Giliran Grab dan Uber, Diuber PajakGiliran Grab dan Uber, Diuber PajakRabu 27 Apr 2016 20:58Administratordibaca 2857 kaliSemua Kategori

Pemerintah kian gencar mengejar perusahaan digital. Di tengah proses mengejar pajak Google, Facebook, Yahoo! serta Twitter, kini giliran pajak perusahaan transportasi online asing yang dikejar, yaitu Uber dan Grab. Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Pajak Jakarta Khusus Muhammad Hanif, pengejaran pajak Uber dan Grab masih dalam proses. Saat ini, Ditjen dalam proses mengubah status Uber danselengkapnya

 Harga Minyak Melorot, Pemerintah Kaji Bebaskan Pajak EksplorasiHarga Minyak Melorot, Pemerintah Kaji Bebaskan Pajak EksplorasiSelasa 26 Apr 2016 21:55Administratordibaca 1423 kaliSemua Kategori

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membebaskan pajak eksplorasi, lantaran harga minyak dunia masih melorot, dan gairah eksplorasi sektor minyak dan gas (migas) juga ikut menurun. Direktur Jenderal Migas ESDM I GN Wiratmaja Puja mengatakan, persentase penurunan kegiatan eksplorasi di sektor migas mencapai 15% hingga 20%.selengkapnya

 Darmin: Instrumen Dana Repatriasi Pengampunan Pajak sedang DisiapkanDarmin: Instrumen Dana Repatriasi Pengampunan Pajak sedang DisiapkanSelasa 26 Apr 2016 21:11Administratordibaca 1280 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan instrumen untuk menerima repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak sedang disiapkan agar dana tersebut memiliki nilai lebih untuk mendorong perekonomian. "Instrumennya perlu disediakan, kalau mengikuti tax amnesty, ada uang yang dibawa masuk dan bisa ditaruh di bank deposito. Tapi sebaiknya, pemerintah menyiapkan beberapaselengkapnya

 Cegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi ValasCegah Rupiah Labil, Dana Tax Amnesty Diusulkan Masuk Obligasi ValasSelasa 26 Apr 2016 21:05Administratordibaca 1134 kaliSemua Kategori

Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengusulkan agar repatriasi dana hasil pengampunan pajak atau tax amnesty bisa ditampung oleh instrumen obligasi valutas asing (valas). Tujuannya agar aliran masuk dana tersebut tidak memicu gejolak nilai tukar rupiah. Selain itu, instrumen investasi dan keuangan di dalam negeri terhitung masih minim.selengkapnya

 Dukung Tax Amnesty, Bos BI Beberkan Succes StoryDukung Tax Amnesty, Bos BI Beberkan Succes StorySelasa 26 Apr 2016 20:43Administratordibaca 1400 kaliSemua Kategori

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardojo mengatakan, aturan pengampunan pajak (tax amnesty), sangat sejalan dengan upaya pemerintah dan BI untuk memperdalam sektor keuangan. Selain itu, kata Agus, tax amnesty merupakan hal yang lazim dilakukan oleh negara untuk merepratiasi, atau menarik kembali dana warga negara Indonesia yang diparkir di luar negeri.selengkapnya

 Tingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseTingkatkan Jumlah Wajib Pajak, Jokowi: Perluas Tax BaseSenin 25 Apr 2016 20:08Administratordibaca 1256 kaliSemua Kategori

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro untuk memperluas tax base basis pajak untuk menjaring lebih banyak wajib pajak di Tanah Air. Perintah itu disampaikan Presiden Jokowi terkait pembahasan Rancangan Undang Undang (RUU) Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) yang kini sedang berlangsung di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).selengkapnya

 BI: Penerapan Tax Amnesty Tambah Likuiditas BankBI: Penerapan Tax Amnesty Tambah Likuiditas BankSenin 25 Apr 2016 20:00Administratordibaca 2052 kaliSemua Kategori

Bank Indonesia (BI) memandang pemberlakuan pengampunan pajak alias tax amnesty dapat memberikan serangkaian dampak bagi perekonomian. Gubernur BI Agus DW Martowardojo menjelaskan, dari sisi perekonomian, penerapan tax amnesty akan memberi dampak pada penerimaan pajak dan arus modal masuk atau capital inflows.selengkapnya

 CITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarCITA Usul Tarif Tax Amnesty harus DiperbesarRabu 20 Apr 2016 20:06Administratordibaca 1383 kaliSemua Kategori

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menilai, tarif tebusan bagi wajib pajak yang ingin mengikuti Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terlalu rendah. Prastowo juga mengusulkan, agar tarif yang ditetapkan tidak banyak lapisan. "Kalau 1%-2% pemerintah akan kalah, 5%-10% menurut saya. Jangan terlalu banyak lapisan tarifnya, hajar saja langsung dua tarif,selengkapnya

 KADIN: Tax Amnesty Pintu Masuk Darurat Atasi Defisit APBNKADIN: Tax Amnesty Pintu Masuk Darurat Atasi Defisit APBNRabu 20 Apr 2016 19:36Administratordibaca 1566 kaliSemua Kategori

Komisi XI DPR RI mengundang kalangan dunia usaha untuk mendengar tanggapan atas Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty yang sudah diajukan Pemerintah kepada DPR. Dunia usaha diwakili oleh Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang dipimpin Zainal Bintang, sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, sementaraselengkapnya

 IMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakIMF, Bank Dunia, PBB, dan OECD Perangi Penggelapan PajakRabu 20 Apr 2016 19:34Administratordibaca 1075 kaliSemua Kategori

Empat organisasi besar dunia bekerjasama untuk memerangi masalah perpajakan internasional, khususnya terkait praktik penggelapan pajak yang diungkap oleh Panama Papers. Dilansir Reuters, Rabu, 20 April 2016, Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) akan bergabung untuk mengembangkan alat dan standarselengkapnya

 Menteri Masuk Panama Papers, Presiden Diam Saja?Menteri Masuk Panama Papers, Presiden Diam Saja?Selasa 12 Apr 2016 11:00Administratordibaca 1406 kaliSemua Kategori

Sejumlah nama pengusaha Indonesia yang masuk Panama Papers, ada satu nama yang menarik. Dia adalah mantan direktur Astra yang kini masuk Kabinet Kerja. Siapa dia? Dia adalah Rini Soemarno, mantan direktur keuangan Astra yang kini menjabat Menteri BUMN. Saat Megawati berkuasa, Rini menjabat Menperi Perindustrian dan Perdagangan.selengkapnya

 Menkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersMenkeu: 79 Persen Data Ditjen Pajak Cocok dengan Panama PapersSelasa 12 Apr 2016 10:50Administratordibaca 1366 kaliSemua Kategori

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menemukan adanya 79 persen kecocokan data sejumlah nama Warga Negara Indonesia (WNI) yang disebutkan dalam Panama Papers dan data menurut Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak. "Kami menemukan kesamaan 79 persen (nama) yang ada di Panama Papers. Itu diyakini punya rekening di luar negeri dan tahun ini akan dilakukan penegakan hukum.selengkapnya

 Soal Perpajakan Online, Indonesia Bisa Berkaca ke MeksikoSoal Perpajakan Online, Indonesia Bisa Berkaca ke MeksikoJumat 1 Apr 2016 14:20Administratordibaca 2629 kaliSemua Kategori

Beberapa hari di pekan terakhir bulan Maret situs web Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Kementerian Keuangan dikeluhkan oleh masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak. Melalui situs web tersebut, mereka bermaksud untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara online. Langkah ini dinilai lebih praktis ketimbang harus datang ke kantor pajak yang ditentukan atau mengirimkanselengkapnya

 Pajak e-Commerce Diusulkan Sesuai Model BisnisPajak e-Commerce Diusulkan Sesuai Model BisnisJumat 1 Apr 2016 12:32Administratordibaca 1031 kaliSemua Kategori

Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) mengusulkan penerapan pajak transaksi online berdasarkan bentuk e-commerce. Daniel Tumiwa, Ketua Umum idEA mengatakan, e-commerce terbagi menjadi beberapa model bisnis. Dengan demikian, lanjut dia, perlakuan pajak yang diterapkan tentu berbeda. “Misalnya pada model ritel online, yang mana semua stok barang diatur oleh pemilik situs, maka pengenaan PPNselengkapnya

 Pemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakPemerintah Diminta Selesaikan Konflik Pemprov Sumut Soal PajakKamis 31 Mar 2016 06:33Administratordibaca 1694 kaliSemua Kategori

Pengamat perpajakan dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Rony Bako meminta permasalahan pajak air permukaan (PAP) PT Inalum (Persero) dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara tidak dibiarkan terus terjadi. Roni menilai harus ada solusi untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan tersebut.selengkapnya

 Perusahaan Startup tidak Akan Dikenai Pajak PenghasilanPerusahaan Startup tidak Akan Dikenai Pajak PenghasilanRabu 30 Mar 2016 18:47Administratordibaca 3421 kaliSemua Kategori

Keinginan pemerintah untuk menumbuhkan perusahaan rintisan (Startup) perdagangan elektronik (e-commerce) terus digalakan. Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan,‎ pemerintah berencana untuk memberikan insentif berupa penghapusan pajak bagi e-commerce.selengkapnya

 Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Taksi dan Ojek Online Harus Kena Pajak 10-30%Senin 28 Mar 2016 06:54Administratordibaca 5531 kaliSemua Kategori

Jika pemerintah tidak segera menerapkan aturan terkait layanan transportasi online, maka potensi kehilangan pajak negara akan sangat besar. Oleh karena itu, perusahaan transportasi online yang berbadan hukum, harus segera ditarik pajaknya. Pengamat Pajak Universitas Pelihat Harapan Roni Bako mengatakan, perusahaan layanan transportasi tidak bisa mengelak pajak, jika pemerintah menagih pembayaranselengkapnya

 Telat Laporkan Pajak Tahunan Bakal Dikenai Denda Rp 100 RibuTelat Laporkan Pajak Tahunan Bakal Dikenai Denda Rp 100 RibuJumat 25 Mar 2016 09:23Administratordibaca 2797 kaliSemua Kategori

WalikotaTanjungpinang Lis Darmansyah mendadak muncul di akun instagram Kantor Pajak, usai mengisi laporan pajak tahunan. Lis terlihat berpose dengan Kepala Kantor Pajak, Agus Pramono, dan sejumlah ikon like terlihat di bawahnya menyukai pose keduanya. Namun ternyata itu adalah sesi photo keduanya, seusai Lis mengisi laporan SPT dan menyerahkan secara simbolis laporan pajaknya.selengkapnya

 Nyaris Semua Grup Besar Memiliki SPVNyaris Semua Grup Besar Memiliki SPVRabu 23 Mar 2016 11:31Administratordibaca 2896 kaliSemua Kategori

Negara surga pajak atau tax haven tetap favorit bagi sejumlah perusahaan untuk menghindari perpajakan. Tak heran, nyaris semua perusahaan besar di Tanah Air dan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), membentuk anak usaha bertujuan khusus atau special purpose vehicle (SPV) di negara tax heaven. Tujuannya antara lain untuk transaksi akuisisi, maupun tujuan penerbitan obligasi.selengkapnya

 Ekonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranEkonomi Sudah Berat, Jokowi Minta Pangkas AnggaranRabu 23 Mar 2016 09:36Administratordibaca 739 kaliSemua Kategori

Seretnya perekonomian nasional membuat Presiden Jokowi tak punya pilihan. Kecuali memotong anggaran di kementerian maupun lembaga (K/L). Kecuali infrastruktur dan pendukung pertumbuhan. Kepastian adanya pemangkasan yang bakal diusulkan dalam RAPBN-P 2016 ini, disampaikan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. "Pesan Presiden, APBN-P perlu potong belanja," kata Menkeu Bambang di Jakarta, Selasaselengkapnya


 

BERITA TERPOPULER


Istri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini CaranyaIstri Ingin Gabung NPWP Suami, Begini Caranya

Pasangan suami-istri bisa memilih menjadi satu kesatuan dalam kewajiban pajak atau sebagai satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Bila sebelumnya istri sudah memiliki NPWP, maka harus dihapuskan dan dialihkan ke suami. Bagaimana caranya?selengkapnya

Ikut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas PajakIkut Tax Amnesty, Balik Nama Aset Tanah dan Saham Bebas Pajak

Selain lolos dari sanksi pidana pajak, Wajib Pajak (WP) peserta Program Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) akan diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan (PPh) oleh pemerintah. Insentif ini dapat diperoleh jika pemohon melakukan balik nama atas harta berupa saham dan harta tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan.selengkapnya

7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak7 Alasan Rendahnya Kesadaran Masyarakat Bayar Pajak

Kesadaran masyarakat untuk membayar pajak hingga saat ini masih tergolong rendah. Tercatat, hingga saat ini tax ratio Indonesia hanya mencapai kurang 12 persen, lebih rendah dibandingkan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia.selengkapnya

Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?Pilih Ikut Tax Amnesty atau Pembetulan SPT?

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteadi menegaskan, program pengampunan pajak (tax amnesty) bukan merupakan kewajiban bagi setiap Wajib Pajak (WP). WP berhak untuk memilih pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) dengan aturan main yang berbeda, salah satunya mengenai pengusutan nilai wajar harta.selengkapnya

Begini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang BekerjaBegini Cara Lapor SPT Pajak Buat Suami Istri yang Bekerja

Anda adalah pasangan suami istri yang bekerja sebagai karyawan dan ingin melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi? Ada cara mudah yang bisa Anda lakukan. Saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, Rabu (30/3/2016), Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanah Abang Dua, Dwi Astuti memberikan langkahnya. Jika status Anda dan suami atau istriselengkapnya



KATEGORI BERITA :




TAGS # :