Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio menilai bahwa kebijakan pengampunan pajak menjadi salah satu faktor yang menopang laju indeks harga saham gabungan (IHSG) hingga menembus level 5.000 poin.selengkapnya

Per 29 Juni 2016, belanja infrastruktur yang ditangani Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencapai Rp27,4 triliun. Realisasi tersebut mencapai 26.65% dari anggaran infrastruktur tahun 2016.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) menyatakan disetujuinya RUU APBN-Perubahan 2016 dan Pengampunan Pajak oleh parlemen telah menstimulus penguatan nilai tukar rupiah Selasa ini.selengkapnya

Investor asing semakin agresif memburu instrumen saham di Bursa Efek Indonesia dan obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah setelah disahkannya UU Pengampunan Pajak oleh DPR.selengkapnya

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan, undang-undang pengampunan pajak atau tax amnesty yang sudah disahkan oleh DPR biarkan berjalan. Dirinya enggan menerka-nerka apa yang akan terjadi setelah tax amnesty diberlakukan.selengkapnya

Direktur Center of Indonesia Taxation and Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai UU Pengampunan Pajak sesuai konstitusi UUD 1945. Pasal yang jadi acuan adalah pasal 5, pasal 20, dan pasal 23A UUD 1945.selengkapnya

Insentif untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong harus lebih besar untuk menarik minat investor. Menteri Perindustrian Saleh Husin mengatakan Sorong masuk kategori wilayah terpencil di Indonesia Timur.selengkapnya

Investor masih menanti peraturan pelaksana Kementerian Keuangan terkait tax amnesty untuk memanfaatkan kontrak pengelolaan dana (KPD) sebagai penampungan dana repatriasi. Pasalnya, Undang-Undang Pengampunan Pajak tak menyebut secara spesifik bahwa KPD dapat digunakan untuk menampung repatriasi.selengkapnya

Kalangan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak pemberlakuan UU Pengampunan Pajak (Tax Amnesty). Beleid ini sungguh tidak berkeadilan.selengkapnya

emerintah mengharapkan DPR segera mengirimkan dokumen pengesahan Undang-Undang Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) agar kebijakan itu bisa segera direalisasikan per 1 Juli 2016. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan Presiden memang memiliki waktu 30 hari untuk menandatangani UU pascadisahkan DPR.selengkapnya

Bank Indonesia (BI) turut mengapresiasi pengesahan Undang-Undang Tax Amnesty atau pengampunan pajak oleh DPR RI. Dengan begitu, dijadwalkan UU ini akan berlaku setelah Lebaran. Deputi Gubern‎ur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengungkapkan, jika UU tersebut diberlakukan akan memberikan dampak positif bagi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.selengkapnya

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menyatakan 336.000 perusahaan belum mendaftar ke badan jika mengacu pada data Direktorat Jenderal Pajak. E. Ilyas Lubis, Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), menyatakan pihaknya tengah merancang kerja sama dengan otoritas pajak agar sistem dapat terkoneksi secaraselengkapnya

Undang-Undang Pengampunan Pajak (tax amnesty) telah disahkan DPR melalui rapat paripurna hari ini. Kebijakan dari UU ini ditargetkan mulai berjalan pada bulan depan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menyatakan setelah disahkan hari ini, pihaknya akan mulai melakukan persiapan untuk implementasi kebijakan tax amnesty ini. Dan mulai besok, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melakukan sosialselengkapnya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan kebijakan mengantisipasi masuknya dana repatriasi hasil pengampunan pajak. Hal ini diharapkan bisa memunculkan sentimen positif di pasar modal.selengkapnya

Fraksi Partai Gerindra menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty disahkan jadi Undang Undang. Hal itu dikemukakan oleh Anggota Komisi XI dari Fraksi Gerindra,Kardaya Warnika saat memaparkan pandangan mini fraksi.selengkapnya

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat memangkas anggaran enam kementerian dan lembaga negara (K/L) tahun ini sebesar Rp 2 triliun. Yang terbesar adalah anggaran Kementerian Keuangan sebesar Rp 1,2 triliun.selengkapnya

Pemerintah secara resmi menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp54 juta atau meningkat sebanyak 50 persen dari besaran PTKP sebelumnya sebesar Rp36 juta.selengkapnya

DPR rencananya bakal segera mengambil keputusan soal Rancangan UU Tax Amnesty pada Juli mendatang. Jika bisa dilaksanakan, pemerintah menargetkan tambahan pemasukan negara Rp 160 triliun dari pengampunan pajak tersebut.selengkapnya

Kenaikan Nilai Pokok Wajib Pajak (NJOP) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majalengka setiap tahun untuk semua wilayah di Kabupaten Majalengka dianggap kurang tepat, karena tidak semua wilayah harga tanah mengalami kenaikan terutama untuk wilayah-wilayah yang perkembangan ekonominya rendah.selengkapnya

Pemerintah memutuskan menaikkan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar 50 persen dari Rp 36 juta setahun atau Rp 3 juta sebulan menjadi Rp 54 juta setahun atau Rp 4,5 juta per bulan. ‎ Dengan kebijakan ini, seluruh Wajib Pajak, baik perusahaan maupun perorangan, sudah dapat menyesuaikan perhitungan besaran pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 maupun besaran PPh terutangselengkapnya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya