Kelompok Usaha BNI, baik induk usahanya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, maupun perusahaan-perusahaan anak, yaitu BNI Securities dan BNI Asset Management, telah menyiapkan beragam produk dan layanan untuk pintu masuk dana repatriasi ke Indonesia dalam memenuhi persyaratan Tax Amnesty.selengkapnya

Presiden RI Joko Widodo pagi ini dijadwalkan akan mencanangkan program tax amnesty atau pengampunan pajak demi mengejar target pajak dalam RAPBNP 2016.selengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya